Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TKN Imbau Pendukung Jokowi-Ma'ruf Tak Ikut Sebarkan Kampanye Hitam

Kompas.com - 26/02/2019, 20:37 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin mengimbau semua pihak, terutama para pendukung dan relawan, untuk tetap santun dalam berpolitik.

TKN meminta para pendukung pasangan calon presiden nomor urut 01 tidak menebar kebencian dan kampanye hitam.

"Tidak perlu menjelek-jelekkan yang lain karena kampanye hitam kan dilarang," kata Juru Bicara TKN Lena Maryana Mukti dalam keterangan tertulisnya, Selasa (26/2/2019).

Baca juga: Moeldoko: Enggak Mungkin Emak-emak Melakukan Itu kalau Tidak Ada Perintah

Hal itu disampaikannya menyoal kasus kampanye hitam yang dilakukan ibu-ibu anggota Partai Emak-Emak Pendukung Prabowo-Sandi (PEPES) di karawang, Jawa Barat, beberapa hari lalu.

Dalam video yang tersebar luas di dunia maya, ibu-ibu itu mendatangi rumah-rumah warga dan menyampaikan bahwa jika Jokowi kembali terpilih maka tidak akan ada lagi adzan di masjid-masjid, perempuan tidak boleh lagi pakai kerudung, dan perkawinan sesama jenis akan dilegalkan.

Lena menjelaskan, dalam setiap kampanye seharusnya rekam jejak dan programlah yang harus dititikberatkan.

Baca juga: Fadli Zon Akui Jadi Penasihat Relawan Pepes

Lena berharap kasus itu murni akibat ketidaktahuan dan tidak ada kaitannya dengan politik. Sebab dalam kampanye, terutama door to door, yang dikedepankan haruslah kelebihan, rekam jejak, dan program pasangan calon, bukan saling menyebarkan kejelakan para kandidat.

"Kami juga mengingatkan secara internal di TKN, ketika kampanye tidak perlu menjelek-jelekkan lawan, tetapi sampaikan program-program yang diusung oleh pasangan calon yang kita dukung," kata dia.

Baca juga: TKN: Ibu-ibu di Video Jika Jokowi Menang Tak Ada Azan adalah Korban

 

Menurut Lena, tim kampanye tidak perlu melakukan pembodohan dan pembohongan kepada masyarakat dengan tujuan sekadar ingin menang. Hal ini sesuai pesan dari Jokowi.

"Pak Jokowi selalu mengatakan, ketika kalian kampanye yang diadu adalah program, rekam jejak, dan integritasnya. Bukan menjelek-jelekkan pihak lawan," ujarnya.

Video ibu-ibu yang menyebut jika Jokowi terpilih kembali, tidak akan ada azan sempat viral di media sosial. Video tersebut salah satunya diunggah akun Instagram indozone.id.

Baca juga: Tiga Wanita Terkait Video Jika Jokowi Terpilih, Tak Ada Lagi Azan Dijerat UU ITE

Dalam video tersebut tampak dua perempuan tengah berbicara kepada salah seorang penghuni rumah dalam bahasa Sunda. Diduga hal itu untuk memengaruhi warga agar tidak memilih Jokowi pada pilpres mendatang.

"Moal aya deui sora azan, moal aya deui nu make tiung. Awewe jeung awewe meunang kawin, lalaki jeung lalaki meunang kawin (Tidak ada lagi suara azan, tidak ada lagi yang memakai kerudung. Perempuan sama perempuan boleh menikah, laki-laki sama laki-laki boleh menikah)," kata perempuan dalam video tersebut.

Tiga perempuan tersebut kini telah dinyatakan menjadi tersangka oleh pihak kepolisian. Ketiga perempuan asal Karawang yang diketahui berinisial ES, IP dan CW ini diamankan sejak Minggu (24/2/2019).

Kompas TV TKN Jokowi-Ma'ruf melaporkan kasus dugaan informasi bohong atau hoaks oleh tiga perempuan dalam video yang viral di media sosial. Sementara itu BPN Prabowo-Sandi menyatakan tidak berada di balik video tiga perempuan yang menyebarkan hoaks itu. TKN Jokowi-Ma'ruf yang diwakili oleh direktur hukum dan advokasi Ade Irfan pulungan melaporkan tiga perempuan yang diduga menyebar hoaks terhadap pasangan Jokowi-Ma'ruf ke Polda Jawa Barat. TKN Jokowi-Ma'ruf mengapresiasi tindakan polisi yang telah menangkap tiga perempuan yang video dugaan hoaksnya viral di media sosial.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com