KPK Sesalkan Lemahnya Pengendalian Internal Kementerian PUPR dalam Proyek SPAM - Kompas.com

KPK Sesalkan Lemahnya Pengendalian Internal Kementerian PUPR dalam Proyek SPAM

Kompas.com - 12/02/2019, 22:40 WIB
Juru bicara KPK Febri Diansyah memberi keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (18/12/2018). KPK kembali menetapkan Bupati nonaktif Mojokerto Mustofa Kamal Pasa sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebesar Rp34 miliar yang diduga bersumber dari hasil gratifikasi sejumlah proyek di Mojokerto. Sebelumnya KPK telah menetapkan Mustofa sebagai tersangka suap Pengurusan Izin Pemanfaatan Ruang dan IMB sejumlah menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/kye.Indrianto Eko Suwarso Juru bicara KPK Febri Diansyah memberi keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (18/12/2018). KPK kembali menetapkan Bupati nonaktif Mojokerto Mustofa Kamal Pasa sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebesar Rp34 miliar yang diduga bersumber dari hasil gratifikasi sejumlah proyek di Mojokerto. Sebelumnya KPK telah menetapkan Mustofa sebagai tersangka suap Pengurusan Izin Pemanfaatan Ruang dan IMB sejumlah menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/kye.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, KPK menyesalkan lemahnya pengendalian internal Kementerian PUPR terkait proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) di berbagai daerah.

Sebab, sejauh ini KPK mengidentifikasi dugaan praktik suap terjadi dalam 20 proyek SPAM di sejumlah daerah.

"Memang kami sangat sesalkan ya, karena ketika penyidikan dilakukan, semakin berkembang dan menguat. Bukti-bukti bahwa dugaan praktik yang sama itu tidak terjadi hanya pada 4 proyek yang kami tingkatkan ke proses penyidikan," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (12/2/2019) malam.

Bahkan, kata Febri, dugaan itu semakin menguat ketika 16 pejabat pembuat komitmen (PPK) pada sejumlah proyek SPAM menyerahkan uang dengan total Rp 4,7 miliar ke KPK.

Baca juga: Kasus SPAM PUPR, Mantan Kasatker SPAM Strategis Dicegah ke Luar Negeri

"Diduga ada aliran dana juga di sana. Ini bisa terjadi tentu saja karena salah satu faktornya pengawasan internal juga belum bisa menjangkau atau mencium keberadaan dugaan penyimpangan-penyimpangan ini," kata dia.

Oleh karena itu, KPK sempat memeriksa Inspektur Jenderal Kementerian PUPR, Widiarto, pada Selasa (15/1/2019) lalu.

Saat itu, KPK juga menelusuri bagaimana proses pengendalian internal terkait proyek-proyek kementerian.

"Apa yang sudah mereka temukan terkait dengan dugaan penyimpangan? Ini bukan hanya soal aliran dana ya, tapi juga kejanggalan. Kenapa misalnya proyek air minum dimenangkan satu atau dua perusahaan saja. Itu juga sudah kami tanyakan dan kami panggil dan kami periksa," ujar Febri.

Ia berharap, Kementerian PUPR bisa menjadikan kasus ini sebagai pelajaran untuk memperkuat pengendalian internal.

Baca juga: Kasus SPAM PUPR, 3 PPK Proyek Kembalikan Uang dengan Total Rp 1,7 Miliar

Hal itu untuk mencegah atau menekan potensi penyimpangan-penyimpangan dalam proyek-proyek Kementerian PUPR.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Empat tersangka yang diduga memberi suap adalah Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto; Direktur PT WKE Lily Sundarsih, dan dua Direktur PT Tashida Sejahtera Perkara (TSP) bernama Irene Irma serta Yuliana Enganita Dibyo.

Sementara, empat tersangka yang diduga penerima adalah Kepala Satuan Kerja Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Strategis Lampung Anggiat Partunggul Nahat Simaremare; Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah, Kepala Satker SPAM Darurat Teuku Moch Nazar dan PPPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

Anggiat, Meina, Nazar dan Donny diduga menerima suap untuk mengatur lelang terkait dengan proyek pembangunan SPAM tahun anggaran 2017-2018 di Umbulan 3, Lampung, Toba 1, dan Katulampa.

Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa High Density Polyethylene (HDPE) di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.

Lelang diduga diatur sedemikian rupa agar dimenangkan oleh PT WKE dan PT TSP.

PT WKE dan PT TSP diminta memberikan fee 10 persen dari nilai proyek. Fee tersebut kemudian dibagi 7 persen untuk kepala Satker dan 3 persen untuk PPK.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Menikmati Pemandangan Pulau Lembeh, Benteng Kota Bitung

Menikmati Pemandangan Pulau Lembeh, Benteng Kota Bitung

Regional
Wisata Religi dan Budaya di Bitung, dari Masjid dan Gereja Tua hingga Tugu Jepang

Wisata Religi dan Budaya di Bitung, dari Masjid dan Gereja Tua hingga Tugu Jepang

Regional
[Populer Megapolitan] Kebakaran di Rumah Ketua DPR RI | Sekda Papua Tersangka Penganiayaan Pegawai KPK | Bus Transjakarta Terbakar

[Populer Megapolitan] Kebakaran di Rumah Ketua DPR RI | Sekda Papua Tersangka Penganiayaan Pegawai KPK | Bus Transjakarta Terbakar

Megapolitan
Tolak Permintaan Trump, Eropa Ogah Terima Eks Anggota ISIS

Tolak Permintaan Trump, Eropa Ogah Terima Eks Anggota ISIS

Internasional
TNI AL Kembali Tangkap Kapal Vietnam yang Curi Ikan di Laut Natuna

TNI AL Kembali Tangkap Kapal Vietnam yang Curi Ikan di Laut Natuna

Regional
[POPULER NUSANTARA] Jokowi Kunjungi Nelayan Tengah Malam | Kata Sandi Soal Lahan Milik Prabowo

[POPULER NUSANTARA] Jokowi Kunjungi Nelayan Tengah Malam | Kata Sandi Soal Lahan Milik Prabowo

Regional
BMKG: Waspadai Hujan Disertai Angin Kencang di Jaksel dan Jaktim

BMKG: Waspadai Hujan Disertai Angin Kencang di Jaksel dan Jaktim

Megapolitan
Pemprov Kalteng Beri Penghargaan Pengelolaan K3 ke IPP Swasta

Pemprov Kalteng Beri Penghargaan Pengelolaan K3 ke IPP Swasta

Regional
Debat Kedua Dinilai Disiapkan Jauh Lebih Baik Dibanding yang Pertama

Debat Kedua Dinilai Disiapkan Jauh Lebih Baik Dibanding yang Pertama

Nasional
Pemilih di Jombang Bertambah 868 Orang, Ribuan Santri Belum Urus Form A5

Pemilih di Jombang Bertambah 868 Orang, Ribuan Santri Belum Urus Form A5

Regional
KPU Sebut Pendukung yang Hadir Debat Ganggu Konsentrasi Kandidat

KPU Sebut Pendukung yang Hadir Debat Ganggu Konsentrasi Kandidat

Nasional
Baku Tembak Pasukan India dan Pemberontak di Kashmir, 9 Orang Tewas

Baku Tembak Pasukan India dan Pemberontak di Kashmir, 9 Orang Tewas

Internasional
Kabut Asap Karhutla Selimuti Kota Dumai, Warga Pakai Masker Keluar Rumah

Kabut Asap Karhutla Selimuti Kota Dumai, Warga Pakai Masker Keluar Rumah

Regional
Komitmen Kedua Capres Terkait Isu Lingkungan Hidup Dinilai Masih Rendah

Komitmen Kedua Capres Terkait Isu Lingkungan Hidup Dinilai Masih Rendah

Nasional
Dua Nelayan Indramayu yang Hilang di Perairan Karawang Ditemukan Tewas

Dua Nelayan Indramayu yang Hilang di Perairan Karawang Ditemukan Tewas

Regional

Close Ads X