Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PDI-P Minta Kader Kampanyekan Politik Pertanahan Jokowi

Kompas.com - 03/03/2019, 10:13 WIB
Krisiandi

Editor

Sumber Antara

TANGGAMUS, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto meminta kader PDI-P untuk mengampanyekan politik pertanahan Joko Widodo.

"Sampaikan kepada rakyat tentang politik pertanahan Pak Jokowi. Itu adalah program yang fundamental, keberpihakan kepada wong cilik," kata Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin ini saat menggelar rapat konsolidasi bersama tiga Dewan Pengurus Cabang (DPC) PDI-P di Lampung, di Islamic Center Tanggamus, Sabtu (3/3/2019, seperti ditulis Antara.

Pada saat debat Pilpres kedua, Hasto menuturkan, Jokowi mengungkap informasi penting, yakni kepemilikan ratusan ribu hektar tanah calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto. Informasi itu, ujar Hasto, membuka mata rakyat.

Baca juga: Baliho Jokowi-Maruf Dicoret, Pendukung Diminta Tak Reaktif

"Selama ini ada yang menyebutkan satu persen tanah di bangsa ini milik elite. Ternyata Pak Prabowo salah satu di antara satu persen itu," kata Hasto disambut teriakan para kader PDI-P.

Bagi Jokowi, lanjut Hasto, tanah menjadi komoditas penting untuk dimiliki rakyat. Dengan pemikiran itu, Jokowi tidak pernah memberikan tanah kepada elite.

Kondisi pada era Jokowi ini, jelas Hasto, berbeda dengan kepemimpinan Soeharto yang kerap membagikan tanah kepada kroni-kroninya. Akibat kebijakan pembagian tanah kepada elite, berdampak adanya konflik agraria di saat ini.

Namun, konflik tersebut secara perlahan ditanggulangi pemerintah dengan memberikan sertifikasi tanah.

"Pak Jokowi juga menolong Lampung yang akan membangun pabrik karet. Bersama Kementerian PU akan membeli karet dari petani. Ternyata aspal bisa dibuat dari karet," katanya.

Baca juga: Hendi Ajak Alumni SMA dan SMK Semarang Bersatu Dukung Jokowi

Hasto menuturkan, Jokowi sangat memahami skala prioritas untuk menyelesaikan masalah rakyat, seperti menyelesaikan masalah temurun, yaitu impor.

Jokowi, kata dia, sudah meletakkan dasar-dasar kedaulatan pangan, di antaranya pembangunan waduk, bendungan, jalan dan insentif buat peneliti yang menciptakan bibit serta benih berkualitas.

"Kami pun menjanjikan Jokowi akan melanjutkan politik pertanahan itu jika terpilih dengan KH Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019," jelas Hasto.

Kompas TV Keluarga besar Uno di Gorontalo membantahtelahmendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Jokowi-Ma'ruf Amin. Salah satu keluarga besar Uno menilaipernyataan dukungan kepada capres Jokowi-Ma'ruf yang dibacakan oleh Rudi Hartono Uno adalah pernyataan pribadi. Hal itu disampaikanperwakilankeluarga besar Uno,Nova Rolina Uno. Ia juga menyatakan apa yang dibacakan Rudi Hartono Uno bukan dukungan keluarga besar Uno di Gorontalo. Menurutnya,dukungan calon presiden keluarga besar Uno di Gorontalotetapmendukung pasangan capres Prabowo-Sandi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Nasional
55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

Nasional
Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Nasional
Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Nasional
Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Nasional
Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Nasional
Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com