Wapres Minta yang Tak Puas dengan KPU dan Bawaslu Lapor ke DKPP

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta pihak yang tak puas dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Hal itu disampaikan Kalla menanggapi survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menyatakan masih ada sejumlah responden yang tak percaya dengan profesionalitas KPU.

"Ya itu saya yakin KPU juga selalu ingin bicara efektif dan independen. Bahwa sekarang ada pihak yang tak senang dan senang saya kira biasa saja. Tak senang itu tergantung masing-masing pihak," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (12/3/2019).

"Di atasnya kan masih ada Bawaslu dan ada badan kehormatan (DKPP). Kalau tak puas ya tinggal bawa ke Dewan Kehormatan (Penyelenggara Pemilu)," lanjut dia.

Baca juga: Anggap Data 17,5 Juta Pemilih Tak Wajar, Timses Prabowo Datangi KPU

Kalla pun menilai saat ini KPU dan Bawaslu sudah bertindak secara independen. Karena itu ia meyakini pemilu akan berlangsung lancar dan aman.

Sebab, kata Kalla, Indonesia sudah menjalani pilpres langsung selama tiga kali dan selalu berlangsung aman.

"Jadi apapun waktu kampanye seakan ramai. Tapi setelah pemilu, kita pahami bahwa masyarakat Indonesia sudah meyakini dan mempraktekan demokrasi secara lebih baik. Artinya kalau menang ya menang, kalah ya kalah. Selama hampir 20 tahun, saya kira enggak masalah," lanjut dia.

Sebelumnya, hasil survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan, keyakinan atas profesionalitas penyelenggara pemilu cukup rendah bagi pemilih pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Sebaliknya, keyakinan terhadap profesionalitas KPU lebih besar angkanya bagi pemilih pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Baca juga: Survei SMRC: Banyak Pemilih Prabowo Kurang Percaya Profesionalitas KPU 

"Pemilih Prabowo-Sandi lebih negatif menilai penyelenggara pemilu. Ini jadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara pemilu," ujar Direktur Riset SMRC Deni Irvani dalam jumpa pers di kantor SMRC Jakarta, Minggu (10/3/2019).

SMRC melakukan survei kepada 1.426 responden yang mewakili seluruh provinsi di Indonesia.

Pengumpulan data dalam survei ini dilakukan pada 24-31 Januari 2019. Penelitian ini menggunakan metode multistage random sampling dengan melibatkan 1.426 responden.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka. Adapun, margin of error dalam penelitian ini lebih kurang 2,65 persen.