Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 28/01/2019, 12:36 WIB
Luthfia Ayu Azanella,
Bayu Galih

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Partai Bulan Bintang secara resmi menyatakan sikap mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam Pemilihan Presiden 2019. Pernyataan ini merupakan hasil Rapat Koordinasi Nasional PBB yang berlangsung di Ancol, Jakarta pada Minggu (27/1/2019).

Keputusan Rakernas PBB ini terbilang tidak mengejutkan. Sebab, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra beberapa waktu lalu tercatat sebagai penasihat hukum Jokowi-Ma'ruf.

Sikap PBB ini berbeda dengan Pilpres 2014, saat partai itu mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Tidak hanya itu, bahkan Yusril tercatat sebagai pengacara yang mendampingi Prabowo-Hatta saat mengajukan gugatan hasil Pilpres 2014 ke Mahkamah Konstitusi.

Yusril pun memahami bahwa keputusan ini berat bagi sebagian kader PBB, yang kemungkinan masih berharap partainya mendukung Prabowo-Sandiaga Uno.

"Keputusan ini adalah keputusan bulat yang wajib kita tunaikan dan laksanakan bersama dengan tetap hargai perbedaan pendapat," kata Yusril dalam Rakernas PBB itu.

Baca juga: Menurut Yusril, Realistis bagi PBB untuk Dukung Jokowi-Maruf

Lalu bagaimana perjalanan PBB dan manuver Yusril hingga akhirnya secara resmi mendukung Jokowi-Ma'ruf. Berikut kronologinya:

Tak ikut Sekber

Sebelum dua pasang peserta Pilpres 2019 terbentuk, tiga partai sempat mengumumkan pembentukan Sekretariat Bersama pada April 2018. Adapun tiga partai itu adalah Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional.

Saat itu, PBB juga dicantumkan dalam Sekber. Yusril pun menyatakan kekecewaan terhadap pembentukan Sekber yang menyertakan partainya menjadi salah satu anggota.

Saat peresmian sekber tersebut di Jakarta, 27 April 2018, secara tiba-tiba logo dan nama PBB diikutsertakan, seolah-olah PBB sudah tergabung dalam sebuah koalisi.

Padahal, menurut Yusril, belum ada komunikasi apa pun yang terjalin terkait Pilpres 2019.

Saat itu, sebenarnya bukan hanya Yusril yang mengajukan keberatan. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga pernah mengatakan bahwa pemasangan logo PAN dalam Sekber bukan sikap resmi partai.

Baca juga: Zulkifli Sebut Pemasangan Logo PAN di Sekber Tidak Resmi

Tak beri dukungan

Dua kubu mulai terlihat saat Prabowo dan Jokowi mengumumkan pasangan atau cawapres secara resmi pada Agustus 2018.

Saat itu, Jokowi yang memilih Ma'ruf Amin diusung enam partai pengusul dan tiga partai pendukung. Sedangkan, Prabowo diusung oleh empat partai pengusul dan satu partai pendukung.

Saat partai-partai politik lain menentukan arah dukungannya, PBB belum menentukan sikap. Partai Islam itu tidak ada di kubu mana pun, baik kubu Prabowo ataupun Jokowi.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perushaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perushaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com