Mendagri Sebut Indeks Kerawanan Pemilu sebagai Peringatan Dini Kecurangan Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2017. IKP disusun berdasarkan metode ilmiah dengan merujuk pada pelaksanaan pemilu sebelumnya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan IKP sebagai alat baca dalam memetakan daerah berdasarkan beberapa indikator. Selain itu, lanjut dia, dapat sebagai pengingat dini bagi berbagai pihak, khususnya pengawas pemilu.

"Pengawasan preventif atau pengingat dini (early warning) pada semua pihak terutama pengawas untuk memetakan daerah yang rawan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2017," kata Tjahjo dalam pesan singkat, Senin (29/8/2016).

Tjahjo berharap, dengan adanya IKP, semua pihak dapat terlibat mendukung kesuksesan penyelenggaraan Pilkada serentak 2017, terutama bagi pemerintah daerah dalam mencermati pelaksanaan Pikada.

(Baca: Empat Kabupaten di Papua Barat Paling Rawan dalam Pilkada Serentak 2017)

"Pemungutan suara, misalnya serangan fajar, rusuh di TPS, intimidasi, sabotase, pengrusakan. Dalam hitung dan rekap suara misalnya manipulasi suara. Penetapan pemenang ada protes, unjuk rasa, penolakan hasil hitungan suara," ucap Tjahjo.

IKP mengukur tiga aspek utama yang saling berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu demokratis, antara lain dimensi penyelenggaraan, kontestasi, dan partisipasi.

Provinsi Papua Barat, Aceh, dan Banten menjadi daerah dengan tingkat kerawanan tertinggi dalam penyelenggaraan Pilkada Gubernur Serentak 2017.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Divisi Pengawasan, Daniel Zuchron menjelaskan ketiga daerah ini memiliki kerawanan tinggi karena adanya potensi pelanggaran dan kerawanan dari aspek penyelenggaraan, kontestasi, dan partisipasi Pilgub 2017.

Tiga provinsi dengan kerawanan tinggi ini didapatkan dari IKP yang disusun oleh Bawaslu di 101 daerah yang terbagi dari tujuh provinsi dan 94 kabupaten/kota.