Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko: Pemerintah Bekerja Luar Biasa, tapi Dipatahkan Hoaks

Kompas.com - 11/02/2019, 12:08 WIB
Christoforus Ristianto,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, kinerja dan kesuksesan pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla selama empat tahun ini dipatahkan oleh kabar bohong atau hoaks.

 

Pernyataan itu disampaikannya saat mengahdiri Rakornas Kehumasan dan Hukum Kementerian Dalam Negeri di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (11/2/2019). 

"Pemerintah bekerja luar biasa, tapi dipatahkan oleh hembusan berita yang bohong dan fitnah. Padahal, pemerintah sudah berupaya bekerja luar biasa, tapi hanya dipatahkan dengan satu kalimat," kata Moeldoko.

Baca juga: Moeldoko: Kita Perlu Lakukan Revolusi Jari

Dia menjelaskan, hoaks itu disebar oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab sehingga menyesatkan logika masyarakat.

"Kebenaran menjadi tidak penting lagi. Saat ini yang beredar yaitu informasi yang membangun rasa takut dan dihembuskan terus menerus sehingga menciptakan kondisi ketidakpastian dan keraguan di masyarakat," ujar dia.

Hoaks yang mematahkan kinerja dan kesuksesan pemerintah, kata Moeldoko, sangat berbahaya.

Baca juga: Moeldoko: Kalau Ngejar Voters, Presiden Hanya Bangun Pulau Jawa

Jika tidak dicermati dengan baik, kerja pemerintah dinilai tidak ada maknanya.

Padahal, lanjut dia, Presiden Jokowi setiap hari bergerak melihat kondisi masyarakat, mendengar keluhan, dan membuat kebijakan untuk menyelesaikan masalah yang dikeluhkan.

"Tapi dengan semburan berita bohong yang bertubi-tubi, semuanya (kesuksesan pemerintah) seolah-olah hilang dan musnah," kata Moeldoko.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com