Kepada Jokowi, Pengusaha Hotel Keluhkan Kamar Sepi karena Harga Tiket Pesawat Mahal

Kompas.com - 11/02/2019, 23:30 WIB
Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani di Jakarta, Rabu (5/12/2018). -KOMPAS.com/AKHDI MARTIN PRATAMAKetua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani di Jakarta, Rabu (5/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengeluhkan mahalnya harga tiket pesawat yang menyebabkam sepinya kamar-kamar hotel di Indonesia.

Ia menyampaikan keluhan tersebut langsung kepada Presiden Joko Widodo dalam sambutan perayaan HUT Ke-50 PHRI di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (11/2/2019).

Ia mengatakan, kenaikan harga tiket pesawat hingga 40 persen menyebabkan berkurangnya minat masyarakat untuk berlibur di dalam negeri. Akibatnya, menurut dia, masyarakat lebih memilih berlibur ke luar negeri sebab harga tiketnya lebih murah.

"Kondisi harga tiket yang mahal ini telah mengakibatkan berkurangnya perjalanan masyarakat yang berakibat menurunnya hunian hotel 20-40 persen," kata Hariyadi kepada Jokowi.

Baca juga: Dugaan Kartel Tiket Pesawat Masuk Penyelidikan KPPU

Ia menambahkan kenaikan harga tiket pesawat dipicu oleh kartel bisnis penerbangan yang terjadi di Indonesia yang menurut dia saat ini dikuasai oleh dua grup besar, yakni Garuda Indonesia dan Lion Air.

Ia pun mengatakan, kenaikan harga tiket pesawat juga dipicu oleh tingginya harga avtur yang dijual Pertamina. Menurut dia, harga avtur yang dijual Pertamina lebih tinggi daripada harga pasaran internasional.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Karena itu, ia mengusulkan kepada Jokowi agar menghentikan monopoli penjualan avtur yang dilakukan Pertamina serta menghilangkan kartel dalam bisnis penerbangan di Indonesia.

Baca juga: Tiket Pesawat Masih Mahal, Kemenhub Ungkap Penyebabnya

Ia meyakini hal itu akan membuat harga tiket domestik lebih kompetitif sehingga tingkat okupansi kamar hotel di seluruh daerah bisa meningkat kembali.

"Kami berharap pemerintah dapat segera mencarikan solusi terhadap kondisi ini dengan memberikan peluang kepada perusahaan lain untuk menjual avtur dengan harga yang lebih kompetitif," ujarnya.

"Dan juga memberikan kesempatan bagi perusahaan penerbangan baru atau perusahaan penerbangan regional untuk beroperasi, menambah rute, dan bersaing secara efisien serta mencegahnya terjadi kartel," katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Dalami Video Viral Oknum Polisi Minta Durian untuk Ganti Tilang

Polri Dalami Video Viral Oknum Polisi Minta Durian untuk Ganti Tilang

Nasional
KPI Jadikan Rekomendasi Komnas HAM sebagai Acuan Pembuatan Aturan Penanganan Perundungan dan Kekerasan Seksual

KPI Jadikan Rekomendasi Komnas HAM sebagai Acuan Pembuatan Aturan Penanganan Perundungan dan Kekerasan Seksual

Nasional
Polri Belum Terima Informasi Resmi soal Reuni 212 di Masjid Az Zikra Bogor

Polri Belum Terima Informasi Resmi soal Reuni 212 di Masjid Az Zikra Bogor

Nasional
Pemerintah-DPR Didorong Kaji Ulang Isi UU Cipta Kerja, Pastikan Tak Ada yang Bertentangan dengan UUD 1945

Pemerintah-DPR Didorong Kaji Ulang Isi UU Cipta Kerja, Pastikan Tak Ada yang Bertentangan dengan UUD 1945

Nasional
Sidang Unlawful Killing Laskar FPI, Saksi Komnas HAM Beberkan Proses Penyelidikan

Sidang Unlawful Killing Laskar FPI, Saksi Komnas HAM Beberkan Proses Penyelidikan

Nasional
11 Anak Perempuan Korban Predator Seks Lewat Game 'Free Fire' Tersebar di Sumatera hingga Papua

11 Anak Perempuan Korban Predator Seks Lewat Game "Free Fire" Tersebar di Sumatera hingga Papua

Nasional
Ketua Komisi VIII Sebut Arab Saudi Prioritaskan Jemaah Indonesia untuk Berangkat Haji

Ketua Komisi VIII Sebut Arab Saudi Prioritaskan Jemaah Indonesia untuk Berangkat Haji

Nasional
Selesai Resmikan Bendungan, Jokowi Ikut Tanam Padi Bareng Petani di Trenggalek

Selesai Resmikan Bendungan, Jokowi Ikut Tanam Padi Bareng Petani di Trenggalek

Nasional
Tiga Skenario Gelombang Ketiga Kasus Covid-19 di Indonesia

Tiga Skenario Gelombang Ketiga Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Korban Predator Seksual di Game Free Fire Dipaksa Video Call Seks dengan Imbalan Diamond

Korban Predator Seksual di Game Free Fire Dipaksa Video Call Seks dengan Imbalan Diamond

Nasional
KPK: 6.310 Barang Gratifikasi Jadi Milik Negara, Nilainya Rp 171 Miliar

KPK: 6.310 Barang Gratifikasi Jadi Milik Negara, Nilainya Rp 171 Miliar

Nasional
Jokowi: Stok Beras Baik, Kita Belum Impor Sama Sekali

Jokowi: Stok Beras Baik, Kita Belum Impor Sama Sekali

Nasional
Menag Yaqut Dicecar soal Pernyataan 'Kemenag Hadiah untuk NU' oleh Anggota DPR

Menag Yaqut Dicecar soal Pernyataan "Kemenag Hadiah untuk NU" oleh Anggota DPR

Nasional
Saksi Komnas HAM: 4 Laskar FPI Dibunuh di Luar Proses Hukum, Aparat Tidak Berupaya Mencegah

Saksi Komnas HAM: 4 Laskar FPI Dibunuh di Luar Proses Hukum, Aparat Tidak Berupaya Mencegah

Nasional
Predator Seksual Anak Bermodus Game Online Free Fire Ditangkap Polisi

Predator Seksual Anak Bermodus Game Online Free Fire Ditangkap Polisi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.