KPU: Pengerahan Massa Tak Akan Ubah Hasil Pemilu

Kompas.com - 01/04/2019, 20:31 WIB
Gedung KPU Pusat Kompas.com/Fitria Chusna FarisaGedung KPU Pusat

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, upaya pengerahan massa ke kantor KPU tidak dapat mengubah hasil pemilu.

Persoalan-persoalan yang muncul dalam pemilu hanya dapat diselesaikan melalui proses sengketa di sejumlah lembaga.

"Kan jalurnya sudah diatur melalui Bawaslu, MK, dan DKPP, itu jalurnya. (People power) nggak akan mengubah hasil juga," kata Pramono di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2019).

Baca juga: Amien Rais Minta KPU Revisi DPT Pemilu 2019, jika Tidak...

Pernyataan Pramono ini menanggapi Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno, Amien Rais, yang menyebut tak akan membawa sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika menemukan potensi kecurangan. Amien justru berencana mengerahkan massa atau people power ke kantor KPU.

"Karena KPU nggak bisa ditekan-tekan juga untuk mengubah hasil. Kecuali kalau MK menetapkan, KPU berubah. People power apapun nggak akan ngaruh juga," sambungnya.

Dalam undang-undang disebutkan, MK didesain sebagai saluran sengketa untuk hasil pemilu. Sementara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diperuntukan bagi sengketa proses pemilu.

Baca juga: Hashim: Kalau Ada DPT Palsu dan Tidak Dihapus KPU, Konsekuensinya Pidana...

Sementara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menangani dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu.

"Yang perlu dicatat itu, KPU, Bawaslu, MK, lahir berkat konstitusi baru hasil amandemen yang waktu itu Pak Amien Rais ketua MPR-nya," ujar Pramono.

Pramono meminta seluruh pihak untuk mengikuti proses sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pramono Ubaid Tanthowi, usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Kewaspadaan Nasional dalam rangka penyelenggaraan Pemilu 2019 di Hotel Grand Paragon, Jakarta Barat, Rabu (27/3/2019).KOMPAS.com/Devina Halim Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pramono Ubaid Tanthowi, usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Kewaspadaan Nasional dalam rangka penyelenggaraan Pemilu 2019 di Hotel Grand Paragon, Jakarta Barat, Rabu (27/3/2019).

Baca juga: Hashim Sebut KPU Konyol, Ini Sebabnya...

Pemilu memang bagian dari demokrasi, tetapi, demokrasi itu sendiri ada aturan yang harus ditaati.

Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

Nasional
Terkait Pelantikan Iman Brotoseno, Komisi I Sebut Dewas TVRI Langgar UU MD3

Terkait Pelantikan Iman Brotoseno, Komisi I Sebut Dewas TVRI Langgar UU MD3

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Penolak UU Minerba Gelar Sidang Rakyat

Koalisi Masyarakat Sipil Penolak UU Minerba Gelar Sidang Rakyat

Nasional
KPK Minta ICW Hormati Putusan Hakim Terkait Kader PDI-P Saeful Bahri

KPK Minta ICW Hormati Putusan Hakim Terkait Kader PDI-P Saeful Bahri

Nasional
Muhaimin Iskandar Minta Pelaksanaan 'New Normal' Diawasi Ketat

Muhaimin Iskandar Minta Pelaksanaan "New Normal" Diawasi Ketat

Nasional
Kuasa Hukum: Pernyataan Farid Gaban Merupakan Kritik, Tak Dilandasi Niat Jahat

Kuasa Hukum: Pernyataan Farid Gaban Merupakan Kritik, Tak Dilandasi Niat Jahat

Nasional
Komite Penyelamat TVRI Kecam Pelantikan Iman Brotoseno sebagai Dirut

Komite Penyelamat TVRI Kecam Pelantikan Iman Brotoseno sebagai Dirut

Nasional
Mendagri Terbitkan Pedoman 'New Normal', Atur Protokol di Mal hingga Salon

Mendagri Terbitkan Pedoman "New Normal", Atur Protokol di Mal hingga Salon

Nasional
Pemerintah Diminta Susun Panduan 'New Normal' Bersama Pemda

Pemerintah Diminta Susun Panduan "New Normal" Bersama Pemda

Nasional
Pemerintah Targetkan 4 Juta Tenaga Kerja lewat Proyek Strategis Nasional

Pemerintah Targetkan 4 Juta Tenaga Kerja lewat Proyek Strategis Nasional

Nasional
Jubir Pemerintah: Perasaan Gembira Kunci Imunitas Tubuh dari Covid-19

Jubir Pemerintah: Perasaan Gembira Kunci Imunitas Tubuh dari Covid-19

Nasional
KPK Setor Rp 1,1 Miliar ke Kas Negara

KPK Setor Rp 1,1 Miliar ke Kas Negara

Nasional
Lima Provinsi dengan Kenaikan Kasus Positif Covid-19 Tertinggi pada 29 Mei

Lima Provinsi dengan Kenaikan Kasus Positif Covid-19 Tertinggi pada 29 Mei

Nasional
Masa Pemberian Bansos Diperpanjang hingga Desember, namun Nilainya Berkurang

Masa Pemberian Bansos Diperpanjang hingga Desember, namun Nilainya Berkurang

Nasional
Wapres Ma'ruf Akui Banyak Hal yang Harus Diperbaiki dalam Penanganan Covid-19

Wapres Ma'ruf Akui Banyak Hal yang Harus Diperbaiki dalam Penanganan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X