KPK Sesalkan Lemahnya Pengendalian Internal Kementerian PUPR dalam Proyek SPAM

Kompas.com - 12/02/2019, 22:40 WIB
Juru bicara KPK Febri Diansyah memberi keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (18/12/2018). KPK kembali menetapkan Bupati nonaktif Mojokerto Mustofa Kamal Pasa sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebesar Rp34 miliar yang diduga bersumber dari hasil gratifikasi sejumlah proyek di Mojokerto. Sebelumnya KPK telah menetapkan Mustofa sebagai tersangka suap Pengurusan Izin Pemanfaatan Ruang dan IMB sejumlah menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/kye. Indrianto Eko SuwarsoJuru bicara KPK Febri Diansyah memberi keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (18/12/2018). KPK kembali menetapkan Bupati nonaktif Mojokerto Mustofa Kamal Pasa sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebesar Rp34 miliar yang diduga bersumber dari hasil gratifikasi sejumlah proyek di Mojokerto. Sebelumnya KPK telah menetapkan Mustofa sebagai tersangka suap Pengurusan Izin Pemanfaatan Ruang dan IMB sejumlah menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/kye.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, KPK menyesalkan lemahnya pengendalian internal Kementerian PUPR terkait proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) di berbagai daerah.

Sebab, sejauh ini KPK mengidentifikasi dugaan praktik suap terjadi dalam 20 proyek SPAM di sejumlah daerah.

"Memang kami sangat sesalkan ya, karena ketika penyidikan dilakukan, semakin berkembang dan menguat. Bukti-bukti bahwa dugaan praktik yang sama itu tidak terjadi hanya pada 4 proyek yang kami tingkatkan ke proses penyidikan," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (12/2/2019) malam.

Bahkan, kata Febri, dugaan itu semakin menguat ketika 16 pejabat pembuat komitmen (PPK) pada sejumlah proyek SPAM menyerahkan uang dengan total Rp 4,7 miliar ke KPK.

Baca juga: Kasus SPAM PUPR, Mantan Kasatker SPAM Strategis Dicegah ke Luar Negeri

"Diduga ada aliran dana juga di sana. Ini bisa terjadi tentu saja karena salah satu faktornya pengawasan internal juga belum bisa menjangkau atau mencium keberadaan dugaan penyimpangan-penyimpangan ini," kata dia.

Oleh karena itu, KPK sempat memeriksa Inspektur Jenderal Kementerian PUPR, Widiarto, pada Selasa (15/1/2019) lalu.

Saat itu, KPK juga menelusuri bagaimana proses pengendalian internal terkait proyek-proyek kementerian.

"Apa yang sudah mereka temukan terkait dengan dugaan penyimpangan? Ini bukan hanya soal aliran dana ya, tapi juga kejanggalan. Kenapa misalnya proyek air minum dimenangkan satu atau dua perusahaan saja. Itu juga sudah kami tanyakan dan kami panggil dan kami periksa," ujar Febri.

Ia berharap, Kementerian PUPR bisa menjadikan kasus ini sebagai pelajaran untuk memperkuat pengendalian internal.

Baca juga: Kasus SPAM PUPR, 3 PPK Proyek Kembalikan Uang dengan Total Rp 1,7 Miliar

Hal itu untuk mencegah atau menekan potensi penyimpangan-penyimpangan dalam proyek-proyek Kementerian PUPR.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X