Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Caleg Muda: Terjun ke 400 Titik Lebih hingga Pengakuan Tak Setor Mahar

Kompas.com - 08/04/2019, 11:01 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

Kompas TV KomisiPemilihanUmumProvinsi Bali memastikanstatusmantan WakilGubernurBali, I KetutSudikerta,yang saat ini ditahan olehpolisitidak memengaruhi proses pencalegan. Seusai ditangkap polisi terkait kasus dugaan penipuan, Sudikerta yang juga politisi Partai Golkar ini tetap bisa mengikuti proses pencalegan. Ketua KPU Provinsi BaliDewa Agung Lidartawan menyatakan Sudikerta masih bisa mengikuti proses pencalegankarenaKPUmenunggu hasil keputusan tetap pengadilan yang sudah inkrah. KPU baru nantiakan melakukan tindakan terhadap caleg yang maju dalam ajang pileg itujika sudah ada keputusan inkrah dari pengadilan. #KetutSudikerta #TersangkaSudikerta #Pencalegan

Faldo juga menegaskan, tak ada uang yang ia setorkan untuk partai terkait pencalonannya sebagai caleg.

"Kalau saya sih enggak ada ya, enggak tahu yang lain. Partai saya enggak gitu. Saya juga dapat nomor urut 2 enggak bayar apa-apa kok," ungkapnya.

Biaya politik mahal

Faldo tak memungkiri ongkos politik di Indonesia mahal. Ia menyayangkan masih banyak pihak yang cenderung tutup mata terhadap fenomena ini, termasuk para caleg. Padahal, kata Faldo, perlu ada perbaikan terkait biaya politik di Indonesia.

Baca juga: Cerita Johan Budi Nyaleg, Siasati Kampanye Tanpa Bagi-bagi Amplop

"Maksud aku orang-orang masih pada palsu, enggak ada yang mau mengakui ini mahal. Dan semuanya juga sok-sok enggak mau tahu, itu yang bikin saya benci. Enggak ada yang mau bahas. Makanya salah satu isu yang saya perjuangkan biaya politik itu harus fair," katanya.

Menurut Faldo, salah satu implikasi biaya politik mahal adalah menciptakan peluang tidak sehat dalam kontestasi politik. Sebab, hanya orang-orang yang memiliki harta berlebih saja yang mampu menjadi caleg.

Sementara orang lain yang seandainya berintegritas, namun dengan keterbatasan uang, menjadi tak maju sebagai caleg.

Baca juga: Pengalaman Kampanye Johan Budi, Oleh-oleh Keripik hingga Bikin Petani Ngobrol dengan Menteri

"Akhirnya enggak fair gitu kan. Orang yang punya banyak duit pasti menang, kalau yang sedikit belum tentu menang. Selama semua orang ini masih palsu dan enggak mau buka mata beresin ini ya kita begini-begini aja. Saya udah mulai agak kesel sih makanya angkat isu ini udah lama," ungkapnya.

Perbaikan sistem

Faldo menegaskan, salah satu yang perlu diperbaiki adalah sistem pembiayaan politik. Faldo menginginkan ada perbaikan sistem yang lebih adil dan setara. Sehingga, membuat setiap warga negara berhak maju sebagai calon pemimpin dalam kontestasi politik.

"Semua harus setara, adil enggak ada diskriminasi. Perbaikan ini jangan sekadar gimmick aja," kata dia.

Baca juga: Berapa Pengeluaran Johan Budi Sekali Turun ke Daerah Pemilihan?

Di satu sisi, ia juga menyoroti sulitnya partai dalam mencari pendanaan. Padahal, kata dia, partai dibebankan tanggung jawab besar, seperti kaderisasi, rekrutmen, persiapan kontestasi politik hingga pendidikan politik.

"Kan enggak bisa nyari duit, ini kan gila. Ya emang ini yayasan nih partai? Enggak kan. Jadinya saya kalau orang ketangkep korupsi gitu ya di satu sisi saya melihatmya (sistem) kita enggak fair, ya jadi caleg aja ada yang butuh miliaran, ya kan," kata dia.

"Ya gimana caranya? Atau misalnya di beberapa negara anggota dewannya enggak digaji gitu kan, tapi boleh bisnis, nah kan enak kalau gitu. Jadi harus ada formulasi yang setara. Kalau sekarang ampun dah," sambung Faldo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com