Politisi PKS Minta Jangan Ada yang Buang Waktu Terkait Cawagub DKI

Kompas.com - 19/02/2019, 16:18 WIB
Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOAnggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil
Penulis Jessi Carina
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Nasir Djamil berharap PKS dan Partai Gerindra di DKI Jakarta segera mengajukan kandidat wakil gubernur DKI Jakarta ke Gubernur Anies Baswedan.

Jika terlalu berlarut-larut, Nasir menduga ada pihak yang sengaja mengulur waktu dalam hal ini.

"Tidak boleh lagi ada buying time, artinya katakan saja apa maunya sehingga kemudian tidak lagi mempersoalkan hal-hal yang sebenarnya teknis. Kalau memang ada hal teknis dipertanyakan, menurut saya itu seperti orang buying time," ujar Nasir di Kompleks Parlemen, Selasa (19/2/2019).

Nadir mengatakan Anies membutuhkan rekan kerja yang bisa membantu mengerjakan tugas-tugas di Jakarta.

Rekan kerja ini harus segera mendampingi Anies karena mengelola DKI Jakarta adalah hal rumit.

Baca juga: PKS: Butuh Chemistry untuk Tetapkan Cawagub DKI

Nasir tidak mau menuding ada pihak yang sengaja mengulur waktu. Namun jika ada, Nasir berpendapat mereka telah melakukan hal kontraproduktif.

"Karena apapun ceritanya, orang Jakarta kepingin juga punya wagub baru. Kalau lama-lama seperti ini nanti orang bilang 'kok hal-hal seperti ini lama sekali, bodoh sekali'. Kan semua sudah diatur, UU sudah atur, pembicaraan sudah, kok bisa lambat seperti ini," kata dia.

Dia berharap wagub DKI Jakarta sudah diputuskan setelah Pemilihan Presiden 2019. Namun pada dasarnya semakin cepat justru semakin baik.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengangkatan Ahok Jadi Direksi BUMN Langgar UU jika...

Pengangkatan Ahok Jadi Direksi BUMN Langgar UU jika...

Nasional
Tanggapi Protes Imam Nahrawi, KPK Sebut Kerabat Tersangka Boleh Jenguk Kecuali...

Tanggapi Protes Imam Nahrawi, KPK Sebut Kerabat Tersangka Boleh Jenguk Kecuali...

Nasional
Angka Kepercayaan Publik yang Menurun Jadi Pelecut Bagi KPK

Angka Kepercayaan Publik yang Menurun Jadi Pelecut Bagi KPK

Nasional
Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Nasional
Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Nasional
Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Nasional
Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Nasional
Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Nasional
Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Nasional
Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Nasional
Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Nasional
Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Nasional
Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Nasional
Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Nasional
Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X