KPK Ungkap Kepatuhan LHKPN per Fraksi di DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap data kepatuhan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) per fraksi DPR RI.

Berikut adalah kepatuhan LHKPN per fraksi DPR:

1. Fraksi Partai Amanat Nasional

Sudah lapor: 28 orang

Belum lapor: 18 orang

Tepat waktu: 28 orang

Terlambat: 0 orang

Kepatuhan: 60,87 persen

2. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Sudah lapor: 72 orang

Belum lapor: 36 orang

Tepat waktu: 69 orang

Terlambat: 3 orang

Kepatuhan: 66,67 persen

3. Fraksi Partai Demokrat

Sudah lapor: 35 orang

Belum lapor: 26 orang

Tepat waktu: 30 orang

Terlambat: 5 orang

Kepatuhan: 57,38 persen

Baca juga: KPK: Per 8 April, Tingkat Kepatuhan LHKPN di DPR Sebesar 63,82 Persen

4. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya

Sudah lapor: 27 orang

Belum lapor: 42 orang

Tepat waktu: 22 orang

Terlambat: 5 orang

Kepatuhan: 39,13 persen

5. Fraksi Partai Golongan Karya

Sudah lapor: 56 orang

Belum lapor: 30 orang

Tepat waktu: 51 orang

Terlambat: 5 orang

Kepatuhan: 65,12 persen

6. Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat

Sudah lapor: 7 orang

Belum lapor: 8 orang

Tepat waktu: 6 orang

Terlambat: 1 orang

Kepatuhan: 46,67 persen

Baca juga: KPK: Tingkat Kepatuhan Wajib Lapor LHKPN Sebesar 74,39 Persen

7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Sudah lapor: 26 orang

Belum lapor: 13 orang

Tepat waktu: 26 orang

Terlambat: 0 orang

Kepatuhan: 66,67 persen

8. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

Sudah lapor: 33 orang

Belum lapor: 13 orang

Tepat waktu: 31 orang

Terlambat: 2 orang

Kepatuhan: 71,74 persen

9. Fraksi Partai Nasional Demokrat

Sudah lapor: 32 orang

Belum lapor: 4 orang

Tepat waktu: 28 orang

Terlambat: 4 orang

Kepatuhan: 88,89 persen

Baca juga: KPK: Ada 215 Instansi dengan Tingkat Kepatuhan LHKPN 100 Persen

10. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

Sudah lapor: 31 orang

Belum lapor: 7 orang

Tepat waktu: 30 orang

Terlambat: 1 orang

Kepatuhan: 81,58 persen

Menurut Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, kepatuhan anggota legislatif menjadi salah satu instrumen penting yang bisa digunakan masyarakat di Pemilu 2019. Sebab, sebagian besar anggota legislatif petahana akan mencalonkan diri kembali.

Baca juga: Hampir Separuh Anggota DPR Tak Setorkan LHKPN

"Kita dengan KPU sepakat bahwa elektronik LHKPN adalah instrumen yang bisa menguji apakah caleg ini jujur atau tidak," ungkap Pahala di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (8/4/2019).

Dengan demikian, pemilih bisa memilih orang-orang berintegritas dan berkomitmen dalam pemberantasan korupsi. Harapannya, lembaga legislatif ke depannya bisa lebih bersih dari potensi korupsi.

Publik juga dipersilakan melihat nama-nama anggota legislatif yang sudah dan belum melapor LHKPN di situs https://www.kpk.go.id/id/pantau-lhkpn.

Secara umum sebanyak 351 dari 550 wajib lapor di DPR telah mengurus laporan harta kekayaannya.

Baca juga: Sehari Jelang Penutupan, Penyerahan LHKPN Anggota DPR Belum Sampai 50 Persen

Sementara, masih ada 199 wajib lapor yang belum mengurus LHKPN. Dengan demikian, tingkat kepatuhan LHKPN di DPR sebesar 63,82 persen.

Data ini merupakan data KPK per Senin (8/4/2019) pukul 08.27 WIB. Pada 31 Maret 2019 silam, tingkat kepatuhan LHKPN di DPR sebesar 56,32 persen.

"Ada perbaikan sebenernya di sektor legislatif, jadi terima kasih dalam beberapa waktu belakangan sangat gencar kita minta gitu. Sekali lagi ini bukan masalah lapor melapor tapi masalah bukti komitmen dari legislatif," kata Pahala.