Moeldoko: Jangan Lagi Cari Gara-gara dengan TNI

Kompas.com - 08/03/2019, 18:40 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat ditemui di sela-sela acara halalbihalal, di rumah dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/6/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat ditemui di sela-sela acara halalbihalal, di rumah dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/6/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta aktivis pro demokrasi dan hak asasi manusia tidak lagi mewacanakan kembalinya Dwifungsi TNI di Indonesia. Para aktivis, kata Moeldoko, jangan mencari popularitas dengan cara seolah berani melawan TNI. 

"Janganlah rekan-rekan sekalian, para pegiat apapun namanya itu, jangan lagilah cari gara-gara dengan TNI, enggak usah. Jangan mencari popularitas, karena saya berani melawan TNI, gitu. Jangan dong," ujar Moeldoko ketika berbincang dengan wartawan di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Jumat (8/3/2019).

"TNI milik kita semua kok. Kalau dulu, boleh, mungkin TNI dijadikan musuh bersama. Ya saya ingat tahun 1998, di mana TNI diposisikan pada posisi yang paling tidak baik. Tapi sekarang jangan. Jangan cari gara-gara," lanjut dia.

Baca juga: Kasus Robertus Robet, Polisi Akan Panggil Peserta Aksi Kamisan sebagai Saksi

Ia menegaskan, pemerintah tidak akan pernah mengembalikan Dwifungsi ABRI atau TNI seperi zaman Orde Baru.

TNI, lanjut Moeldoko, sudah mereformasi diri dengan menyasar tiga hal, yakni struktur, doktrin dan kultur. Moeldoko sebagai mantan Panglima TNI pun menilai, reformasi di internal TNI sudah berjalan baik meskipun dirasa memang masih diperlukan penyempurnaan di sana sini.

Mengenai kebebasan berekspresi serta berpendapat, Moeldoko menegaskan, negara memberi ruang seluas-luasnya untuk itu.

"Tapi harus dibedakan antara kebebasan berekspresi yang ada kecenderungan melanggar UU atau kebebasan berekspresi yang sifatnya kritik membangun. Pemerintah sekarang ini sangat terbuka kok. KSP membuka seluas-luasnya, silahkan ngomong apa saja, kita dengarkan," ujar Moeldoko.

Namun, ketika ada pihak yang terjerat hukum akibat menyatakan ekspresi dan pendapat, kata Moeldoko, itu murni wewenang dari aparat hukum.

Diberitakan sebelumnya, seorang dosen Universitas Negeri Jakarta Robertus Robet ditangkap karena diduga menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat berdasarkan SARA, berita hoaks atau penghinaan terhadap penguasa atau badan umum.

Baca juga: Moeldoko Pastikan Tidak Akan Ada Dwifungsi TNI

Dia ditangkap pada Kamis (7/3/2019) dini hari. Robertus diduga melanggar Pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum di Indonesia.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X