Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut KPU, Ada Narasi yang Dibangun Seolah Pihaknya Curang

Kompas.com - 13/03/2019, 09:19 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi menyebut, ada upaya sejumlah pihak untuk mendelegitimasi pihaknya dengan cara menuding KPU berbuat curang dalam Pemilu 2019.

Ada narasi yang dibangun seolah-olah penyelenggara pemilu yang tidak adil.

Pramono berterima kasih atas pengawasan yang dilakukan publik terhadap pihaknya. Namun, menurut dia, kontrol bukan berarti langsung menuduh KPU curang padahal KPU belum berbuat apa-apa.

"Akhir-akhir ini muncul kan KPU itu dituduh dulu curang, lalu argumennya apa, lalu dicari-cari, yang munculkan itu," kata Pramono di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/3/2019).

"Kelihatan sekali ada upaya sistematis untuk medeligitimasi KPU atau penyelenggara pemilu secara umum dengan cara menuduhkan hal-hal yang sebenarnya tidak dilakukan oleh KPU atau mendisinformasi hal-hal yang dilakukan oleh KPU," sambungnya.

Baca juga: Khawatir Kecurangan, Prabowo Minta Pendukungnya Awasi Pencoblosan

Pramono mencontohkan, hal yang baru-baru ini terjadi adalah soal 17,5 juta pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dianggap tidak wajar oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.

Data tidak wajar itu adalah pemilih yang tanggal lahir dan bulannya terkonsentrasi pada tiga titik waktu, yaitu 1 Januari, 1 Juli, dan 31 Desember.

Data ini padahal mengacu pada pencatatan Kementerian Dalam Negeri. Memang ada kebijakan dari Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengelompokan WNI yang lupa tanggal dan bulan lahir mereka ke 3 titik waktu itu.

Baca juga: Menyoal 17,5 Juta Pemilih Tak Wajar yang Dipertanyakan Timses Prabowo-Sandiaga

Aturan ini wajar dan bahkan telah dikuatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

"Itukan sebenarnya dari 2014 sudah pernah ramai itu. Kenapa masih di munculkan lagi, padahal itu sudah menjadi pengetahuan bersama sudah dijelaskan oleh Kemendagri," ujar Pramono.

Pramono meminta elite partai politik untuk ikut bertanggung jawab menciptakan suasana pemilu yang jujur dan bersih dengan menyebarkan informasi yang benar.

Kedudukan sebagai elite politik, kata dia, harus diimbangi dengan tanggung jawab untuk menyebarkan informasi yang benar. Sehingga tidak terjadi disinformasi di kalangan 'akar rumput'.

"Untuk memperlihatkan kenegarawanan mereka, jangan malah ikut-ikutan memperkeruh suasana dengan menyebarkan informasi yang tidak benar," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Persiapkan Leaders’ Retreat, Menlu Singapura Temui Menko Airlangga Bahas Kerja Sama dan Isu Strategis

Persiapkan Leaders’ Retreat, Menlu Singapura Temui Menko Airlangga Bahas Kerja Sama dan Isu Strategis

Nasional
Pesan Terakhir Pria yang Ditemukan Tewas di Kontrakan Depok, Minta Jasadnya Dikremasi

Pesan Terakhir Pria yang Ditemukan Tewas di Kontrakan Depok, Minta Jasadnya Dikremasi

Nasional
Profil Mooryati Soedibyo: Mantan Wakil Ketua MPR dan Pendiri Mustika Ratu yang Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Profil Mooryati Soedibyo: Mantan Wakil Ketua MPR dan Pendiri Mustika Ratu yang Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Nasional
Pendiri Mustika Ratu, Mooryati Soedibyo, Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Pendiri Mustika Ratu, Mooryati Soedibyo, Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Nasional
Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Nasional
Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Nasional
MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com