Adu Gagasan Timses Prabowo dan Jokowi soal Korupsi Politik

Kompas.com - 06/04/2019, 08:25 WIB
Capres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto berjabat tangan saat mengikuti debat capres putaran keempat di Hotel Shangri La, Jakarta, Sabtu (30/3/2019). Debat itu mengangkat tema Ideologi, Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan, serta Hubungan Internasional. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak ACapres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto berjabat tangan saat mengikuti debat capres putaran keempat di Hotel Shangri La, Jakarta, Sabtu (30/3/2019). Debat itu mengangkat tema Ideologi, Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan, serta Hubungan Internasional. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kubu calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memiliki pendekatan tersendiri soal penanganan korupsi politik.

Pandangan ini mereka sampaikan menjelang Pemilihan Presiden 2019 yang akan dihelat pada 17 April mendatang.

Baca juga: Survei Litbang Kompas, Ini Pilihan Capres-Cawapres Berdasarkan Wilayah

Berikut ini pandangan mereka masing-masing soal penanganan korupsi politik yang disampaikan dalam acara debat antikorupsi di Graha Bimasena, Jakarta, Jumat (5/4/2019) malam:

 

Versi timses Prabowo-Sandiaga

Direktur Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sudirman Said, saat ditemui di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Rabu (12/12/2018) malam.KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Direktur Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sudirman Said, saat ditemui di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Rabu (12/12/2018) malam.

Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sudirman Said, yang diberi kesempatan pertama dalam debat, menyoroti maraknya kepala daerah dan anggota legislatif yang terjerat dalam kasus korupsi.

Dia mengklaim, sebagian besar terjadi pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

"Itu jadi satu poin, pemerintahan itu tidak bisa menciptakan iklim yang memungkinkan orang bersih itu bekerja dengan tenang," kata Sudirman.

Baca juga: Cerita Prabowo Saat Sarankan Soeharto Mundur dari Jabatan Presiden

Menurut dia, maraknya pejabat yang terjerat korupsi sering diklaim sebagai bukti pemerintah tidak campur tangan dalam penanganan kasus korupsi. Sudirman memandang, klaim itu tidak tepat.

"Tidak begitu, bacanya adalah presiden sebagai kepala negara tidak bisa menciptakan environtment di mana harus dikelilingi orang bersih," katanya.

Padahal, lanjut dia, penting bagi seorang presiden untuk mendorong orang-orang berintegritas bisa menempati banyak jabatan publik.

Menurut dia, cara itu lebih cepat dan efektif. Sebab, penanganan korupsi lewat struktur dan kultur memakan waktu yang panjang.

"Reform itu melalui tiga cara, people, structure dan culture. Tetapi yang paling cepat adalah people. Once you get the best people maka itu lebih efektif untuk mendorong reformasi," ungkapnya.

Baca juga: Sandiaga: Sri Mulyani Akan Lebih Cemerlang Bersama Prabowo-Sandi

Dia mencontohkan dua figur. Pertama, sosok mantan Kepala Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh-Nias, Kuntoro Mangkusubroto. Menurut dia, Kuntoro mampu menjadikan BRR sebagai lembaga rekonstruksi terbaik di dunia.

"Dia berhasil membuat lembaga BRR menjadi lembaga bersih, karena apa? Karena leadership. Dia bisa membawa orang baik, mendapatkan orang bersih dan perform dengan baik dan institusinya menjadi transparan," kata Sudirman.

Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Nasional
Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Nasional
Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Nasional
Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Nasional
Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Nasional
Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Nasional
Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita 'Tracing' Terus tetapi Tak Ada Alat

Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita "Tracing" Terus tetapi Tak Ada Alat

Nasional
Periksa Eks Deputi Bappenas, KPK Gali Informasi Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Periksa Eks Deputi Bappenas, KPK Gali Informasi Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Nasional
Periksa Saksi, KPK Konfirmasi Aset Milik Nurhadi dan Menantunya yang Berada di SCBD

Periksa Saksi, KPK Konfirmasi Aset Milik Nurhadi dan Menantunya yang Berada di SCBD

Nasional
Belajar dari Putusan MA, Perludem Nilai Revisi UU Pemilu Perlu Memuat Putusan MK Terkait

Belajar dari Putusan MA, Perludem Nilai Revisi UU Pemilu Perlu Memuat Putusan MK Terkait

Nasional
Jokowi Tunjuk Prabowo jadi 'Leading Sector' Lumbung Pangan Nasional

Jokowi Tunjuk Prabowo jadi 'Leading Sector' Lumbung Pangan Nasional

Nasional
Pimpinan KPK Datangi Kantor Anies Baswedan, Ini yang Dibicarakan...

Pimpinan KPK Datangi Kantor Anies Baswedan, Ini yang Dibicarakan...

Nasional
Kejagung Periksa Tiga Saksi Terkait Korupsi Impor Tekstil India

Kejagung Periksa Tiga Saksi Terkait Korupsi Impor Tekstil India

Nasional
Putusan MA Dinilai Tak Pengaruhi Legitimasi Jokowi

Putusan MA Dinilai Tak Pengaruhi Legitimasi Jokowi

Nasional
Rekor 2.657 Kasus Baru Covid-19, Jokowi: Ini Lampu Merah Lagi

Rekor 2.657 Kasus Baru Covid-19, Jokowi: Ini Lampu Merah Lagi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X