DPR dan DPRD Instansi yang Paling Banyak Belum Serahkan LHKPN ke KPK

Kompas.com - 25/03/2019, 18:00 WIB

Abba Gabrillin,

Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

Abba Gabrillin

Penulis

Diamanty Meiliana

Editor

Lihat Foto

Juru bicara KPK Febri Diansyah memberi keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (18/12/2018). KPK kembali menetapkan Bupati nonaktif Mojokerto Mustofa Kamal Pasa sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebesar Rp34 miliar yang diduga bersumber dari hasil gratifikasi sejumlah proyek di Mojokerto. Sebelumnya KPK telah menetapkan Mustofa sebagai tersangka suap Pengurusan Izin Pemanfaatan Ruang dan IMB sejumlah menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/kye.(Indrianto Eko Suwarso)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai instansi yang paling banyak belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Menurut data KPK, terdapat 553 wajib lapor di DPR. Namun, baru 99 anggota yang sudah lapor, sementara 454 belum melaporkan harta kekayaan.

"Tingkat kepatuhan DPR sebesar 17,90 persen," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis, Senin (25/3/2019).

Sementara itu, terdapat 16.798 wajib lapor di DPRD. Namun, baru 4.360 anggota yang sudah lapor, sementara 12.438 belum melaporkan harta kekayaan. Tingkat kepatuhan anggota DPRD sebesar 25,96 persen.

Berikutnya, lembaga yang menempati peringkat ketiga paling sedikit lapor adalah lembaga yudikatif.

Terdapat 23.926 wajib lapor di semua lembaga Yudikatif. Namun, baru 9.458 anggota yang sudah lapor. Sementara, ada 14.468 yang belum melaporkan harta kekayaan. Tingkat kepatuhan anggota Yudikatif sebesar 39,53 persen.

Selanjutnya, lembaga eksekutif.

Tedapat 266.360 wajib lapor di semua lembaga Eksekutif. Namun, baru 125.986 anggota yang sudah lapor. Sementara, ada 140.374 yang belum melaporkan harta kekayaan. Tingkat kepatuhan anggota Eksekutif sebesar 39,53 persen.

Selanjutnya, lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Terdapat 8 wajib lapor. Namun, baru 4 yang menyerahkan LHKPN. Tingkat kepatuhan MPR sebesar 50 persen.

Berikutnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Terdapat 28.191 wajib lapor. Namun, baru 16.125 yang menyerahkan LHKPN. Tingkat kepatuhan BUMN dan BUMD sebesar 57,20 persen.

Terakhir, lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Menurut KPK, terdapat 133 wajib lapor.

Namun, baru 84 yang sudah melaporkan, sementara sisanya 49 belum melapor. Tingkat kepatuhan DPD sebesar 63,16 persen.

Kompas TV Sorotan terhadap wakil rakyat di Senayan bukan hanya soal kehadiran saat rapat paripurna. Data yang dirilis KPK menunjukkan tingkat kepatuhan DPR dalam menyerahkan laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN paling rendah. Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif meminta penyelenggara negara yang belum menyerahkan LHKPN untuk segera melapor. Imbauan ini disampaikan karena masih rendahnya kesadaran anggota DPR dalam melaporkan LHKPN. Sebagai pembuat undang-undang, DPR sepatutnya memiliki kepatuhan dan kesadaran pelaporan LHKPN yang baik. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mempertanyakan aturan pelaporan LHKPN. Menurutnya tidak ada kewajiban untuk melaporkan LHKPN setiap tahun. Fadli Zon bahkan menyebut pelaporan LHKPN tidak diperlukan lagi jika data pelaporan pajak sudah dilakukan dengan benar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.