Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Caleg: Menangis Saat Minta Restu Keluarga hingga Datangi 712 Titik

Kompas.com - 09/04/2019, 12:58 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

Haram setor dana ke partai

Mansuri menegaskan, tak ada uang yang ia serahkan ke partai sebagai syarat maju menjadi caleg.

Ia menjelaskan, semua tingkatan pengurus partai dari pusat hingga daerah dilarang memungut uang tertentu ke caleg-caleg Partai Garuda.

"Semua tingkatan diharamkan untuk memungut kontribusi ke caleg-caleg partai Garuda, dan memang kita punya cara agak berbeda," kata dia.

Baca juga: Cerita Caleg: Eko Patrio dan Upayanya Populerkan Eko Hendro Purnomo

 

Ia mencontohkan, bagi caleg yang ingin mendapat nomor urut bagus, maka caleg tersebut harus mendapatkan banyak rekomendasi dari kelompok-kelompok masyarakat.

"Kelompok pedagang misalnya, harus mengusulkan siapa yang layak menjadi caleg sesuai musyawarah, mereka nantinya menentukan seseorang untuk maju sebagai caleg. Di beberapa daerah sudah sangat efektif dan bahkan diperhitungkan masyarakat. Walaupun itu pendatang baru," kata dia.

Perbaikan sistem pemilu

Mansuri menilai, masih ada masalah-masalah terkait Pemilu 2019. Ia tak membantah bahwa biaya politik di Indonesia cukup mahal.

Hal itu dinilainya mempersempit peluang bagi siapa saja untuk berhak maju sebagai caleg.

Apalagi ketika orang tersebut dianggap berintegritas. Namun, karena tidak kuat secara finansial, dia harus mengurungkan niatnya. Persaingan politik pun menjadi tidak setara.

Meski demikian, masalah itu masih bisa disiasati.

Baca juga: Cerita Caleg Milenial Bersaing Suara dengan Para Senior di Dapil...

"Caleg kami di tingkat kabupaten yang mereka tidak memiliki kemampuan secara finansial tetap sangat diperhitungkan oleh masyarakat daerahnya. Karena mereka itu menggunakan pendekatan personal, silaturahim, justru itu membuka hati masyarakat untuk menentukan pilihan atau bahkan berkomitmen kepada dia," ujar Mansuri.

Mansuri juga menyinggung maraknya ujaran kebencian dan hoaks yang juga dilakukan elite politik. Ia khawatir, jika masalah-masalah itu dibiarkan, kualitas politik Indonesia tidak akan berubah.

"Maka saya meminta proses pemilu yang sekarang terjadi harus diubah bahwa demokrasi itu adalah proses yang membahagiakan tidak gontok-gontokan, tidak adu kekuatan finansial, tapi fokus adu gagasan, adu konsep, adu straregi dan bisa mewakili rakyatnya," ujar dia.

"Saya mendorong agar masyarakat dan para politisi untuk bisa mengerti bahwa kondisi negara ini sudah sangat sulitnya. Kasihan nanti anak cucu kita. Kita harus menyusun pola yang berbeda ya," lanjut Mansuri.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Kenali 5 Surat Suara

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com