Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko: Jangan Apa-apa Semuanya Presiden Dong...

Kompas.com - 14/02/2019, 18:48 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko mengatakan, Serikat Pekerja Awak Mobil Tangki (SP-AMT) salah sasaran jika berunjuk rasa di depan Istana Presiden.

Unjuk rasa ini dilakukan terkait pemutusan hubungan kerja yang mereka alami.

Moeldoko menyebutkan, pemutusan hubungan kerja mereka bukan dilakukan oleh perusahaan pemerintah, melainkan dari vendor.

"Harus diluruskan dulu persoalannya. Mereka ini sopir dari vendor, outsourcing, tidak langsung ada di bawah Pertamina. Jadi kalau mereka menuntut ke pemerintah, ke Pertamina, enggak masuk akal, enggak logis," ujar Moeldoko saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (14/2/2019).

"Jadi menurut saya, ini salah sasaran. Jangan apa-apa, semuanya Presiden dong. Padahal mestinya, dia itu harus kepada vendor di mana ia bekerja," lanjut dia.

Mantan Panglima TNI itu, berpendapat, demonstrasi ini cenderung memanfaatkan situasi politik saat ini di mana sosok Jokowi menjadi sorotan publik.

"Yang saya lihat, demo-demo ini memanfaatkan situasi. Dengan situasi seperti ini, memunculkan diri untuk mendapatkan respons dari Pak Presiden," ujar Moeldoko.

Meski demikian, bukan berarti pemerintah tak mau membantu persoalan para demonstran.

Buktinya, kata dia, Presiden sudah menerima demonstrans, baik di dalam Istana, maupun di luar Istana. Jokowi sudah menindaklanjuti persoalan pekerja ke Menteri BUMN.

Moeldoko sendiri telah memanggil Direktur Utama PT Pertamina dan meminta penjelasan soal duduk persoalannya

Namun, hasilnya sama. Persoalan yang dihadapi pekerja bukan wewenang pemerintah, melainkan wewenang vendor.

"Penyelesaiannya ini ya sesuai prosedur di tempat mereka bekerja. Jadi saya pikir taat asas lah. Jangan sedikit-sedikit, semuanya Presiden," ujar Moeldoko.

Diketahui, demonstrans SP-AMT sudah sekitar dua pekan menginap di pelataran Monas, menghadap Istana Merdeka.

Mereka meminta pemerintah membantu mereka lantaran terkena pemutusan hubungan kerja sepihak oleh perusahaan vendor mereka.

Dikutip dari Tribunnews.com, salah seorang istri demonstran bernama Dewi Srityanti berhasil menerobos pengawalan Paspampres kemudian menyampaikan aspirasinya langsung kepada Presiden Jokowi.

"Ya saya langsung ngomong jika suami kami belum kerja, kami di sini (depan Istana) kelaparan, sudah enggak punya apa-apa, anak kami sudah enggak sekolah mau sampai kapan kami begini, Pak?" kata dia.

Saat menyampaikan keluhannya, Dewi mengatakan, terlihat pula Ibu Negara Iriana duduk di sebelah Jokowi. Iriana, menurut Dewi, tersentuh dengan aspirasinya.

"Ibu Iriana juga menjawab, 'Iya Bu, sabar. Insya Allah selesai ya, Bu'" kata Dewi menirukan perkataan Iriana.

"Beliau merespon sangat baik. Bahkan Beliau kayak agak-agak nangis gitu karena saya benar-benar memohon sangat dan saya ngomong enggak mau lewat perantara-perantara. Kami sudah sering dimodus-modusin oleh perantara," tambah dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com