Cerita Johan Budi "Nyaleg", Siasati Kampanye Tanpa Bagi-bagi Amplop

Kompas.com - 15/02/2019, 13:53 WIB
Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP Indra Akuntono/KOMPAS.comStaf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP

JAKARTA, KOMPAS.com — Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo kini tak hanya sibuk menjadi juru bicara presiden.

Johan yang lebih dulu dikenal sebagai juru bicara dan unsur pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu sedang berkampanye sebagai calon anggota legislatif.

Johan adalah calon anggota DPR dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VII yang meliputi Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek.

Baca juga: Dipadati Agenda Presiden, Kapan Waktu Johan Budi Berkampanye?

Johan yang latar belakangnya bukan seorang politisi itu mengakui bahwa tak mudah untuk berkampanye. Namun, Johan memiliki cara tersendiri untuk meyakinkan masyarakat di dapilnya.

"Mungkin saya agak beda dengan yang lain. Kalau saya ke daerah, saya menyempatkan ketemu warga desa, 50 sampai 60 orang. Biasanya berdiskusi soal apa yang jadi aspirasi warga," ujar Johan kepada Kompas.com, Kamis (14/2/2019).

Johan mengatakan, karena waktu yang sempit, agenda pertemuan juga tidak dapat banyak dilakukan.

Baca juga: Safari Politik, Johan Budi Jelaskan Modus Korupsi Baru

Biasanya, di setiap wilayah, Johan hanya menjadwalkan sekitar lima agenda pertemuan dengan masyarakat.

Tanpa bagi-bagi amplop

Ciri lain yang membedakan Johan saat berkampanye adalah tidak ada pembagian uang atau bantuan berupa apa pun kepada masyarakat.

Johan berusaha meyakinkan pemilih bahwa visi-misi lebih penting ketimbang memilih pemimpin karena diberikan uang.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementerian PAN-RB Siapkan Penerimaan 189.000 Pegawai Pemda di Seluruh Indonesia

Kementerian PAN-RB Siapkan Penerimaan 189.000 Pegawai Pemda di Seluruh Indonesia

Nasional
ICW Menentang Rencana KPK Terbitkan SP3

ICW Menentang Rencana KPK Terbitkan SP3

Nasional
Kasus Pengadaan Alkes Unair, Mantan Pejabat Kemenkes Didakwa Rugikan Negara Rp 14,1 Miliar

Kasus Pengadaan Alkes Unair, Mantan Pejabat Kemenkes Didakwa Rugikan Negara Rp 14,1 Miliar

Nasional
KPK: Terungkapnya Kasus Suap di Ditjen Pajak Berasal dari Laporan Masyarakat

KPK: Terungkapnya Kasus Suap di Ditjen Pajak Berasal dari Laporan Masyarakat

Nasional
KPK: Pencegahan Pejabat Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap

KPK: Pencegahan Pejabat Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap

Nasional
Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Nasional
Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Nasional
Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Nasional
ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Nasional
Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Nasional
Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Nasional
Jemaah Haji 2021 Wajib Vaksin, Kemenag dan Kemenkes Diminta Koordinasi

Jemaah Haji 2021 Wajib Vaksin, Kemenag dan Kemenkes Diminta Koordinasi

Nasional
Istana Bantah Wapres Ma'ruf Amin Tak Dilibatkan dalam Susun Aturan Investasi Miras

Istana Bantah Wapres Ma'ruf Amin Tak Dilibatkan dalam Susun Aturan Investasi Miras

Nasional
Polri Akan Tindak Polisi di Sumut yang Tembakkan Pistol di Warung Tuak

Polri Akan Tindak Polisi di Sumut yang Tembakkan Pistol di Warung Tuak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X