Pengamat Nilai Ada Upaya Sistematis Mendelegitimasi KPU

Kompas.com - 02/03/2019, 23:32 WIB
Ratusan massa FUI melaksanakan aksi damai didepan kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol No.9, Jakarta Pusat, Jumat (1/2/2019). Kompas.com / Tatang GuritnoRatusan massa FUI melaksanakan aksi damai didepan kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol No.9, Jakarta Pusat, Jumat (1/2/2019).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai ada upaya sistematis untuk mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum ( KPU). Indikasinya antara lain aksi massa Forum Umat Islam (FUI) di depan kantor KPU yang juga diikuti senior PAN Amien Rais.

Dalam aksi itu, massa menuntut supaya KPU dan Bawaslu menyelenggarakan pemilu dengan bersih dan tidak disertai dengan tindakan curang.

"Itu logika yang dibangun untuk mendelegitimasi posisi KPU sebagai penyelenggara pemilu. Menurut saya, ada upaya sistematis untuk mendelegitimasi KPU," kata Adi Prayitno kepada Kompas.com, Sabtu (2/3/2019).

Baca juga: Hidayat Nur Wahid Sebut KPU Mendelegitimasi Dirinya Sendiri


Adi menilai, pola-pola membangun opini pemilu curang berulang seperti 2014 lalu. Kandidat lupa bahwa yang masyarakat butuhkan adalah gagasan, visi, dan program untuk membangun bangsa.

Kalau ada pihak yang terus bermain dengan isu kecurangan, maka akan berpotensi mengganggu jalannya pemilu.

"Sebaiknya semua kubu lebih fokus pada penyampaian gagasan, visi, dan program," ujar Adi.

Menurut Adi, di era demokrasi dengan serba keterbukaan informasi, KPU justru satu-satunya lembaga yang mestinya dipercaya untuk menyelenggarakan pemilihan.

"Saya kira cukup berlebihan kalau ada upaya mengaudit IT KPU, sedangkan penghitungan suara di Indonesia masih secara manual," ujar Adi.

Adi juga heran dengan usulan agar kotak suara disimpan di Markas Koramil. Ia menilai usul itu justru melanggar aturan apabila diwujudkan. Dia menyampaikan, di setiap TPS ada banyak saksi dari kandidat dan partai politik.

Mereka lah yang akan mengawasi jalannya pemilihan. Tidak hanya itu, proses pemilihan juga diawasi lembaga independen.

"Rasanya tidak baik kalau terlalu berprasangkan akan terjadi kecurangan dalam pemilu 2019. Alhasil, nanti siapa pun yang menang akan dicurigai hasil pemilihan yang curang. Ini tidak bagus untuk demokrasi. Saya kira tidak ada juga indikasi KPU curang," ujarnya.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X