Amnesty International: Pensiunkan Perwira TNI Sebelum Dikaryakan

Kompas.com - 08/02/2019, 18:21 WIB
Wakil Koordinator Kontras Puri Kencana Putri saat ditemui di kantor LBH Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (25/10/2016). Kristian ErdiantoWakil Koordinator Kontras Puri Kencana Putri saat ditemui di kantor LBH Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (25/10/2016).

JAKARTA, KOMPAS.com - Manajer Kampanye Amnesty International Indonesia, Puri Kencana Putri, menyarankan perwira TNI yang akan ditempatkan di kementerian/lembaga dipensiunkan terlebih dahulu.

Menurut dia, hal ini bisa menjadi solusi bagi banyaknya perwira TNI yang tak mendapat jabatan.

"Kalau mau dikaryakan (ditempatkan di kementerian/lembaga), dipensiunkan saja dulu. Jangan kemudian dia punya dualisme identitas. Masih berstatus TNI aktif, tapi dikaryakan. Enggak bisa dong," kata Puri kepada Kompas.com, Jumat (8/2/2019).

Menurut Puri, perwira yang dipensiunkan ini bisa diberlakukan terhadap mereka yang sudah senior dan usianya mendekati masa pensiun.


Baca juga: Penempatan Perwira TNI di Kementerian/Lembaga Cederai Semangat Reformasi

Dengan demikian, pos strategis di TNI bisa diisi dengan perwira-perwira yang lebih muda.

"Isi dengan kelompok muda, regenerasi muda TNI. Jadi efektif, tidak gemuk," kata dia.

Puri juga menyarankan Kementerian Pertahanan untuk melakukan asessment terlebih dahulu terhadap organisasi internal TNI saat ini serta tantangan-tantangan yang dihadapi.

Dengan cara ini, akan diketahui pasti berapa banyak kebutuhan perwira di internal TNI dan akan ditempatkan dimana saja.

"Jangan kemudian tanpa asessment menyimpulkan wah ini gemuk banyak yang non job, harus ditempatkan di kementerian. Tidak bisa seperti itu," ujar Puri.

Baca juga: Kontras Kritik Rencana Perwira TNI Ditempatkan di Kementerian/Lembaga

Puri menilai, tidak tepat jika perwira yang masih aktif ditempatkan di kementerian/lembaga dan menduduki jabatan sipil.

Menurut dia, hal tersebut tak sesuai dengan semangat reformasi yang telah menghapus dwifungsi ABRI.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Densus 88 Tangkap Lagi 4 Terduga Teroris yang Rencanakan Pengeboman

Densus 88 Tangkap Lagi 4 Terduga Teroris yang Rencanakan Pengeboman

Nasional
Kontras: Periode Pertama, Jokowi Ingkar Janji Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Kontras: Periode Pertama, Jokowi Ingkar Janji Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Menurut Survei, Kinerja Jokowi dalam Berantas Korupsi Kurang Baik

Menurut Survei, Kinerja Jokowi dalam Berantas Korupsi Kurang Baik

Nasional
DPR Belum Miliki AKD, Perbaikan Tipo UU KPK Dinilai Tak Sah

DPR Belum Miliki AKD, Perbaikan Tipo UU KPK Dinilai Tak Sah

Nasional
Imam Besar Masjid Istiqlal Imbau Masyarakat Tak Turun ke Jalan saat Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Imam Besar Masjid Istiqlal Imbau Masyarakat Tak Turun ke Jalan saat Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Imam Besar Istiqlal: Masyarakat Resah, Kita Gagal Urusi Persoalan Agama

Imam Besar Istiqlal: Masyarakat Resah, Kita Gagal Urusi Persoalan Agama

Nasional
Cerita Sandiaga soal Kegiatan Selama Vakum Politik hingga Kesepakatan Tampil Kembali

Cerita Sandiaga soal Kegiatan Selama Vakum Politik hingga Kesepakatan Tampil Kembali

Nasional
Polri Ungkap 3 Jaringan Internasional Narkoba WN Kamerun, Thailand, dan Indonesia

Polri Ungkap 3 Jaringan Internasional Narkoba WN Kamerun, Thailand, dan Indonesia

Nasional
Ketua DPP: PKB Incar 6 Pos Kementerian atas Usulan Kiai

Ketua DPP: PKB Incar 6 Pos Kementerian atas Usulan Kiai

Nasional
Catatan Jurnal Perempuan untuk Pemerintahan Jokowi-JK tentang Isu Perempuan

Catatan Jurnal Perempuan untuk Pemerintahan Jokowi-JK tentang Isu Perempuan

Nasional
Soal Menteri, Erick Thohir Ingin Jokowi-Ma'ruf Pilih yang Sudah 'Berkeringat'

Soal Menteri, Erick Thohir Ingin Jokowi-Ma'ruf Pilih yang Sudah "Berkeringat"

Nasional
Sandiaga Sebut Prabowo dan Edhy Prabowo Lebih Pantas Jadi Menteri Jokowi

Sandiaga Sebut Prabowo dan Edhy Prabowo Lebih Pantas Jadi Menteri Jokowi

Nasional
Kalla Kritik Pengeras Suara Masjid yang Jelek

Kalla Kritik Pengeras Suara Masjid yang Jelek

Nasional
Sandiaga Sebut Prabowo Berulang Kali Tawari Dirinya Kembali Jadi Wagub DKI

Sandiaga Sebut Prabowo Berulang Kali Tawari Dirinya Kembali Jadi Wagub DKI

Nasional
Tipo Tak Dikoreksi Melalui Rapat Paripurna, UU KPK Dinilai Tidak Sah

Tipo Tak Dikoreksi Melalui Rapat Paripurna, UU KPK Dinilai Tidak Sah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X