Sekjen PDI-P Minta Kader Kampanyekan Politik Pertanahan Jokowi

"Sampaikan kepada rakyat tentang politik pertanahan Pak Jokowi. Itu adalah program yang fundamental, keberpihakan kepada wong cilik," kata Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin ini saat menggelar rapat konsolidasi bersama tiga Dewan Pengurus Cabang (DPC) PDI-P di Lampung, di Islamic Center Tanggamus, Sabtu (3/3/2019, seperti ditulis Antara.

Pada saat debat Pilpres kedua, Hasto menuturkan, Jokowi mengungkap informasi penting, yakni kepemilikan ratusan ribu hektar tanah calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto. Informasi itu, ujar Hasto, membuka mata rakyat.

"Selama ini ada yang menyebutkan satu persen tanah di bangsa ini milik elite. Ternyata Pak Prabowo salah satu di antara satu persen itu," kata Hasto disambut teriakan para kader PDI-P.

Bagi Jokowi, lanjut Hasto, tanah menjadi komoditas penting untuk dimiliki rakyat. Dengan pemikiran itu, Jokowi tidak pernah memberikan tanah kepada elite.

Kondisi pada era Jokowi ini, jelas Hasto, berbeda dengan kepemimpinan Soeharto yang kerap membagikan tanah kepada kroni-kroninya. Akibat kebijakan pembagian tanah kepada elite, berdampak adanya konflik agraria di saat ini.

Namun, konflik tersebut secara perlahan ditanggulangi pemerintah dengan memberikan sertifikasi tanah.

"Pak Jokowi juga menolong Lampung yang akan membangun pabrik karet. Bersama Kementerian PU akan membeli karet dari petani. Ternyata aspal bisa dibuat dari karet," katanya.

Hasto menuturkan, Jokowi sangat memahami skala prioritas untuk menyelesaikan masalah rakyat, seperti menyelesaikan masalah temurun, yaitu impor.

Jokowi, kata dia, sudah meletakkan dasar-dasar kedaulatan pangan, di antaranya pembangunan waduk, bendungan, jalan dan insentif buat peneliti yang menciptakan bibit serta benih berkualitas.

"Kami pun menjanjikan Jokowi akan melanjutkan politik pertanahan itu jika terpilih dengan KH Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019," jelas Hasto.