KPK Sambut Baik Instruksi Jaksa Agung soal Kewajiban LHKPN

Kompas.com - 30/03/2019, 16:44 WIB

Abba Gabrillin,

Krisiandi

Tim Redaksi

Abba Gabrillin

Penulis

Krisiandi

Editor

Lihat Foto

Juru bicara KPK Febri Diansyah memberi keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (18/12/2018). KPK kembali menetapkan Bupati nonaktif Mojokerto Mustofa Kamal Pasa sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebesar Rp34 miliar yang diduga bersumber dari hasil gratifikasi sejumlah proyek di Mojokerto. Sebelumnya KPK telah menetapkan Mustofa sebagai tersangka suap Pengurusan Izin Pemanfaatan Ruang dan IMB sejumlah menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/kye.(Indrianto Eko Suwarso)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik Instruksi Jaksa Agung Nomor 003 Tahun 2019 tentang Kewajiban Pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Instruksi tersebut mengharuskan aparat kejaksaan menyerahkan LHKPN kepada KPK.

"KPK menyambut positif Instruksi yang diterbitkan Jaksa Agung," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui pesan tertulis, Sabtu (30/3/2019).

Menurut Febri, KPK berharap instruksi tersebut diikuti oleh seluruh jaksa. Hal tersebut akan sangat membantu meningkatkan upaya pencegahan korupsi melalui pelaporan LHKPN.

Instruksi langsung Jaksa Agung dikirimkan ke para pejabat hingga kepala kejaksaan tinggi, kepala kejaksaan negeri, dan kepala cabang kejaksaan negeri di seluruh Indonesia.

Dalam instruksi tersebut, Jaksa Agung meminta agar pejabat kejaksaan mengingatkan bawahannya untuk melapor menggunakan aplikasi LHKPN. Paling lambat, pelaporan hingga 31 Maret 2019.

Jaksa Agung juga meminta para pejabat kejaksaan memberikan contoh dalam hal pelaporan harta kekayaan kepada bawahan.

Kompas TV Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat tingkat kepatuhan anggota dewan melaporkan harta kekayaannya masih rendah. Untuk anggota DPR masih ada 428 orang yang masih belum melaporkan LHKPN nya. Apakah ancaman untuk mengumumkan nama-nama pejabat negara yang belum melaporkan harta kekayaannya ke KPK sebagai langkah jitu untuk mendorong pejabat negara termasuk anggota dewan segera membuat LHKPN? Untuk membahasnya sudah hadir di studio Direktur Monitoring dan Evaluasi Pusat Studi Hukum dan kebijakan PSHK, Ronald Rofiandri. Serta melalui sambungan satelit sudah terhubung dengan Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan. #LHKPN #AnggotaDPR #KepatuhanPenyelenggaraNegara

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.