Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik, Pimpinan KPK Berharap Lebih

JAKARTA, KOMPAS.com - Skor Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perceptions Index (CPI) Indonesia di tahun 2018 naik 1 poin menjadi 38 dari yang sebelumnya 37 di tahun 2017 dan 2016.

Peringkat Indonesia juga naik 7 poin ke posisi ke-89 dari 180 negara.

Menanggapi hasil riset Transparency International Indonesia (TII) itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif sebenarnya berharap Indonesia bisa mencapai skor lebih baik lagi.

Baca juga: Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik Jadi 38

"Enggak kecewa-kecewa amat, tapi kita berharap lebih banyak meningkatnya. Tapi alhamdulillah hari ini kita naik 1, dan peringkatnya naik lumayan signifikan sampai 7 peringkat," ujar Laode usai mengikuti paparan riset tersebut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (29/1/2019).

Menurut Laode, ada yang perlu diperbaiki sesuai hasil temuan tersebut. Meski skor Indonesia naik, ada dua indeks yang menurun dibanding tahun 2017.

Berdasarkan data TII, indeks penilaian Indonesia turun di Varieties of Democracy Project dan IMD World Competitiveness Yearbook.

Baca juga: Peluncuran Indeks Persepsi Korupsi 2018 Bertema Korupsi dan Krisis Demokrasi

Indeks Varieties of Democracy Project menyangkut pelaksanaan sistem demokrasi di suatu negara.

Sedangkan IMD World Competitiveness Yearbook menyangkut daya saing suatu negara. Dalam indeks ini salah satu yang disinggung adalah relasi pebisnis dan aktor politik.

Dua indeks ini mengalami penurunan poin dibanding tahun 2017.

Menurut Laode, perbaikan integritas para aktor politik masih menjadi pekerjaan rumah. Laode berharap komitmen aktor politik dalam pemberantasan korupsi bisa ditingkatkan lagi.

Baca juga: Pimpinan KPK: OTT Meningkat, tetapi Indeks Persepsi Korupsi Stagnan

Sebab, mereka terkadang abai dengan hal-hal yang sebenarnya bisa mendongkrak aspek pencegahan korupsi.

"Kasus yang ditangani KPK dari segi aktor yang paling banyak itu elected official, bupati, DPR dan gubernur. Seharusnya yang memberi contoh itu adalah aktor-aktor politik, tetapi mereka yang terkadang merusak," ujar dia.

Skor penegakan hukum

Laode juga menyoroti indeks World Justice Project yang stagnan dengan skor 20. Indeks ini menyoroti pelaksanaan penegakan hukum di suatu negara.

"Khusus yang angkanya 20 itu, itu yang sedang kita pikirkan bersama, apa program aksinya, sebetulnya ada beberapa hal," kata dia.

Baca juga: Ketua KPK: Pertumbuhan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tertinggi di Dunia

Ia mencontohkan, KPK mendorong Badan Pengawas Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) untuk meningkatkan integritas aparatur peradilan.