Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Prabowo Saat Sarankan Soeharto Mundur dari Jabatan Presiden

Kompas.com - 05/04/2019, 22:07 WIB
Kristian Erdianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa dirinya pernah menyarankan Soeharto mundur dari jabatan presiden pada era reformasi 1998-1999.

Saat itu memang tengah terjadi gejolak dan demonstrasi mahasiswa di mana-mana untuk mendesak Presiden Soeharto mundur karena dianggap sudah tak mampu lagi memimpin setelah 32 tahun berkuasa.

"Waktu itu saya ikut menyarankan agar Presiden Soeharto mengundurkan diri," ujar Prabowo saat berpidato di acara silaturahim Gerakan Elaborasi Rektor, Akademisi Alumni, dan Aktivis Kampus Indonesia di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Jumat (5/4/2019) malam.

Baca juga: Sandiaga: Sri Mulyani Akan Lebih Cemerlang Bersama Prabowo-Sandi

"Bukan karena saya tidak loyal pada Pak Harto. Justru karena saya loyal pada Pak Soeharto, justru karena saya cinta sama Pak Harto," ucapnya.

Awalnya Prabowo menuturkan bahwa saat ini Indonesia tengah mengalami persoalan, yakni mengalirnya kekayaan nasional ke luar negeri yang terjadi selama puluhan tahun sejak zaman Presiden Soeharto.

Artinya kekayaan sumber daya alam bangsa Indonesia tidak dapat dinikmati oleh masyarakatnya sendiri secara merata.

Hal itu, menurut Prabowo, terjadi karena para elite gagal dalam mengelola negara, termasuk dirinya yang juga menjadi bagian dari elite.

"Kita harus akui bahwa ini kegagalan kita semua. Saya ikut karena saya bagian dari suatu rezim yang berkuasa. Saya dulu jenderal. Saya elite tentara," kata Prabowo.

Ketika itu Prabowo dihadapkan pada dua pilihan, membela keluarga atau setia pada bangsa dan negara.

Akhirnya Prabowo memilih untuk mengoreksi kepemimpinan Presiden Soeharto yang merupakan mertuanya sendiri.

Bahkan Prabowo mengaku saat itu dan bersama sejumlah kawannya mendukung gerakan reformasi.

Baca juga: Jumat Malam, Prabowo Sampaikan Pidato Politik di Depan Akademisi Perguruan Tinggi Swasta

"Saya berusaha mengoreksi rezim itu dari dalam. Bersama kawan-kawan, kami berusaha dan kami melancarkan dan kami mendukung gerakan reformasi waktu itu walaupun pemimpin rezim yang berkuasa saat itu adalah mertua saya sendiri," ucapnya.

Ketua Umum Partai Gerindra itu menilai Soeharto saat itu berada dalam keadaan yang sulit dan menyarankan agar jabatan presiden diserahkan ke orang yang lebih muda.

"Sudah saatnya orangtua kami istirahat daripada duduk di depan mengemudikan kendaraan. Ibaratnya, lebih baik serahkan kepada yang lebih muda yang bisa menghadapi kondisi pada saat itu," ujar Prabowo.

Kompas TV Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02, Sandiaga Uno melakukan kampanye di Balikpapan, Kalimantan Timur. Kedatangan Sandiaga di Balikpapan disambut para pendukungnya. Kampanye Sandiaga berlangsung di Balikpapan Sports and Convention Center. Di hadapan para pendukungnya Sandiaga Uno menyatakan harga bahan pokok yang terjangkau akan menjadi prioritas program kerja Prabowo -Sandi. #KampanyeTerbuka #SandiagaUno #Balikpapan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com