Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PHRI Anugerahi Presiden Jokowi Gelar Bapak Pariwisata Nasional

Kompas.com - 12/02/2019, 11:02 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menganugerahkan gelar Bapak Pariwisata Nasional kepada Presiden Joko Widodo.

Gelar tersebut disematkan oleh Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani dalam acara perayaan HUT PHRI ke-50 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (11/2/2019).

"Bapak Presiden dan hadirin yang kami muliakan. Pada kesempatan hari ini, perkenankan kami memberikan penghargaan kepada Bapak Presiden, yaitu sebagai Bapak Pariwisata Nasional," ucap Hariyadi dalam sambutannya.

Baca juga: Kepada Jokowi, Pengusaha Hotel Keluhkan Kamar Sepi karena Harga Tiket Pesawat Mahal

Ia mengatakan, PHRI sepakat menyematkan gelar tersebut kepada Jokowi lantaran mantan Gubernur DKI Jakarta itu memiliki inisiatif dan komitmen secara berkelanjutan dalam membangun pariwisata Indonesia sejak menjabat Wali Kota Solo.

Ia menambahkan, gelar tersebut layak diberikan kepada Jokowi karena telah menempatkan pariwisata sebagai sektor unggulan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Kinerja Jokowi dalam membangun pariwisata terlihat pula dari peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dari 10,41 juta pada 2015 menjadi 15,81 juta pada 2018.

Baca juga: Kepada Jokowi, Pengusaha Protes Wacana Larangan Pemda Gelar Rapat Anggaran di Hotel

Selain itu, ia menilai, keseriusan Jokowi membangun pariwisata terlihat dari peningkatan anggaran Kementerian Pariwisata dari Rp 1,2 triliun pada 2014 menjadi Rp 3,8 triliun pada 2019.

"Penghargaan ini kami berikan secara objektif, bukan karena Bapak sekarang ini sedang sibuk kampanye Pilpres. Dan kami tidak berharap keuntungan politis dari penghargaan ini," ujar Hariyadi.

Usai menerima penghargaan tersebut, Jokowi berseloroh. Ia merasa aneh mendapat penghargaan tersebut di tengah melambungnya harga tiket pesawat.

"Sebetulnya lucu juga dapat penghargaan Bapak Pariwisata tapi harga tiketnya naik, kemudian ada menteri yang menyampaikan masalah rapat di hotel. Tapi yang jelas itu bukan presidennya," seloroh Jokowi lantas disambut tawa para pengusaha hotel dan restoran yang hadir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com