Moeldoko: Jangan Lagi Cari Gara-gara dengan TNI

Kompas.com - 08/03/2019, 18:40 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat ditemui di sela-sela acara halalbihalal, di rumah dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/6/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat ditemui di sela-sela acara halalbihalal, di rumah dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/6/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta aktivis pro demokrasi dan hak asasi manusia tidak lagi mewacanakan kembalinya Dwifungsi TNI di Indonesia. Para aktivis, kata Moeldoko, jangan mencari popularitas dengan cara seolah berani melawan TNI. 

"Janganlah rekan-rekan sekalian, para pegiat apapun namanya itu, jangan lagilah cari gara-gara dengan TNI, enggak usah. Jangan mencari popularitas, karena saya berani melawan TNI, gitu. Jangan dong," ujar Moeldoko ketika berbincang dengan wartawan di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Jumat (8/3/2019).

"TNI milik kita semua kok. Kalau dulu, boleh, mungkin TNI dijadikan musuh bersama. Ya saya ingat tahun 1998, di mana TNI diposisikan pada posisi yang paling tidak baik. Tapi sekarang jangan. Jangan cari gara-gara," lanjut dia.

Baca juga: Kasus Robertus Robet, Polisi Akan Panggil Peserta Aksi Kamisan sebagai Saksi


Ia menegaskan, pemerintah tidak akan pernah mengembalikan Dwifungsi ABRI atau TNI seperi zaman Orde Baru.

TNI, lanjut Moeldoko, sudah mereformasi diri dengan menyasar tiga hal, yakni struktur, doktrin dan kultur. Moeldoko sebagai mantan Panglima TNI pun menilai, reformasi di internal TNI sudah berjalan baik meskipun dirasa memang masih diperlukan penyempurnaan di sana sini.

Mengenai kebebasan berekspresi serta berpendapat, Moeldoko menegaskan, negara memberi ruang seluas-luasnya untuk itu.

"Tapi harus dibedakan antara kebebasan berekspresi yang ada kecenderungan melanggar UU atau kebebasan berekspresi yang sifatnya kritik membangun. Pemerintah sekarang ini sangat terbuka kok. KSP membuka seluas-luasnya, silahkan ngomong apa saja, kita dengarkan," ujar Moeldoko.

Namun, ketika ada pihak yang terjerat hukum akibat menyatakan ekspresi dan pendapat, kata Moeldoko, itu murni wewenang dari aparat hukum.

Diberitakan sebelumnya, seorang dosen Universitas Negeri Jakarta Robertus Robet ditangkap karena diduga menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat berdasarkan SARA, berita hoaks atau penghinaan terhadap penguasa atau badan umum.

Baca juga: Moeldoko Pastikan Tidak Akan Ada Dwifungsi TNI

Dia ditangkap pada Kamis (7/3/2019) dini hari. Robertus diduga melanggar Pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum di Indonesia.

Tindak pidana tersebut diduga dilakukan Robet saat berorasi di Aksi Kamisan pada 28 Februari 2019 mengenai dwifungsi ABRI.

Dalam orasinya itu, Robet menyanyikan lagu yang sering dinyanyikan mahasiswa pergerakan 1998 untuk menyindir institusi ABRI.

Sementara itu, melalui sebuah video, Robet telah memberikan klarifikasi atas orasinya itu. Pertama, Robet menegaskan bahwa lagu itu bukan dibuat oleh dirinya, melainkan lagu yang populer di kalangan gerakan mahasiswa pada 1998.

Lagu itu dimaksudkan sebagai kritik yang ia lontarkan terhadap ABRI di masa lampau, bukan TNI di masa kini. Ia juga mengatakan, lagu itu tidak dimaksudkan untuk menghina profesi dan institusi TNI.

"Sebagai dosen saya tahu persis upaya-upaya reformasi yang dilakukan oleh TNI dan dalam banyak kesempatan saya justru memuji reformasi TNI sebagai reformasi yang berjalan paling maju," ujar Robet. 

Kompas TV Penangkapan aktivis #RobertusRobet, tidak didasari laporan masyarakat. Namun kepolisian membuat laporan model A, sehingga aparat bisa menangkap Robertus. #LaporanmodelA adalah laporan tentang peristiwa pidana yang ditemukan sendiri oleh polisi.<br /> Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo menyatakan, laporan model A yang dibuat polisi dalam kasus Robertus Robert, sudah sesuai dengan undang-undang tentang kepolisian, yaitu yang berkaitan dengan tugas polisi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pramono: Pak Jokowi ke Afghanistan Saja Berani, apalagi ke Kediri

Pramono: Pak Jokowi ke Afghanistan Saja Berani, apalagi ke Kediri

Nasional
Moeldoko Bantah Peristiwa Paniai Pelanggaran HAM Berat, Komnas HAM: Itu Statement Politik

Moeldoko Bantah Peristiwa Paniai Pelanggaran HAM Berat, Komnas HAM: Itu Statement Politik

Nasional
Rapat di DPR Bahas Revitalisasi TIM, Forum Seniman Minta Anies Baswedan Disanksi

Rapat di DPR Bahas Revitalisasi TIM, Forum Seniman Minta Anies Baswedan Disanksi

Nasional
Menko PMK: Pendeteksi Corona di Indonesia Alat yang Handal

Menko PMK: Pendeteksi Corona di Indonesia Alat yang Handal

Nasional
Polemik PP Bisa Ubah UU, Seperti Ini Hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Polemik PP Bisa Ubah UU, Seperti Ini Hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Nasional
Mahfud MD Sebut Isi Laporan BEM UI Berisikan Daftar Nama Orang Tak Jelas

Mahfud MD Sebut Isi Laporan BEM UI Berisikan Daftar Nama Orang Tak Jelas

Nasional
Mahfud MD Heran Dokumen BEM UI soal Papua Hanya Dua Lembar

Mahfud MD Heran Dokumen BEM UI soal Papua Hanya Dua Lembar

Nasional
Diperiksa KPK, Eks Direktur Operasi Pelindo II Mengaku Tak Terlibat Kasus RJ Lino

Diperiksa KPK, Eks Direktur Operasi Pelindo II Mengaku Tak Terlibat Kasus RJ Lino

Nasional
Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Mahfud MD Persilahkan Buruh Datangi DPR

Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Mahfud MD Persilahkan Buruh Datangi DPR

Nasional
Komnas HAM Temukan Indikasi 'Obstruction of Justice' dalam Peristiwa Paniai

Komnas HAM Temukan Indikasi "Obstruction of Justice" dalam Peristiwa Paniai

Nasional
Ini Kekhawatiran Emil Salim jika Omnibus Law RUU Cipta Kerja Abaikan Lingkungan

Ini Kekhawatiran Emil Salim jika Omnibus Law RUU Cipta Kerja Abaikan Lingkungan

Nasional
Soal Omnibus Law, Fahri Hamzah: Enggak Perlu Repot, Kita Tak Biasa Bikin Begini

Soal Omnibus Law, Fahri Hamzah: Enggak Perlu Repot, Kita Tak Biasa Bikin Begini

Nasional
Diserahkan Secara Langsung, Tiap Desa Bakal Terima Rp 960 Juta

Diserahkan Secara Langsung, Tiap Desa Bakal Terima Rp 960 Juta

Nasional
Prabowo Menteri Berkinerja Terbaik, Mahfud MD: Memang Bagus

Prabowo Menteri Berkinerja Terbaik, Mahfud MD: Memang Bagus

Nasional
Survei Sebut Kepuasan Kinerja Wapres di Bawah Menteri, Ini Pembelaan Ma'ruf

Survei Sebut Kepuasan Kinerja Wapres di Bawah Menteri, Ini Pembelaan Ma'ruf

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X