Pengamat Nilai Ada Upaya Sistematis Mendelegitimasi KPU

Kompas.com - 02/03/2019, 23:32 WIB
Ratusan massa FUI melaksanakan aksi damai didepan kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol No.9, Jakarta Pusat, Jumat (1/2/2019). Kompas.com / Tatang GuritnoRatusan massa FUI melaksanakan aksi damai didepan kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol No.9, Jakarta Pusat, Jumat (1/2/2019).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai ada upaya sistematis untuk mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum ( KPU). Indikasinya antara lain aksi massa Forum Umat Islam (FUI) di depan kantor KPU yang juga diikuti senior PAN Amien Rais.

Dalam aksi itu, massa menuntut supaya KPU dan Bawaslu menyelenggarakan pemilu dengan bersih dan tidak disertai dengan tindakan curang.

"Itu logika yang dibangun untuk mendelegitimasi posisi KPU sebagai penyelenggara pemilu. Menurut saya, ada upaya sistematis untuk mendelegitimasi KPU," kata Adi Prayitno kepada Kompas.com, Sabtu (2/3/2019).

Baca juga: Hidayat Nur Wahid Sebut KPU Mendelegitimasi Dirinya Sendiri

Adi menilai, pola-pola membangun opini pemilu curang berulang seperti 2014 lalu. Kandidat lupa bahwa yang masyarakat butuhkan adalah gagasan, visi, dan program untuk membangun bangsa.

Kalau ada pihak yang terus bermain dengan isu kecurangan, maka akan berpotensi mengganggu jalannya pemilu.

"Sebaiknya semua kubu lebih fokus pada penyampaian gagasan, visi, dan program," ujar Adi.

Menurut Adi, di era demokrasi dengan serba keterbukaan informasi, KPU justru satu-satunya lembaga yang mestinya dipercaya untuk menyelenggarakan pemilihan.

"Saya kira cukup berlebihan kalau ada upaya mengaudit IT KPU, sedangkan penghitungan suara di Indonesia masih secara manual," ujar Adi.

Adi juga heran dengan usulan agar kotak suara disimpan di Markas Koramil. Ia menilai usul itu justru melanggar aturan apabila diwujudkan. Dia menyampaikan, di setiap TPS ada banyak saksi dari kandidat dan partai politik.

Mereka lah yang akan mengawasi jalannya pemilihan. Tidak hanya itu, proses pemilihan juga diawasi lembaga independen.

"Rasanya tidak baik kalau terlalu berprasangkan akan terjadi kecurangan dalam pemilu 2019. Alhasil, nanti siapa pun yang menang akan dicurigai hasil pemilihan yang curang. Ini tidak bagus untuk demokrasi. Saya kira tidak ada juga indikasi KPU curang," ujarnya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Perbanyak Program Padat Karya Tunai...Biasa 10, Sekarang 50!

Jokowi: Perbanyak Program Padat Karya Tunai...Biasa 10, Sekarang 50!

Nasional
Jokowi Putuskan Keluarga Miskin Jabodetabek Dapat Sembako Rp 600 Ribu Per Bulan

Jokowi Putuskan Keluarga Miskin Jabodetabek Dapat Sembako Rp 600 Ribu Per Bulan

Nasional
Pemudik Tak Patuhi Pembatasan Penumpang, Polri: Suruh Balik Kanan!

Pemudik Tak Patuhi Pembatasan Penumpang, Polri: Suruh Balik Kanan!

Nasional
Kemenlu Anggarkan Rp 110 Miliar untuk Penanganan Covid-19

Kemenlu Anggarkan Rp 110 Miliar untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Kemenkes: Screening Covid-19 Pakai Dua Cara, Termasuk Rapid Test

Kemenkes: Screening Covid-19 Pakai Dua Cara, Termasuk Rapid Test

Nasional
UPDATE: Tambah 37 Kasus, WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri Jadi 286 Orang

UPDATE: Tambah 37 Kasus, WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri Jadi 286 Orang

Nasional
Percepatan Pemeriksaan Covid-19, Anggota Komisi IX Minta Akses Alat Rapid Test Dipermudah

Percepatan Pemeriksaan Covid-19, Anggota Komisi IX Minta Akses Alat Rapid Test Dipermudah

Nasional
Pekerja Indonesia di Sabah dan Sarawak Tak Tahu Rencana Akan Dipulangkan

Pekerja Indonesia di Sabah dan Sarawak Tak Tahu Rencana Akan Dipulangkan

Nasional
Nestapa TKI Ilegal Indonesia Bertahan Saat Lockdown di Malaysia: Tak Digaji sampai Terpaksa Makan Tikus

Nestapa TKI Ilegal Indonesia Bertahan Saat Lockdown di Malaysia: Tak Digaji sampai Terpaksa Makan Tikus

Nasional
Disetujui Menkes, PSBB DKI Jakarta Mulai Berlaku Selasa 7 April 2020

Disetujui Menkes, PSBB DKI Jakarta Mulai Berlaku Selasa 7 April 2020

Nasional
Pindah ke Baleg DPR, Hendrawan Supratikno Diminta PDI-P Kawal RUU Cipta Kerja

Pindah ke Baleg DPR, Hendrawan Supratikno Diminta PDI-P Kawal RUU Cipta Kerja

Nasional
ASN yang Mudik Saat Pandemi Covid-19 Akan Dikenakan Sanksi Disiplin

ASN yang Mudik Saat Pandemi Covid-19 Akan Dikenakan Sanksi Disiplin

Nasional
Korlantas Polri Akan Terapkan Pembatasan Jumlah Penumpang Selama Mudik Lebaran 2020

Korlantas Polri Akan Terapkan Pembatasan Jumlah Penumpang Selama Mudik Lebaran 2020

Nasional
Menristek: Pengembangan Vaksin Covid-19 Butuh Waktu Minimal 1 Tahun

Menristek: Pengembangan Vaksin Covid-19 Butuh Waktu Minimal 1 Tahun

Nasional
MUI Minta Umat Islam Lebih Peduli Kesulitan Tetangga di Tengah Wabah

MUI Minta Umat Islam Lebih Peduli Kesulitan Tetangga di Tengah Wabah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X