Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PKS Minta Jangan Ada yang Buang Waktu Terkait Cawagub DKI

Kompas.com - 19/02/2019, 16:18 WIB
Jessi Carina,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil berharap PKS dan Partai Gerindra di DKI Jakarta segera mengajukan kandidat wakil gubernur DKI Jakarta ke Gubernur Anies Baswedan.

Jika terlalu berlarut-larut, Nasir menduga ada pihak yang sengaja mengulur waktu dalam hal ini.

"Tidak boleh lagi ada buying time, artinya katakan saja apa maunya sehingga kemudian tidak lagi mempersoalkan hal-hal yang sebenarnya teknis. Kalau memang ada hal teknis dipertanyakan, menurut saya itu seperti orang buying time," ujar Nasir di Kompleks Parlemen, Selasa (19/2/2019).

Nadir mengatakan Anies membutuhkan rekan kerja yang bisa membantu mengerjakan tugas-tugas di Jakarta.

Rekan kerja ini harus segera mendampingi Anies karena mengelola DKI Jakarta adalah hal rumit.

Baca juga: PKS: Butuh Chemistry untuk Tetapkan Cawagub DKI

Nasir tidak mau menuding ada pihak yang sengaja mengulur waktu. Namun jika ada, Nasir berpendapat mereka telah melakukan hal kontraproduktif.

"Karena apapun ceritanya, orang Jakarta kepingin juga punya wagub baru. Kalau lama-lama seperti ini nanti orang bilang 'kok hal-hal seperti ini lama sekali, bodoh sekali'. Kan semua sudah diatur, UU sudah atur, pembicaraan sudah, kok bisa lambat seperti ini," kata dia.

Dia berharap wagub DKI Jakarta sudah diputuskan setelah Pemilihan Presiden 2019. Namun pada dasarnya semakin cepat justru semakin baik.

Kompas TV Sejak 10 Agustus 2018 lalu, kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta yang sebelumnya ditempati oleh Sandiaga Uno sampai saat ini masih kosong. Hal ini dikarenakan proses penentuan hingga penetapan Cawagub DKI Jakarta masih berlangsung. Seharusnya pada 11 Februari 2019, Partai Gerindra dan PKS menyerahkan surat berisikan dua nama cawagub yang sebelumnya telah mengikuti uji kepatutan dan kelayakan. Namun, hal itu batal dilakukan. Pasalnya, berkas penentuan cawagub yang diserahkan atau direkomendasikan oleh tim panelis belum juga ditandatangani. Tentunya, penetapan Cawagub DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno akan semakin lama. Lalu kira-kira kapan penentuan dan penetapan cawagub pengganti Sandiaga, pasalnya masyarakat DKI pun sudah menanti-nanti siapa yang akan menggantikan sosok dari Sandiaga itu sendiri? Simak wawancara Jurnalis KompasTV Desy Hartini dengan dua narasumber, yakni Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Syarief dan Humas DPW PKS Zakaria Maulana Alif berikut ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ada Dugaan Jampidsus Dikuntit Densus, Menko Polhukam Sebut Hubungan Polri-Kejagung Aman

Ada Dugaan Jampidsus Dikuntit Densus, Menko Polhukam Sebut Hubungan Polri-Kejagung Aman

Nasional
Kementan Danai Acara Partai Nasdem untuk Caleg DPR RI Rp 850 Juta

Kementan Danai Acara Partai Nasdem untuk Caleg DPR RI Rp 850 Juta

Nasional
Jampidsus Dilaporkan Dugaan Korupsi, Ketua KPK: Semua Aduan Ditangani dengan Prosedur Sama

Jampidsus Dilaporkan Dugaan Korupsi, Ketua KPK: Semua Aduan Ditangani dengan Prosedur Sama

Nasional
Kalah di Putusan Sela, KPK Akan Bebaskan Lagi Hakim Agung Gazalba Saleh

Kalah di Putusan Sela, KPK Akan Bebaskan Lagi Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Megawati Kritik Revisi UU MK, PDI-P Pertimbangkan Layangkan Nota Keberatan Saat Paripurna DPR

Megawati Kritik Revisi UU MK, PDI-P Pertimbangkan Layangkan Nota Keberatan Saat Paripurna DPR

Nasional
Ingatkan Kader PDI-P, Megawati: Yang tidak Bekerja untuk Rakyat, 'Out'

Ingatkan Kader PDI-P, Megawati: Yang tidak Bekerja untuk Rakyat, "Out"

Nasional
Jampidsus Diduga Dikuntit Densus 88, Menko Polhukam: Mungkin Berita Itu Simpang Siur

Jampidsus Diduga Dikuntit Densus 88, Menko Polhukam: Mungkin Berita Itu Simpang Siur

Nasional
Khawatir Ancaman, Dua Saksi Kasus SYL Dapat Perlindungan dari LPSK

Khawatir Ancaman, Dua Saksi Kasus SYL Dapat Perlindungan dari LPSK

Nasional
Nadiem Sebut Kenaikan UKT Mencemaskan

Nadiem Sebut Kenaikan UKT Mencemaskan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Menang di Putusan Sela, Nawawi Tunggu Laporan Jaksa KPK

Hakim Agung Gazalba Saleh Menang di Putusan Sela, Nawawi Tunggu Laporan Jaksa KPK

Nasional
Jokowi Sebut Birokrasi Efektif Harus Memudahkan dan Memuaskan Masyarakat

Jokowi Sebut Birokrasi Efektif Harus Memudahkan dan Memuaskan Masyarakat

Nasional
Menpan RB Sebut Gibran Bakal Lanjutkan Program 'INA Digital' Jokowi

Menpan RB Sebut Gibran Bakal Lanjutkan Program "INA Digital" Jokowi

Nasional
Komisi III Akan Panggil Kapolri dan Jaksa Agung untuk Klarifikasi Isu Penguntitan

Komisi III Akan Panggil Kapolri dan Jaksa Agung untuk Klarifikasi Isu Penguntitan

Nasional
Tingkatkan Kapasitas Penyuluh Perikanan, Kementerian KP Jalin Sinergi dan Kolaborasi dengan Stakeholder

Tingkatkan Kapasitas Penyuluh Perikanan, Kementerian KP Jalin Sinergi dan Kolaborasi dengan Stakeholder

Nasional
Eks Hakim MK: Jangan Mimpi Jadi Penyelenggara Pemilu Tanpa 'Backup' Parpol

Eks Hakim MK: Jangan Mimpi Jadi Penyelenggara Pemilu Tanpa "Backup" Parpol

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com