KPU dan Bawaslu Diharap Proaktif Perkuat Mitigasi Persoalan Hak Pemilih

Kompas.com - 03/03/2019, 11:35 WIB
Sekretaris Jenderal KIPP Kaka Suminta (tengah) dan Peneliti SPD Erik Kurniawan (kanan) dalam pernyataan sikap bersama di Bawaslu RI, Jakarta, Minggu (3/3/2019). DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comSekretaris Jenderal KIPP Kaka Suminta (tengah) dan Peneliti SPD Erik Kurniawan (kanan) dalam pernyataan sikap bersama di Bawaslu RI, Jakarta, Minggu (3/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi masyarakat sipil berharap Komisi Pemilihan Umum ( KPU) dan Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) lebih proaktif memperkuat mitigasi sejumlah persoalan jelang Pemilu 2019.

Koalisi masyarakat sipil ini terdiri dari Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kode Inisitatif, Sindikasi Pemilu dan Demokrasi serta Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR).

"Satu elemen penting dalam demokrasi elektoral adalah pemilih. Esensi pemi|u di negara demokrasi adalah mendorong dan melindungi partisipasi seluruh elemen masyarakat," kata Sekretaris Jenderal KIPP Kaka Suminta dalam pernyataan sikap bersama di Bawaslu RI, Jakarta, Minggu (3/3/2019).

Baca juga: Bawaslu Magelang Gandeng Seniman Awasi Pemilu 2019

"Maka dari itu sudah selayaknya lembaga negara dan penyelenggara pemilu baik KPU dan Bawaslu dituntut untuk proaktif mengidentifikasi dan memantau hambatan-hambatan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya," kata Kaka.

Ia menjelaskan, ada dua aspek yang bisa menghambat pemilih menyalurkan hak suaranya. Pertama, hambatan administrasi kepemiluan. Kaka memaparkan, salah satu polemik yang perlu segera diselesaikan adalah daftar pemilih tambahan (DPTb).

"KPU tampak gamang dalam menyikapi potensi kurangnya surat suara di TPS karena banyaknya pemilih yang melakukan pindah memilih pada hari pemungutan suara," ujar Kaka.

Hambatan kedua, lanjut dia, pada aspek subtansial. Menurut Kaka, jaminan kebebasan masyarakat dalam menggunakan hak pilih terganggu dengan maraknya isu SARA, ujaran kebencian, tingginya potensi praktek politik uang, serta minimnya pembahasan yang mengupas visi misi dan program kerja.

"Satu hal lain yang dapat menjadi hambatan adalah ancaman akan tingginya suara tidak sah pada Pemilu 2019. Merujuk seri data Pemilu sebelumnya menunjukkan bahwa potensi suara tidak sah cukup tinggi di Pemilu 2019," paparnya.

Baca juga: Pengamat Nilai Ada Upaya Sistematis Mendelegitimasi KPU

Kaka ingin KPU dan Bawaslu serius dalam menghadapi berbagai persoalan tersebut. Sebab, pelaksanaan Pemilu 2019 relatif sebentar lagi.

"Kami mendesak orientasi pemenuhan hak harus dikedepankan KPU dalam melakukan kerja administrasi kepemiluan khusunya dalam melakukan pendataan pemilih baik itu DPT, DPTb, dan DPK," ungkapnya.

Bawaslu juga diminta proaktif dalam menjamin dan melindungi warga negara agar bisa menggunakan hak pilihnya dan bebas dari berbagai gangguan, seperti ujaran kebencian, politik uang, dan potensi kesalahan teknis dalam memberikan hak pilih.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Serba-serbi Upacara HUT Ke-75 Kemerdekaan RI di Tengah Pandemi...

Serba-serbi Upacara HUT Ke-75 Kemerdekaan RI di Tengah Pandemi...

Nasional
Amnesty: Permintaan Pengembalian Uang Beasiswa Veronica Koman Bentuk Intimidasi

Amnesty: Permintaan Pengembalian Uang Beasiswa Veronica Koman Bentuk Intimidasi

Nasional
Berkaca dari Cekcok Nawawi dan Mumtaz Rais, KPK Ingatkan Pejabat Wajib Beri Contoh Integritas

Berkaca dari Cekcok Nawawi dan Mumtaz Rais, KPK Ingatkan Pejabat Wajib Beri Contoh Integritas

Nasional
Membandingkan Kata Ekonomi dan Kesehatan dalam Pidato Kenegaraan Jokowi...

Membandingkan Kata Ekonomi dan Kesehatan dalam Pidato Kenegaraan Jokowi...

Nasional
Minta Kadernya Tak Takut Di-PAW, Tommy Soeharto: Contohlah Fahri Hamzah

Minta Kadernya Tak Takut Di-PAW, Tommy Soeharto: Contohlah Fahri Hamzah

Nasional
Bareskrim Bagi Peristiwa Djoko Tjandra Menjadi 3 Klaster

Bareskrim Bagi Peristiwa Djoko Tjandra Menjadi 3 Klaster

Nasional
Nawawi Tegur Mumtaz Rais sebagai Sesama Penumpang, KPK: Iktikad Baik Direspons Negatif

Nawawi Tegur Mumtaz Rais sebagai Sesama Penumpang, KPK: Iktikad Baik Direspons Negatif

Nasional
IDI Sarankan Tambah Kapasitas Tempat Tidur Rumah Sakit Covid-19

IDI Sarankan Tambah Kapasitas Tempat Tidur Rumah Sakit Covid-19

Nasional
Serukan Generasi Muda Peduli Politik, KG Media Hadirkan Politic Entertainment Pertama di Indonesia

Serukan Generasi Muda Peduli Politik, KG Media Hadirkan Politic Entertainment Pertama di Indonesia

Nasional
Kronologi Cekcok Pimpinan KPK Nawawi Pomolango dan Putra Amien Rais di Pesawat Versi KPK

Kronologi Cekcok Pimpinan KPK Nawawi Pomolango dan Putra Amien Rais di Pesawat Versi KPK

Nasional
Penjelasan KPK soal Cekcok antara Nawawi Pomolango dan Anak Amien Rais

Penjelasan KPK soal Cekcok antara Nawawi Pomolango dan Anak Amien Rais

Nasional
Ini Ancaman Hukuman bagi Djoko Tjandra di Kasus Red Notice dan Surat Palsu

Ini Ancaman Hukuman bagi Djoko Tjandra di Kasus Red Notice dan Surat Palsu

Nasional
Soal Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Tommy Soeharto: Kita Tidak Akan Biarkan

Soal Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Tommy Soeharto: Kita Tidak Akan Biarkan

Nasional
IDI Apresiasi Ucapan Terima Kasih Jokowi kepada Tenaga Medis

IDI Apresiasi Ucapan Terima Kasih Jokowi kepada Tenaga Medis

Nasional
Bareskrim Sita 20.000 Dollar AS Terkait Dugaan Korupsi 'Red Notice' Djoko Tjandra

Bareskrim Sita 20.000 Dollar AS Terkait Dugaan Korupsi "Red Notice" Djoko Tjandra

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X