Kompas.com - 01/04/2019, 19:54 WIB
Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais saat ditemui di rumah pemenangan PAN, Jalan Daksa, Jakarta Selatan, Senin (8/20/2018) malam. KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais saat ditemui di rumah pemenangan PAN, Jalan Daksa, Jakarta Selatan, Senin (8/20/2018) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Penasehat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Amien Rais, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) benar-benar memperhatikan temuan 17,5 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) janggal.

"Karena memang banyak pemilih hantu yang kami temukan di DPT," ujar Amien dalam konferensi pers di Ayana Hotel, Jakarta, Senin (1/4/2019).

Tim IT BPN pun telah menyerahkan temuan tersebut ke KPU untuk segera direvisi. Sehingga, tidak ada alasan untuk menyebut DPT Pemilu 2019 baik-baik saja.

Baca juga: Hashim: Kalau Ada DPT Palsu dan Tidak Dihapus KPU, Konsekuensinya Pidana...

Apabila KPU membiarkan temuan tersebut, Amien berjanji, akan menggelar demonstrasi menuntut hasil Pemilu 2019.

"Saya akan mendorong orang untuk turun ke jalan, ke Monas. Akan ada people power," lanjut dia.

Bahkan, Amien merasa, tidak perlu lagi menggugat hasil Pemilu 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, ia berpendapat, MK merupakan bagian dari rezim.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Tim IT Prabowo-Sandi Temukan Pemilih yang Belum Punya E-KTP dalam DPT

"Kami akan ambil alih sendiri. Insya Allah," ujar dia.

Setelah konferensi pers, wartawan meminta penjelasan kepada Amien maksud pernyataannya itu. Ia berpendapat, demonstrasi merupakan hal yang sah dalam konstitusi. Apalagi, temuan DPT yang janggal itu nyata, bukan bohong-bohongan.

"Kalau sampai hari-H (DPT) tidak diubah, saya punya hak untuk bersuara bahwa ini Pilpres bohong- bohongan. Saya mungkin dicerca, tapi ini adalah pendapat saya dan ini tidak akan bisa ditolerir," lanjut Amien.

Baca juga: Tim IT Prabowo-Sandi Investigasi 9 Juta DPT Bertanggal Lahir Sama, Ini Hasilnya...

Diketahui, tim IT BPN menemukan sejumlah kejanggalan dalam DPT Pemilu 2019. Beberapa temuan itu, antara lain ada 9,8 juta nama yang memiliki tanggal lahir sama, ada nama dalam DPT yang terbukti tidak memiliki KTP elektronik, bahkan ada nama dalam DPT yang memiliki NIK sama.

BPN sudah menyerahkan temuan tersebut ke KPU. Tim IT BPN Agus Maksun mengatakan, KPU telah bersedia untuk menelisik temuan itu, apakah wajar atau tidak.

"Pertemuan Jumat kemarin, dengan alot, akhirnya kemudian KPU setuju melakukan pengecekan ke TPS-TPS yang dimaksud dan sekarang sedang berlangsung," ujar Agus.

Kompas TV Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hashim Djojohadikusomo mendatangi KPU. Hashim didampingi juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Ahmad Riza Patria dan Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan. BPN menemukan 17,5 juta data ganda dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019, di antaranya adalah lonjakan jumlah kelahiran di tanggal tertentu. KPU pun mengapresiasi temuan BPN dan akan meneruskan temuan ke Kementerian Dalam Negeri. Menurut KPU, temuan data ganda selalu terjadi di tiap gelaran pemilu, termasuk adanya konsentrasi kelahiran di tanggal tertentu. #DataGanda #DPTPemilu #PrabowoSandi

 

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Mal, Pimpinan DPR Nilai Pemerintah Punya Pertimbangan Ekonomi

Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Mal, Pimpinan DPR Nilai Pemerintah Punya Pertimbangan Ekonomi

Nasional
Kenalkan Penyidik KPK ke M Syahrial, Azis: Siapa Tau Bisa Bantu-bantu Pilkada, Bro..

Kenalkan Penyidik KPK ke M Syahrial, Azis: Siapa Tau Bisa Bantu-bantu Pilkada, Bro..

Nasional
Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Literasi Digital terhadap Perempuan dan Anak

Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Literasi Digital terhadap Perempuan dan Anak

Nasional
Jokowi Dinilai Perlu Sampaikan Sikap Terkait Polemik TWK Pegawai KPK

Jokowi Dinilai Perlu Sampaikan Sikap Terkait Polemik TWK Pegawai KPK

Nasional
Soal Ancaman Gelombang Ketiga Covid-19, Pimpinan DPR: Jangan Lengah

Soal Ancaman Gelombang Ketiga Covid-19, Pimpinan DPR: Jangan Lengah

Nasional
635 Pekerja Migran Bermasalah dari Kelompok Rentan Akan Dipulangkan dari Malaysia

635 Pekerja Migran Bermasalah dari Kelompok Rentan Akan Dipulangkan dari Malaysia

Nasional
Polisi Selidiki Kasus Jenazah Bayi yang Ditemukan di Bak Sampah di Duren Sawit

Polisi Selidiki Kasus Jenazah Bayi yang Ditemukan di Bak Sampah di Duren Sawit

Nasional
Aturan Lengkap PPKM Level 4 di Luar Jawa-Bali hingga 4 Oktober 2021

Aturan Lengkap PPKM Level 4 di Luar Jawa-Bali hingga 4 Oktober 2021

Nasional
Pemerintah Sita Aset Tanah Obligor-Debitur BLBI Seluas 5,2 Juta Hektar

Pemerintah Sita Aset Tanah Obligor-Debitur BLBI Seluas 5,2 Juta Hektar

Nasional
Jusuf Kalla: Penurunan Kasus Covid-19 di RI Merupakan Prestasi, Terbaik di Asia Tenggara

Jusuf Kalla: Penurunan Kasus Covid-19 di RI Merupakan Prestasi, Terbaik di Asia Tenggara

Nasional
Tinjau Vaksinasi Pelajar, Jokowi Puji Pembelajaran Tatap Muka di Banten

Tinjau Vaksinasi Pelajar, Jokowi Puji Pembelajaran Tatap Muka di Banten

Nasional
Diperiksa KPK Terkait Kasus Munjul, Ketua DPRD DKI Ditanya Mekanisme Anggaran

Diperiksa KPK Terkait Kasus Munjul, Ketua DPRD DKI Ditanya Mekanisme Anggaran

Nasional
Buru Utang BLBI, Satgas Telah Panggil 22 Obligor dan Debitur

Buru Utang BLBI, Satgas Telah Panggil 22 Obligor dan Debitur

Nasional
[BERITA FOTO] Anies Baswedan Penuhi Panggilan KPK

[BERITA FOTO] Anies Baswedan Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Pandemi Covid-19 Pengaruhi Ketimpangan dan Jadi Alasan Pejabat Bertambah Kaya

Pandemi Covid-19 Pengaruhi Ketimpangan dan Jadi Alasan Pejabat Bertambah Kaya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.