Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko Sebut 88,4 Persen Masyarakat Bicara SARA di Medsos

Kompas.com - 11/02/2019, 14:50 WIB
Christoforus Ristianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyatakan 88,4 persen perbincangan masyarakat Indonesia di media sosial adalah memperbincangkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pernyataannya tersebut dikutip dari data survei Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL) yang menyebut tingginya angka berita bohong atau Hoaks terkait SARA.

"Iya memang tidak mudah menghadapi hoaks. Karena menurut survei Mastel sebanyak 88,4 Persen masyarakat Indonesia berbicara dengan topik SARA," kata Moeldoko usai membuka Rapat Koordinasi Bidang Kehumasan dan Hukum Seluruh Indonesia oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin, (11/2/2019).

Baca juga: Moeldoko Sebut Publik Mesti Waspadai Revolusi Jari

Mantan Panglima TNI itu menyatakan, hoaks menjadi tantangan yang terus berkembang di era media digital saat ini. Karenanya, pemerintah juga mengaku kesulitan untuk melawan kabar bohong, terutama yang menyebar di media sosial.

Lebih lanjut, Moeldoko beranggapan, jika hoaks tidak ditangani secara tegas dapat menjadi sumber perpecahan. Terlebih jika menyeret SARA. 

"Apalagi kalau didorong oleh keinginan hoaks, maka harus ada law enforcement. Tidak peduli dia siapa, kalau memang harus dipenjarakan, penjarakan. Ini (hoaks) sumber perpecahan kalau tidak ditangani dengan tegas," ungkap Moeldoko.

Baca juga: Moeldoko: Pemerintah Bekerja Luar Biasa, tapi Dipatahkan Hoaks

Adapun hingga saat ini, ia menyebut pemerintah sudah menggalakan pembenahan literasi media sosial. Hal itu dilakukan dengan cara mengajak anak muda memahami arti penting tentang kesadaran berita bohong dan berita aktual yang bersumber dari media terpercaya.

"Kita sering mengajak influencer baik anak-anak muda dari berbagai kalangan agar memberi pemahaman atas regulasi dan tentang berita yang sesungguhnya benar atau tidak perlu diserap. Itu yang penting," pungkasnya.

Kompas TV Kepolisian Resor Magelang Kota, Jawa Tengah akhirnya berhasil menangkap pelaku perusakan sejumlah makam di Magelang. Pelaku ditangkap saat sedang melakukan aksinya. Polisi menangkap pelaku setelah menerima laporan masyarakat. Saat ditangkap pelaku sedang merusak 2 makam di Tempat Permakaman Umum Nambangan. Diduga pelaku juga melakukan perusakan di beberapa TPU lain. Hingga saat ini polisi masih memeriksa pelaku untuk mengetahui motif perusakan. Termasuk mengobservasi apakah pelaku mengalami gangguan jiwa. Sepekan terakhir 23 makam di 4 TPU di Magelang dirusak orang tak dikenal. Perusakan dipastikan polisi bukan terkait isu sara.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com