Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diduga Ada Jual Beli Suara di Malaysia, Caleg Gerindra Lapor ke Bawaslu

Kompas.com - 05/04/2019, 14:37 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon legislatif asal Partai Gerindra, Basri Kinas Mappaseng, melaporkan dugaan praktik jual beli suara Pemilu 2019 ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Praktik ini diduga banyak terjadi di Malaysia.

Hal ini diketahui Basri lantaran dirinya maju sebagai caleg Dapil DKI Jakarta 2 yang meliputi wilayah luar negeri

"Saya melaporkan data begitu banyak penawaran jual beli suara, utamanya di Malaysia," kata Basri di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2019).

Menurut Basri, jual beli suara terjadi melalui perantara kepada caleg. Perantara kebanyakan adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja di Malaysia.

Diduga, satu suara dihargai 15-25 ringgit. Hal ini tergantung dari jumlah suara yang ditawarkan, dari 20.000-50.000 suara.

Baca juga: Bawaslu Curigai Ada Jual Beli Suara dalam Pileg di Sampang

Praktik tersebut awalnya banyak terjadi di Kuala Lumpur, tapi, saat ini kian banyak terjadi di berbagai daerah.

Oleh karenanya, untuk mencegah hal tersebut semakin Masif, Basri melapor ke Bawaslu.

"Saya yang justru mengadukan ini, karena menemukan berkali-kali. Kalau sekali dua kali kan kurang ya, ini sudah berkali-kali," ujarnya.

Dalam laporannya, Basri membawa alat bukti berupa rekaman percakapan dirinya dengan seorang perantara yang menawarkan suara ke dirinya.

"Ada rekaman pembicaraan. Saya berhak merekam karena kan saya sebagai caleg dan dirugikan dong, kalau nggak begini (merekam) gimana cara melapornya," kata Basri.

Selain melaporkan dugaan jual beli suara, Basri juga melaporkan adanya proses rekruitmen Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) yang tak transparan di Malaysia.

Menurut dia, kebanyakan orang yang ditunjuk sebagai PPLN berasal dari Kedutaan Besar RI (KBRI) dan Konsulat Jenderal RI (KJRI).

Padahal, seharusnya PPLN netral dan bukan dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Misalnya di Kuala Lumpur, ketua PPLN-nya itu adalah atase budaya sosial. Apakah boleh? Harusnya nggak boleh, karena kan netralnya di mana," ujar Basri.

Ia meminta Bawaslu mengusut tuntas dugaan-dugaan yang ia laporkan, supaya pemilu berjalan Luber Jurdil.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com