Diduga Ada Jual Beli Suara di Malaysia, Caleg Gerindra Lapor ke Bawaslu

Hal ini diketahui Basri lantaran dirinya maju sebagai caleg Dapil DKI Jakarta 2 yang meliputi wilayah luar negeri

"Saya melaporkan data begitu banyak penawaran jual beli suara, utamanya di Malaysia," kata Basri di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2019).

Menurut Basri, jual beli suara terjadi melalui perantara kepada caleg. Perantara kebanyakan adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja di Malaysia.

Diduga, satu suara dihargai 15-25 ringgit. Hal ini tergantung dari jumlah suara yang ditawarkan, dari 20.000-50.000 suara.

Praktik tersebut awalnya banyak terjadi di Kuala Lumpur, tapi, saat ini kian banyak terjadi di berbagai daerah.

Oleh karenanya, untuk mencegah hal tersebut semakin Masif, Basri melapor ke Bawaslu.

"Saya yang justru mengadukan ini, karena menemukan berkali-kali. Kalau sekali dua kali kan kurang ya, ini sudah berkali-kali," ujarnya.

Dalam laporannya, Basri membawa alat bukti berupa rekaman percakapan dirinya dengan seorang perantara yang menawarkan suara ke dirinya.

"Ada rekaman pembicaraan. Saya berhak merekam karena kan saya sebagai caleg dan dirugikan dong, kalau nggak begini (merekam) gimana cara melapornya," kata Basri.

Selain melaporkan dugaan jual beli suara, Basri juga melaporkan adanya proses rekruitmen Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) yang tak transparan di Malaysia.

Menurut dia, kebanyakan orang yang ditunjuk sebagai PPLN berasal dari Kedutaan Besar RI (KBRI) dan Konsulat Jenderal RI (KJRI).

Padahal, seharusnya PPLN netral dan bukan dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Misalnya di Kuala Lumpur, ketua PPLN-nya itu adalah atase budaya sosial. Apakah boleh? Harusnya nggak boleh, karena kan netralnya di mana," ujar Basri.

Ia meminta Bawaslu mengusut tuntas dugaan-dugaan yang ia laporkan, supaya pemilu berjalan Luber Jurdil.