Hampir Separuh Anggota DPR Tak Setorkan LHKPN

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menutup batas akhir pelaporan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) per 31 Maret 2019, pukul 00.00 WIB.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan, pada lembaga DPR, dari 557 wajib lapor, hanya 312 yang mengurus laporan kekayaannya.

"Yang DPR (persentase tingkat kepatuhan) 56,32 persen. Kami juga apresiasi ya ada 312 orang artinya yang sudah melaporkan kekayaannya di tengah kondisi seperti ini," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (1/4/2019).

Baca juga: KPK Sambut Baik Instruksi Jaksa Agung soal Kewajiban LHKPN

Menurut Febri, dalam waktu dekat ini, KPK akan mengumumkan nama-nama anggota DPR yang sudah melaporkan kekayaannya. Nama-nama tersebut rencananya diumumkan di situs resmi KPK.

Hal itu mengingat sebagian besar anggota DPR akan mencalonkan diri kembali di Pemilu 2019. Sehingga pengumuman ini dinilai penting untuk memberikan informasi kepada publik.

"Agar semua pihak tahu dan publik juga memiliki informasi tambahan misalnya sebagai dasar untuk memilih siapa calon-calon anggota legislatif yang tepat untuk dipilih pada pemilu 2019 ini," kata dia.

KPK berharap pengumuman ini bisa mendorong publik untuk memastikan pilihannya merupakan sosok-sosok yang berintegritas dan berkomitmen dalam pemberantasan korupsi.

"Kami berharap Pemilu 2019 ini lebih menghasilkan orang-orang baik sebagai presiden atau wakil presiden ataupun sebagai wakil rakyat di DPR, DPD, DPRD adalah orang orang yang benar-benar bisa berkontribusi positif untuk kemaslahatan publik," kata dia.

Baca juga: Sehari Jelang Penutupan, Penyerahan LHKPN Anggota DPR Belum Sampai 50 Persen

Menurut Febri, masih ada pihak lainnya dari berbagai instansi yang masih berupaya mengurus laporan kekayaannya via situs resmi KPK atau mendatangi gedung KPK.

"Mereka yang lapor setelah 31 Maret 2019 akan tercatat pelaporan yang terlambat ya. Jadi tidak tepat waktu meskipun nanti pelaporan itu tetap akan masuk ke dalam sistem. Ketika disampaikan ke instansi masing-masing kami akan buat catatan mana penyelenggara negara yang melaporkan tepat waktu dan mana penyelenggara negara yang terlambat," kata dia.

Menurut Febri, nantinya sanksi bagi wajib lapor yang tidak melaporkan atau terlambat melaporkan kekayaannya diserahkan kepada instansi masing-masing.