Desakan Penuntasan Kasus Novel Baswedan Dinilai Tak Ada Kaitan dengan Pilpres

Kompas.com - 13/03/2019, 07:35 WIB
Masyarakat sipil memperingati 700 hari penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan di Gedung KPK Jakarta, Selasa (12/3/2019). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINMasyarakat sipil memperingati 700 hari penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan di Gedung KPK Jakarta, Selasa (12/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Desakan koalisi masyarakat sipil antikorupsi untuk menuntaskan kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan dinilai tak ada muatan politis.

Meski koalisi mendesak Presiden Joko Widodo turun tangan, koalisi menyatakan hal tersebut tak ada kaitan dengan kontestasi pemilihan presiden pada 17 April 2019.

"Ini jauh dari urusan pilpres. Tidak ada tendensi kami agar desakan ini jadi alat politik. Masalah Novel jauh dari urusan pilpres," ujar Yansen Dinata, salah satu anggota koalisi saat berbicara dalam jumpa pers peringatan 700 hari penyiraman air keras di Gedung KPK Jakarta, Selasa (12/3/2019).

Koalisi juga meminta agar tidak ada pihak-pihak yang secara sengaja menggunakan isu penyerangan terhadap Novel sebagai komoditas untuk meraup suara dalam kontestasi pilpres.

Baca juga: 700 Hari Berlalu, Apa Kabar Kasus Novel Baswedan?

Koalisi meminta agar sikap kritis ditunjukkan dengan langkah konkret, bukan sekadar pengguliran isu.

Menurut Yansen, kasus yang menimpa Novel adalah penyerangan terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Penuntasan kasus ini adalah bentuk kepedulian dan keseriusan pemerintah dan penegak hukum terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dalam hal ini, koalisi menagih komitmen Presiden Joko Widodo dalam menjamin penuntasan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut.

Jokowi ditagih untuk membentuk tim independen demi menuntaskan kasus tersebut.

Baca juga: 700 Hari Kasus Novel, Presiden Jokowi Ditagih Pembentukan Tim Independen

Menurut koalisi, tim independen sebaiknya terdiri dari para ahli hukum, tokoh dan praktisi yang berkompeten dan independen.

Tim tersebut nantinya langsung bertanggung jawab kepada presiden.

Wajah Novel Baswedan disiram air keras oleh orang tak dikenal seusai menjalankan shalat subuh di masjid dekat kediamannya, pada 11 April 2017.

Hingga 700 hari setelahnya, kasus ini belum terselesaikan.

Sampai saat ini, belum ada satupun terduga pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Alokasikan Rp 60 Miliar untuk Santunan Tenaga Kesehatan, 34 Persen Telah Digunakan

Pemerintah Alokasikan Rp 60 Miliar untuk Santunan Tenaga Kesehatan, 34 Persen Telah Digunakan

Nasional
117 Calon Hakim MA Lulus Administrasi, Proses Seleksi Masuk Tahap II

117 Calon Hakim MA Lulus Administrasi, Proses Seleksi Masuk Tahap II

Nasional
Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

Nasional
Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Nasional
Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Nasional
Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Nasional
SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

Nasional
Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

Nasional
KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

Nasional
Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Nasional
MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

Nasional
Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Nasional
Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X