Golkar Minta Prabowo Lihat Kondisi Global saat Kritik Ekonomi Indonesia

Kompas.com - 08/04/2019, 21:40 WIB
Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menyampaikan orasi politik saat kampanye akbar di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (7/4/2019). ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTACapres nomor urut 02 Prabowo Subianto menyampaikan orasi politik saat kampanye akbar di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (7/4/2019).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus meminta calon presiden Prabowo Subianto melihat fakta dan data dalam mengkritik pertumbuhan ekonomi RI. Hal ini disampaikan menjawab kritik Prabowo dalam kampanye akbar di GBK, Minggu Kemarin.

Lodewijk menegaskan, pertumbuhan ekonomi RI sebesar 5,2 persen sudah sangat baik dan Indonesia termasuk negara-negara yang perekonomiannya tumbuh dengan positif.

"Setahu saya, negara tumbuh positif itu hanya 4 negara, Indonesia ada salah satunya di situ. Jadi kita melihatlah data, fakta yang ada, kondisinya seperti itu," kata Lodewijk dalam diskusi menjelang debat kelima di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (8/3/2019).

Baca juga: Luhut: Tak Pantas Prabowo Mengatakan Ndasmu

Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi itu tidak dapat ditentukan semaunya, tetapi ada rumusannya. Ia menilai kisaran pertumbuhan ekonomi diangka 5,1 persen sampai 5,2 persen sudah baik ditengah ketidakpastian global.

"Tahun 2030 nanti kita menjadi negara maju, sekarang kita sudah di G20 dan ranking 15. Pada 2030 nanti, InsyaAllah masuk G7," ujarnya.

Di tempat yang sama, Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menegaskan, ekonomi Indonesia yang tumbuh di level 5 persen masih lebih baik dibandingkan negara besar seperti Rusia, Brasil, dan Turki.

"Itu (5 pesen) sebuah pencapaian luar biasa, karena luar biasa bila diperbandingkan dengan negara yang ukurannya mirip Indonesia," kata Misbakhun.

Baca juga: Saat Prabowo Berkelakar di Kampanye Akbar, Sindir Gaya Para Elite dan Kartu Jokowi

Dengan modal prestasi pemerintah di bidang ekonomi ini, Misbakhun yakni Jokowi bersama cawapres Ma'ruf Amin akan unggul dalam debat kelima Pilpres 2019 pad 13 April mendatang. Debat terakhir itu mengangkat tema ekonomi, kesejahteraan sosial, keuangan dan investasi.

Sebelumnya, dalam kampanye akbar, Minggu (7/4/2019), Prabowo menyindir capaian pertumbuhan ekonomi di era pemerintahan Jokowi.

"Kata orang sebelah (Jokowi-Ma'ruf), pertumbuhan ekonomi Indonesia lima persen. Lima persen ndasmu!" sindir Prabowo saat berpidato di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta Pusat, Minggu (7/4/2019).

Baca tentang
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Tak Berpihak ke KPK, ICW Pesimistis Ada Perppu Batalkan Revisi UU KPK

Jokowi Tak Berpihak ke KPK, ICW Pesimistis Ada Perppu Batalkan Revisi UU KPK

Nasional
Pakar Tata Negara: Tahun 2019 Bencana Legislasi

Pakar Tata Negara: Tahun 2019 Bencana Legislasi

Nasional
Yasonna Laoly: Presiden Berwenang Penuh Tentukan Dewan Pengawas KPK

Yasonna Laoly: Presiden Berwenang Penuh Tentukan Dewan Pengawas KPK

Nasional
Jokowi Ditantang Keluarkan Perppu Mengoreksi Revisi UU KPK seperti SBY

Jokowi Ditantang Keluarkan Perppu Mengoreksi Revisi UU KPK seperti SBY

Nasional
Uji Materi UU KPK, ICW dan Koalisi Masyarakat Sipil Masih Kumpulkan Bukti

Uji Materi UU KPK, ICW dan Koalisi Masyarakat Sipil Masih Kumpulkan Bukti

Nasional
DPR-Pemerintah Sepakat Bawa Revisi UU tentang PPP ke Rapat Paripurna

DPR-Pemerintah Sepakat Bawa Revisi UU tentang PPP ke Rapat Paripurna

Nasional
ICW Sebut Ada Benang Merah Revisi UU dengan Kasus yang Ditangani KPK

ICW Sebut Ada Benang Merah Revisi UU dengan Kasus yang Ditangani KPK

Nasional
Komisi III: Napi yang Ditangani KPK Lebih Sulit Dapat Rekomendasi Bebas Bersyarat

Komisi III: Napi yang Ditangani KPK Lebih Sulit Dapat Rekomendasi Bebas Bersyarat

Nasional
Selain ke MK, Surpres Pembahasan Revisi UU KPK Akan Digugat ke PTUN

Selain ke MK, Surpres Pembahasan Revisi UU KPK Akan Digugat ke PTUN

Nasional
Dewan Pengawas KPK Dinilai Berpotensi Ganggu Proses Penyelidikan

Dewan Pengawas KPK Dinilai Berpotensi Ganggu Proses Penyelidikan

Nasional
Pembebasan Bersyarat Koruptor Dilonggarkan, Begini Komentar KPK

Pembebasan Bersyarat Koruptor Dilonggarkan, Begini Komentar KPK

Nasional
Bakal Banyak Proyek Strategis Nasional, ICW: Jokowi Seharusnya Perkuat KPK

Bakal Banyak Proyek Strategis Nasional, ICW: Jokowi Seharusnya Perkuat KPK

Nasional
Rapat Paripurna Luar Biasa DPD Ricuh, Senator Sulbar: Ada Akal-akalan Tim OSO

Rapat Paripurna Luar Biasa DPD Ricuh, Senator Sulbar: Ada Akal-akalan Tim OSO

Nasional
Pembebasan Bersyarat Dipermudah Dinilai Tak Sejalan dengan Semangat Antikorupsi

Pembebasan Bersyarat Dipermudah Dinilai Tak Sejalan dengan Semangat Antikorupsi

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Imam Nahrawi Serahkan Nasibnya ke Presiden

Jadi Tersangka KPK, Imam Nahrawi Serahkan Nasibnya ke Presiden

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X