Adu Gagasan Timses Prabowo dan Jokowi soal Korupsi Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Kubu calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memiliki pendekatan tersendiri soal penanganan korupsi politik.

Pandangan ini mereka sampaikan menjelang Pemilihan Presiden 2019 yang akan dihelat pada 17 April mendatang.

Baca juga: Survei Litbang Kompas, Ini Pilihan Capres-Cawapres Berdasarkan Wilayah

Berikut ini pandangan mereka masing-masing soal penanganan korupsi politik yang disampaikan dalam acara debat antikorupsi di Graha Bimasena, Jakarta, Jumat (5/4/2019) malam:

Versi timses Prabowo-Sandiaga

KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Direktur Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sudirman Said, saat ditemui di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Rabu (12/12/2018) malam.

Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sudirman Said, yang diberi kesempatan pertama dalam debat, menyoroti maraknya kepala daerah dan anggota legislatif yang terjerat dalam kasus korupsi.

Dia mengklaim, sebagian besar terjadi pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

"Itu jadi satu poin, pemerintahan itu tidak bisa menciptakan iklim yang memungkinkan orang bersih itu bekerja dengan tenang," kata Sudirman.

Baca juga: Cerita Prabowo Saat Sarankan Soeharto Mundur dari Jabatan Presiden

Menurut dia, maraknya pejabat yang terjerat korupsi sering diklaim sebagai bukti pemerintah tidak campur tangan dalam penanganan kasus korupsi. Sudirman memandang, klaim itu tidak tepat.

"Tidak begitu, bacanya adalah presiden sebagai kepala negara tidak bisa menciptakan environtment di mana harus dikelilingi orang bersih," katanya.

Padahal, lanjut dia, penting bagi seorang presiden untuk mendorong orang-orang berintegritas bisa menempati banyak jabatan publik.

Menurut dia, cara itu lebih cepat dan efektif. Sebab, penanganan korupsi lewat struktur dan kultur memakan waktu yang panjang.

"Reform itu melalui tiga cara, people, structure dan culture. Tetapi yang paling cepat adalah people. Once you get the best people maka itu lebih efektif untuk mendorong reformasi," ungkapnya.

Baca juga: Sandiaga: Sri Mulyani Akan Lebih Cemerlang Bersama Prabowo-Sandi

Dia mencontohkan dua figur. Pertama, sosok mantan Kepala Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh-Nias, Kuntoro Mangkusubroto. Menurut dia, Kuntoro mampu menjadikan BRR sebagai lembaga rekonstruksi terbaik di dunia.

"Dia berhasil membuat lembaga BRR menjadi lembaga bersih, karena apa? Karena leadership. Dia bisa membawa orang baik, mendapatkan orang bersih dan perform dengan baik dan institusinya menjadi transparan," kata Sudirman.

Kedua, Sudirman menyebut sosok mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Sarwono Kusumaatmadja. Sudirman menilai Sarwono salah satu menteri terbaik di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Dari dua figur itu, dia menilai penanganan korupsi bergantung pada kapabilitas seseorang.

"Jadi saya kira soal capability dari pemimpin itu sebuah kompetensi dari pemimpin. Dan menurut saya pemimpin itu tugasnya tiga, menjaga fisik, values dan melakukan terobosan," kata dia.

Baca juga: Prabowo: Mungkin Ini yang Terakhir untuk Indonesia...

Menurut dia, hal itu yang kurang tampak dalam pemberantasan korupsi saat ini. Sebab, terkesan ada pembiaran ekosistem pemerintahan diisi oleh orang-orang yang tak memiliki pandangan sama dalam pemberantasan korupsi.

"Pak Prabowo apabila menjadi presiden beliau berkali mengatakan we want to assemble the best and the brightest person. Tidak peduli partainya apa pun, tidak peduli warna politiknya, yang penting orang itu tidak hanya cerdas tapi juga jujur dan punya kompetensi, integritas," katanya.

Selain itu, kata dia, apabila Prabowo terpilih sebagai Presiden, dia akan mengumpulkan seluruh pimpinan parpol pada pekan pertama kepemimpinannya.

Menurut Sudirman, nantinya pemerintahan Prabowo akan berdiskusi lebih lanjut untuk menghitung pendanaan partai politik. Kemudian, negara akan meningkatkan pendanaan partai. 

Harapannya, dengan dibiayai negara, partai juga bisa lebih bertanggung jawab ke publik.

Versi timses Jokowi-Ma'ruf

Kristian Erdianto Politisi PDI P Budiman Sudjatmiko dalam sebuah acara debat terbuka di bilangan Wijaya II, Jakarta Selatan, Sabtu (7/1/2017).

Dalam acara yang sama, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Budiman Sudjatmiko tak sepakat dengan cara pandang Sudirman Said.

Sudirman menyebutkan, banyaknya kepala daerah dan anggota legislatif dihukum karena korupsi merupakan bentuk kegagalan Presiden dalam membangun lingkungan yang bersih.

"Kami tidak bisa mencap seorang petani yang lebih banyak menangkap tikus sebagai orang yang memelihara tikus. Ini ada petani, dulu nangkapnya tiga, sekarang nangkapnya 10. Terus kita menuduh petani yang menangkap 10 tikus itu sebagai orang yang memelihara tikus? Kan enggak," kata Budiman.

Baca juga: Kampanye Jokowi-Maruf via Baliho, Caleg Demokrat Ini Siap Dipecat

Dari analogi itu, dia menganggap, si petani bekerja lebih baik dengan menangkap lebih banyak tikus. Hal itu yang dinilainya terjadi pada era Presiden Joko Widodo.

Dia menegaskan, banyaknya kepala daerah hingga anggota legislatif yang terjerat korupsi juga merupakan proses hukum yang tidak pandang bulu dan tanpa intervensi.

"Jadi saya pikir, bedakan antara tadi (pernyataan Sudirman) logika asal-asalan mengatakan kalau menangkap lebih banyak di eranya lebih jelek, justru malah lebih baik," kata dia.

Meski demikian, Budiman mengakui penanganan korupsi perlu dilakukan secara menyeluruh. Budiman memandang perlu pendekatan ekosistem. 

"Justru ini sedang membangun ekosistem. Artinya menggali, babat alas, babat semak-semak, ketemu ular, ditangkap ularnya, kita bunuh ularnya, seperti itu, itulah orang bekerja. Orang bekerja membuat kesalahan, orang tidak bekerja tidak membuat kesalahan tapi juga tidak membuat kebaikan apa pun," ujar dia.

Baca juga: 5 Fakta Kampanye Capres-Cawapres, Jokowi Hujan-hujanan hingga Prabowo Kena Flu

Menurut Budiman, interaksi antara partai politik, elite politik, kelompok korporasi dan masyarakat sipil harus ditata untuk menekan kejahatan korupsi politik.

"Kami menawarkan pendekatan ekosistem, sistematis baik kultur dan struktur. Dengan cara pendekatan analitis menghitung semua faktor-faktor, tokoh politik, partai politik, kelompok korporasi, kelompok civil society dan sebagainya," kata Budiman.

Menurut Budiman, interaksi antara partai politik, elite politik, kelompok korporasi dan masyarakat sipil harus ditata untuk menekan kejahatan korupsi politik.

"Kami menawarkan pendekatan ekosistem, sistematis baik kultur dan struktur. Dengan cara pendekatan analitis menghitung semua faktor-faktor, tokoh politik, partai politik, kelompok korporasi, kelompok civil society dan sebagainya," kata Budiman.

Baca juga: Kisah Nurhadi Capres Fiktif, Mulai dari Iseng April Mop hingga Ketemu Jokowi

Menurut dia, hal itu juga bisa mencegah partai sebagai instrumen politik dikuasai elite tertentu saja. Pengelolaan partai nantinya juga harus transparan dan akuntabel ketika dibiayai negara.

Di sisi lain, Budiman juga menyoroti interaksi partai dengan korporasi yang perlu ditata. Sebab, partai juga terkadang menerima dana dari pengusaha.

Menurut Budiman, salah satu negara yang patut dicontoh adalah Jerman. Jerman dinilainya memiliki pengaturan yang baik dan ketat terkait interaksi partai politik dengan korporasi, masyarakat sipil, dan lainnya.

"Keterikatan dengan partai-partai, hubungannya dengan korporasi swasta, negara, dengan civil society, dan apa pun semuanya diatur. Apakah ini over regulated? Mari kita lihat sejauh mana kita sebagai bangsa, sebagai insan politik bisa membangun ekosistem demokrasi yang kuat," ujarnya.

"Sebagaimana membangun ekosistem inovasi yang cerdas dan sebagaimana membangun ekosistem usaha yang transparan, fair, partisipatori, bebas, mendorong pertumbuhan, kolaborasi segala macamnya, saya kira itu," pungkasnya kemudian.