Kompas.com - 05/04/2019, 19:39 WIB
Seorang warga menempelkan sayembara hadiah Rp 5 juta bagi siapa saja yang melaporkan politik uang, Senin (25/6/2018). KOMPAS.com/ DEFRIATNO NEKESeorang warga menempelkan sayembara hadiah Rp 5 juta bagi siapa saja yang melaporkan politik uang, Senin (25/6/2018).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Praktik politik uang dinilai masih marak terjadi pada pemilu serentak 2019. Masalah politik transaksional ini harus segera dibebani pasca pemilu oleh siapapun presiden dan para anggota dewan yang nantinya terpilih.

Demikian mengemuka dalam diskusi 'Quo Vadis Pemilu 2019' di Jakarta, Jumat (5/4/2019).

Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra mengatakan, demokrasi di Indonesia saat ini sudah mencapai point of no return. Artinya tak ada lagi jalan untuk kembali ke sistem politik lama.

Namun di sisi lain, ia menilai demokrasi di Indonesia masih belum terkonsolidasi dengan baik. Salah satu penyebabnya karena sistem demokrasi yang mengharuskan calon pemimpin menggunakan praktik transaksional untuk terpilih.

"Demokrasi semakin transaksional, makin koruptif," kata Azyumardi.

Baca juga: Diduga Ada Jual Beli Suara di Malaysia, Caleg Gerindra Lapor ke Bawaslu

Ia mencontohkan ditangkapnya calon legislatif petahana dari Partai Golkar Bowo Sidik Pangarso. Bowo ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi dengan barang bukti dengan barang bukti 400.000 amplop berisi nominal Rp 50.000-100.000 yang diduga siap dibagikan ke konstituen untuk kepentingan pemenangannya di Pileg 2019.

Azyumardi yakin masih banyak caleg lainnya yang juga melakukan praktik transaksional serupa.

"Saya kira ini tantangan kita ke depan bagaimana membangun demokrasi yang terkonsolidasi. Makin mahal pemilu, makin transaksional politik kita, makin koruptif politik secara keseluruhan. Makin jauh cita-cita untuk membangun pemerintah yang bersih dan good governance," kata dia.

Baca juga: PPATK Temukan Caleg yang Diduga Lakukan Politik Uang dengan Modus Asuransi Kecelakaan

Guru Besar UIN Jakarta lainnya, Komarudin Hidayat, juga menyampaikan hal serupa. Komarudin melihat saat ini ada kesenjangan kesejahteraan yang sangat jauh antara masyarakat yang memilih dan calon pejabat yang dipilih.

Ia menilai kesenjangan yang lebar ini lah yang menyebabkan maraknya politik transaksional.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketum PAN: Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta Suatu Keniscayaan

Ketum PAN: Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta Suatu Keniscayaan

Nasional
AHY Minta Kader Demokrat Hindari Politik Identitas, Harganya Terlalu Mahal

AHY Minta Kader Demokrat Hindari Politik Identitas, Harganya Terlalu Mahal

Nasional
Ketum PAN: Menjadi Islam Moderat Bukan Sikap Lemah atau Cari Aman

Ketum PAN: Menjadi Islam Moderat Bukan Sikap Lemah atau Cari Aman

Nasional
AHY Nilai Wajar jika Kader Demokrat Dorong Dia Jadi Capres 2024

AHY Nilai Wajar jika Kader Demokrat Dorong Dia Jadi Capres 2024

Nasional
Jokowi-Ma'ruf Amin Akan Hadiri Pengukuhan Pengurus PBNU di Kaltim

Jokowi-Ma'ruf Amin Akan Hadiri Pengukuhan Pengurus PBNU di Kaltim

Nasional
Serangan Sekjen PDI-P ke Anies: Bandingkan dengan Ahok Hingga Sebut Mintanya Bawahan yang Kerja

Serangan Sekjen PDI-P ke Anies: Bandingkan dengan Ahok Hingga Sebut Mintanya Bawahan yang Kerja

Nasional
Ridwan Kamil: Jika Ada Kesempatan Maju sebagai Capres 2024, Bismillah

Ridwan Kamil: Jika Ada Kesempatan Maju sebagai Capres 2024, Bismillah

Nasional
Update 29 Januari: 383.401 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate dengan PCR 20,33 Persen

Update 29 Januari: 383.401 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate dengan PCR 20,33 Persen

Nasional
Ridwan Kamil Puji Anies Baswedan soal Stadion JIS

Ridwan Kamil Puji Anies Baswedan soal Stadion JIS

Nasional
KSAD Sebut Prajurit TNI yang Gugur di Papua sebagai Pahlawan

KSAD Sebut Prajurit TNI yang Gugur di Papua sebagai Pahlawan

Nasional
Jokowi: IKN Kita Jadikan 'Showcase' Transformasi Lingkungan, Ekonomi, Teknologi, dan Sosial

Jokowi: IKN Kita Jadikan "Showcase" Transformasi Lingkungan, Ekonomi, Teknologi, dan Sosial

Nasional
Update 29 Januari: Ada 11.112 Suspek Covid-19 di Indonesia

Update 29 Januari: Ada 11.112 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 29 Januari: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, Tertinggi di Jakarta 5.765 Kasus Baru

UPDATE 29 Januari: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, Tertinggi di Jakarta 5.765 Kasus Baru

Nasional
Update 29 Januari: Bertambah 2.590, Total Kasus Sembuh dari Covid-19 Mencapai 4.133.923

Update 29 Januari: Bertambah 2.590, Total Kasus Sembuh dari Covid-19 Mencapai 4.133.923

Nasional
Update 29 Januari: 52.555 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Update 29 Januari: 52.555 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.