Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei SMRC: Publik Tak Percaya Isu Jokowi PKI, Antek Asing, Anti-Islam

Kompas.com - 18/03/2019, 08:45 WIB
Abba Gabrillin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei terbaru lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan mayoritas responden tidak termakan isu-isu negatif tentang calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo.

Survei menunjukkan, mayoritas publik tak percaya isu Jokowi terlibat PKI, antek asing dan anti-Islam.

"Opini-opini negatif tentang latar belakang Jokowi dan tindakan-tindakannya yang sering muncul di media massa, terutama media sosial, sejauh ini hanya diyakini oleh relatif sedikit warga," ujar Direktur SMRC Djayadi Hanan dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (18/3/2019).

Baca juga: Survei SMRC: Elektabilitas Jokowi-Maruf 57,6 Persen, Prabowo-Sandiaga 31,8 Persen

Survei ini dilakukan pada 24 Februari-5 Maret 2019, dengan proses wawancara tatap muka kepada 2.479 responden.

Pertama, peneliti mengajukan pertanyaan sebagai berikut: "Apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju dengan pendapat, Presiden Jokowi adalah orang Partai Komunis Indonesia (PKI) atau setidaknya terkait dengan PKI?"

Hasilnya, sebanyak 73 persen responden menyatakan tidak setuju. Hanya 6 persen yang menyatakan setuju. Sementara, 22 persen menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

Baca juga: Survei SMRC: Masyarakat Alami Perbaikan Ekonomi dalam Setahun Terakhir

Berikutnya, peneliti mengajukan pertanyaan, "Apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju dengan pendapat Presiden Jokowi adalah kaki tangan Negara Republik Rakyat China (RRC)?".

Hasilnya, sebanyak 69 persen responden menyatakan tidak setuju. Hanya 10 persen yang menyatakan setuju. Sementara, 21 persen menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

Ketiga, peneliti mengajukan pertanyaan, "Apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju dengan pendapat Presiden Jokowi anti-Islam atau umat Islam?".

Baca juga: Survei Internal BPN Prabowo-Sandiaga Unggul, Begini Cara Surveinya

Survei menunjukkan, sebanyak 76 persen responden menyatakan tidak setuju. Hanya 6 persen yang menyatakan setuju. Sementara, 18 persen menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

"Yang yakin dengan opini negatif yang tak berdasar fakta (fake news), trendnya relatif stabil dan rata-rata di kisaran 6 persen," kata Djayadi.

Survei ini melibatkan 2.479 responden yang merupakan warga negara Indonesia dan telah memiliki hak pilih dalam pemilihan umum.

Populasi itu dipilih secara acak dengan metode multistage random sampling.

Adapun, margin of error survei ini sebesar lebih kurang 2 persen, pada tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.

SMRC melakukan survei nasional 3-4 kali dalam setahun. Pendanaan survei berasal dari dana corporate social responsibility (CSR) SMRC. Survei pada Februari 2019 ini adalah bagian dari survei tahunan itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Nasional
Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Nasional
Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Nasional
Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com