Gerindra: Kader Parpol Koalisi Jokowi-Ma'ruf Banyak yang Diam-diam Dukung Prabowo-Sandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani tidak kaget dengan deklarasi dukungan dari Partai Bulan Bintang (PBB) kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Menurut dia, sejak awal Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra memang sudah berupaya untuk membawa partainya merapat kepada kubu petahana.

"Enggak apa-apa. Kan dari awal sudah dicicil oleh Pak Yusril," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/1/2019).

Baca juga: Perjalanan Politik Yusril dan PBB hingga Akhirnya Dukung Jokowi-Maruf

Muzani mengatakan, upaya Yusril membawa PBB merapat ke kubu petahana terlihat sejak pakar hukum tata negara itu menjadi kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf.

Menurut dia, Yusril kerap membawa pengurus inti PBB kedalam banyak kegiatan Jokowi-Ma'ruf.

Lalu, Muzani juga menyinggung soal Yusril yang gagal membebaskan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir.

"Yang terakhir, Pak Yusril tampil sebagai pengacaranya Jokowi-Ma'ruf tapi membicarakan tentang pembebasannya Abu Bakar Ba'asyir. Padahal Jokowi-Ma'ruf itu calon presiden, pembebasan Ba'asyir itu domain presiden," kata Muzani.

"Katanya (pembebasan) tanpa syarat. Besoknya Pak Jokowi mengatakan harus pakai syarat. Akhirnya sekarang pun belum dibebasin," sambung Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi ini.

Baca juga: Yusril: Caleg PBB 15.000 Lebih, yang Beda Pilihan Cuma 80 Orang

Muzani menegaskan bahwa pihaknya tak khawatir dengan dukungan PBB kepada Jokowi-Ma'ruf ini. Ia meyakini kader dan simpatisan PBB tetap akan mendukung Prabowo-Sandi.

Bahkan, ia mengungkapkan banyak kader parpol koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf yang secara diam-diam mendukung Prabowo-Sandi di Pilpres.

"Jangankan kader PBB, kader partai koalisi di sono juga banyak yang dukung kita, tapi diam posisinya," kata dia.

Baca juga: Meski Beda Pilihan, MS Kaban Hormati Keputusan PBB Dukung Jokowi-Maruf

PBB resmi mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam Rapat Koordinasi Nasional PBB di Ancol, Jakarta Utara, Minggu (27/1/2019).

"Keputusan ini adalah keputusan bulat yang wajib kita tunaikan dan laksanakan bersama dengan tetap hargai perbedaan pendapat," ujar Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra saat pidato di Rakornas PBB.

Menurut Yusril, keputusan ini diambil atas hasil rapat pleno pada 19 Januari 2019. Dalam rapat tersebut, peserta rapat, termasuk majelis syuro PBB, mengutarakan pendapat dan masukan.

Setelah itu, menurut Yusril, keputusan dipertimbangkan secara matang dengan mengakomodasi suara terbanyak dalam rapat pleno.

Hal itu telah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.