Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Mengaku Terus Alami Serangan Siber

Kompas.com - 13/03/2019, 15:08 WIB
Christoforus Ristianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua KPU Arief Budiman menyebut, laman KPU terus mengalami penyerangan oleh peretas. Serangan siber tersebut berasal dari luar dan dalam negeri.

"Kalau menyerang ke website kita memang ada terus, dan itu bisa datang dari mana-mana. Kalau dilihat dari IP address-nya itu datang dari dalam dan luar negeri. Saya pikir tidak perlu disebutlah nama negaranya, kecuali kita sudah tangkap, boleh disebut," ujar Arief di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2019).

Akan tetapi, lanjut Arief, meskipun IP address-nya berasal dari dalam maupun luar negeri, tetapi pelakunya belum bisa dipastikan, apakah dari Indonesia atau bukan.

Baca juga: Menurut KPU, Ada Narasi yang Dibangun Seolah Pihaknya Curang

"Yang pakai IP address dari luar bisa juga sebetulnya orangnya dari dalam (Indonesia)," ungkapnya kemudian.

Dia pun menegaskan KPU tidak pernah menyebut negara manapun yang diduga melakukan serangan siber ke laman KPU.

Diakui Arief, serangan siber yang selama ini ditujukan ke KPU sudah bisa tertangani dan tidak akan menganggu proses maupun hasil Pemilu 2019.

Baca juga: Ini Langkah KPU untuk Perangi Hoaks

Komisioner KPU Viryan Aziz menambahkan, serangan siber tersebut dinilai memiliki dua tujuan, pertama dilakukan hanya untuk mengetahui data-data yang dimiliki KPU, kedua karena ada kelompok yang tak berkenan dengan KPU.

"Bisa jadi ada yang kesal. Ada juga motif lain. Tapi kalau ada yang mau mengkritisi KPU ya silakan, kami terbuka terus kok," jelas Viryan.

Dia juga menyebut KPU sudah bekerja sama dengan tim siber Polri untuk bisa mengungkap siapa yang melakukan peretasan.

Kompas TV Komisi Pemilihan Umum atau #KPU baru saja menggelar pengundian zonasi kampanye rapat umum untuk peserta pemilu 2019. Pengundian dilakukan menggunakan dua buah bola yang diberi tanda A dan B yang dimasukkan dalam sebuah mangkuk. Hasilnya, TKN #Jokowi-Ma'ruf Amin mendapat bola B, sedangkan BPN #Prabowo-Sandiaga mendapat bola A. Seperti apa persiapan kedua paslon dalam #kampanyezonasi ini? Simak dialognya bersama Masinton Pasaribu sebagai jubir TKN Jokowi-Ma'ruf, Andre Rosiade sebagai jubir BPN Prabowo-Sandi, dan Ubedillah Badrun sebagai Analis politik Universitas Negeri Jakarta.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com