Desakan Penuntasan Kasus Novel Baswedan Dinilai Tak Ada Kaitan dengan Pilpres

Meski koalisi mendesak Presiden Joko Widodo turun tangan, koalisi menyatakan hal tersebut tak ada kaitan dengan kontestasi pemilihan presiden pada 17 April 2019.

"Ini jauh dari urusan pilpres. Tidak ada tendensi kami agar desakan ini jadi alat politik. Masalah Novel jauh dari urusan pilpres," ujar Yansen Dinata, salah satu anggota koalisi saat berbicara dalam jumpa pers peringatan 700 hari penyiraman air keras di Gedung KPK Jakarta, Selasa (12/3/2019).

Koalisi juga meminta agar tidak ada pihak-pihak yang secara sengaja menggunakan isu penyerangan terhadap Novel sebagai komoditas untuk meraup suara dalam kontestasi pilpres.

Koalisi meminta agar sikap kritis ditunjukkan dengan langkah konkret, bukan sekadar pengguliran isu.

Menurut Yansen, kasus yang menimpa Novel adalah penyerangan terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Penuntasan kasus ini adalah bentuk kepedulian dan keseriusan pemerintah dan penegak hukum terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dalam hal ini, koalisi menagih komitmen Presiden Joko Widodo dalam menjamin penuntasan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut.

Jokowi ditagih untuk membentuk tim independen demi menuntaskan kasus tersebut.

Menurut koalisi, tim independen sebaiknya terdiri dari para ahli hukum, tokoh dan praktisi yang berkompeten dan independen.

Tim tersebut nantinya langsung bertanggung jawab kepada presiden.

Wajah Novel Baswedan disiram air keras oleh orang tak dikenal seusai menjalankan shalat subuh di masjid dekat kediamannya, pada 11 April 2017.

Hingga 700 hari setelahnya, kasus ini belum terselesaikan.

Sampai saat ini, belum ada satupun terduga pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi.