KPK Sesalkan Lemahnya Pengendalian Internal Kementerian PUPR dalam Proyek SPAM

Kompas.com - 12/02/2019, 22:40 WIB
Juru bicara KPK Febri Diansyah memberi keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (18/12/2018). KPK kembali menetapkan Bupati nonaktif Mojokerto Mustofa Kamal Pasa sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebesar Rp34 miliar yang diduga bersumber dari hasil gratifikasi sejumlah proyek di Mojokerto. Sebelumnya KPK telah menetapkan Mustofa sebagai tersangka suap Pengurusan Izin Pemanfaatan Ruang dan IMB sejumlah menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/kye.Indrianto Eko Suwarso Juru bicara KPK Febri Diansyah memberi keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (18/12/2018). KPK kembali menetapkan Bupati nonaktif Mojokerto Mustofa Kamal Pasa sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebesar Rp34 miliar yang diduga bersumber dari hasil gratifikasi sejumlah proyek di Mojokerto. Sebelumnya KPK telah menetapkan Mustofa sebagai tersangka suap Pengurusan Izin Pemanfaatan Ruang dan IMB sejumlah menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/kye.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, KPK menyesalkan lemahnya pengendalian internal Kementerian PUPR terkait proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) di berbagai daerah.

Sebab, sejauh ini KPK mengidentifikasi dugaan praktik suap terjadi dalam 20 proyek SPAM di sejumlah daerah.

"Memang kami sangat sesalkan ya, karena ketika penyidikan dilakukan, semakin berkembang dan menguat. Bukti-bukti bahwa dugaan praktik yang sama itu tidak terjadi hanya pada 4 proyek yang kami tingkatkan ke proses penyidikan," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (12/2/2019) malam.

Bahkan, kata Febri, dugaan itu semakin menguat ketika 16 pejabat pembuat komitmen (PPK) pada sejumlah proyek SPAM menyerahkan uang dengan total Rp 4,7 miliar ke KPK.


Baca juga: Kasus SPAM PUPR, Mantan Kasatker SPAM Strategis Dicegah ke Luar Negeri

"Diduga ada aliran dana juga di sana. Ini bisa terjadi tentu saja karena salah satu faktornya pengawasan internal juga belum bisa menjangkau atau mencium keberadaan dugaan penyimpangan-penyimpangan ini," kata dia.

Oleh karena itu, KPK sempat memeriksa Inspektur Jenderal Kementerian PUPR, Widiarto, pada Selasa (15/1/2019) lalu.

Saat itu, KPK juga menelusuri bagaimana proses pengendalian internal terkait proyek-proyek kementerian.

"Apa yang sudah mereka temukan terkait dengan dugaan penyimpangan? Ini bukan hanya soal aliran dana ya, tapi juga kejanggalan. Kenapa misalnya proyek air minum dimenangkan satu atau dua perusahaan saja. Itu juga sudah kami tanyakan dan kami panggil dan kami periksa," ujar Febri.

Ia berharap, Kementerian PUPR bisa menjadikan kasus ini sebagai pelajaran untuk memperkuat pengendalian internal.

Baca juga: Kasus SPAM PUPR, 3 PPK Proyek Kembalikan Uang dengan Total Rp 1,7 Miliar

Hal itu untuk mencegah atau menekan potensi penyimpangan-penyimpangan dalam proyek-proyek Kementerian PUPR.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Empat tersangka yang diduga memberi suap adalah Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto; Direktur PT WKE Lily Sundarsih, dan dua Direktur PT Tashida Sejahtera Perkara (TSP) bernama Irene Irma serta Yuliana Enganita Dibyo.

Sementara, empat tersangka yang diduga penerima adalah Kepala Satuan Kerja Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Strategis Lampung Anggiat Partunggul Nahat Simaremare; Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah, Kepala Satker SPAM Darurat Teuku Moch Nazar dan PPPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

Anggiat, Meina, Nazar dan Donny diduga menerima suap untuk mengatur lelang terkait dengan proyek pembangunan SPAM tahun anggaran 2017-2018 di Umbulan 3, Lampung, Toba 1, dan Katulampa.

Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa High Density Polyethylene (HDPE) di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.

Lelang diduga diatur sedemikian rupa agar dimenangkan oleh PT WKE dan PT TSP.

PT WKE dan PT TSP diminta memberikan fee 10 persen dari nilai proyek. Fee tersebut kemudian dibagi 7 persen untuk kepala Satker dan 3 persen untuk PPK.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

15 Ekor Anjing Pelacak Diterjunkan Cari Korban Banjir Bandang di Jayapura

15 Ekor Anjing Pelacak Diterjunkan Cari Korban Banjir Bandang di Jayapura

Regional
Erwin Aksa Pilih Non-aktif dari Golkar Demi Persahabatannya dengan Sandiaga

Erwin Aksa Pilih Non-aktif dari Golkar Demi Persahabatannya dengan Sandiaga

Nasional
Lagi, Ratna Sarumpaet Akan Ajukan Permohonan Tahanan Kota

Lagi, Ratna Sarumpaet Akan Ajukan Permohonan Tahanan Kota

Megapolitan
Polisi: Korban Hilang di Banjir Bandang Jayapura Mencapai 131 Orang

Polisi: Korban Hilang di Banjir Bandang Jayapura Mencapai 131 Orang

Regional
PM Selandia Baru: Si Teroris Ingin Tenar, Jangan Pernah Sebut Namanya

PM Selandia Baru: Si Teroris Ingin Tenar, Jangan Pernah Sebut Namanya

Internasional
Beda Sikap dengan Golkar, Erwin Aksa Dukung Prabowo-Sandiaga

Beda Sikap dengan Golkar, Erwin Aksa Dukung Prabowo-Sandiaga

Nasional
Saat 24 Anggota DPR Hadiri Rapat Paripurna, Ke Mana 536 Orang Lainnya?

Saat 24 Anggota DPR Hadiri Rapat Paripurna, Ke Mana 536 Orang Lainnya?

Nasional
Jaksa Siapkan 25 Saksi untuk Sidang Lanjutan Kasus Hoaks Ratna Sarumpaet

Jaksa Siapkan 25 Saksi untuk Sidang Lanjutan Kasus Hoaks Ratna Sarumpaet

Megapolitan
Sidang Kasus Hoaks Ratna Sarumpaet Dilanjut Pekan Depan, Agenda Pemeriksaan Saksi

Sidang Kasus Hoaks Ratna Sarumpaet Dilanjut Pekan Depan, Agenda Pemeriksaan Saksi

Megapolitan
Dubes Australia akan Temui MUI Bahas Serangan Teroris di Masjid Selandia Baru

Dubes Australia akan Temui MUI Bahas Serangan Teroris di Masjid Selandia Baru

Nasional
Ratna Sarumpaet: Saya Bukan Ahli Hukum, tapi Saya Enggak Bodoh-bodoh Amat

Ratna Sarumpaet: Saya Bukan Ahli Hukum, tapi Saya Enggak Bodoh-bodoh Amat

Megapolitan
Miliki Fasilitas Penyakit Jantung, RS Soekarno Bangka Siap Tampung Caleg Gagal Pemilu

Miliki Fasilitas Penyakit Jantung, RS Soekarno Bangka Siap Tampung Caleg Gagal Pemilu

Regional
Pengacara Terima Putusan Hakim yang Tolak Eksepsi Ratna Sarumpaet

Pengacara Terima Putusan Hakim yang Tolak Eksepsi Ratna Sarumpaet

Megapolitan
KPK Minta DPR Percepat Pembahasan UU Tipikor

KPK Minta DPR Percepat Pembahasan UU Tipikor

Nasional
Pemilik Penangkaran Laporkan soal Ratusan Hiu Mati Mendadak ke Polisi

Pemilik Penangkaran Laporkan soal Ratusan Hiu Mati Mendadak ke Polisi

Regional

Close Ads X