Faldo juga menegaskan, tak ada uang yang ia setorkan untuk partai terkait pencalonannya sebagai caleg.
"Kalau saya sih enggak ada ya, enggak tahu yang lain. Partai saya enggak gitu. Saya juga dapat nomor urut 2 enggak bayar apa-apa kok," ungkapnya.
Faldo tak memungkiri ongkos politik di Indonesia mahal. Ia menyayangkan masih banyak pihak yang cenderung tutup mata terhadap fenomena ini, termasuk para caleg. Padahal, kata Faldo, perlu ada perbaikan terkait biaya politik di Indonesia.
Baca juga: Cerita Johan Budi Nyaleg, Siasati Kampanye Tanpa Bagi-bagi Amplop
"Maksud aku orang-orang masih pada palsu, enggak ada yang mau mengakui ini mahal. Dan semuanya juga sok-sok enggak mau tahu, itu yang bikin saya benci. Enggak ada yang mau bahas. Makanya salah satu isu yang saya perjuangkan biaya politik itu harus fair," katanya.
Menurut Faldo, salah satu implikasi biaya politik mahal adalah menciptakan peluang tidak sehat dalam kontestasi politik. Sebab, hanya orang-orang yang memiliki harta berlebih saja yang mampu menjadi caleg.
Sementara orang lain yang seandainya berintegritas, namun dengan keterbatasan uang, menjadi tak maju sebagai caleg.
Baca juga: Pengalaman Kampanye Johan Budi, Oleh-oleh Keripik hingga Bikin Petani Ngobrol dengan Menteri
"Akhirnya enggak fair gitu kan. Orang yang punya banyak duit pasti menang, kalau yang sedikit belum tentu menang. Selama semua orang ini masih palsu dan enggak mau buka mata beresin ini ya kita begini-begini aja. Saya udah mulai agak kesel sih makanya angkat isu ini udah lama," ungkapnya.
Faldo menegaskan, salah satu yang perlu diperbaiki adalah sistem pembiayaan politik. Faldo menginginkan ada perbaikan sistem yang lebih adil dan setara. Sehingga, membuat setiap warga negara berhak maju sebagai calon pemimpin dalam kontestasi politik.
"Semua harus setara, adil enggak ada diskriminasi. Perbaikan ini jangan sekadar gimmick aja," kata dia.
Baca juga: Berapa Pengeluaran Johan Budi Sekali Turun ke Daerah Pemilihan?
Di satu sisi, ia juga menyoroti sulitnya partai dalam mencari pendanaan. Padahal, kata dia, partai dibebankan tanggung jawab besar, seperti kaderisasi, rekrutmen, persiapan kontestasi politik hingga pendidikan politik.
"Kan enggak bisa nyari duit, ini kan gila. Ya emang ini yayasan nih partai? Enggak kan. Jadinya saya kalau orang ketangkep korupsi gitu ya di satu sisi saya melihatmya (sistem) kita enggak fair, ya jadi caleg aja ada yang butuh miliaran, ya kan," kata dia.
"Ya gimana caranya? Atau misalnya di beberapa negara anggota dewannya enggak digaji gitu kan, tapi boleh bisnis, nah kan enak kalau gitu. Jadi harus ada formulasi yang setara. Kalau sekarang ampun dah," sambung Faldo.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.