Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar: Dukungan PBB Sudah Kami Duga Setelah Yusril Jadi Pengacara Jokowi-Ma'ruf

Kompas.com - 28/01/2019, 06:53 WIB
Jessi Carina,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, dukungan dari Partai Bulan Bintang (PBB) untuk calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin sudah diprediksi sebelumnya.

Tanda-tandanya terlihat ketika Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra menjadi pengacara Jokowi-Ma'ruf.

"Dukungan resmi PBB terhadap pasangan Jokowi-Kyai Ma’ruf sudah bisa kami duga sebelumnya setelah Pak Yusril Ihza Mahendra telah menjadi penasihat hukum Pak Jokowi-Kiai Ma’ruf," ujar Ace ketika dihubungi, Minggu (27/1/2019).

Ace mengatakan, partainya mengapresiasi dukungan itu. Dia senang PBB memutuskan mendukung Jokowi-Ma'ruf meskipun ada beberapa kader yang punya pilihan berbeda.

Baca juga: Meski Beda Pilihan, MS Kaban Hormati Keputusan PBB Dukung Jokowi-Maruf

Ace percaya PBB mempunyai mekanisme internal dalam menghadapi kader yang lebih memilih Prabowo-Sandiaga.

Dia berpendapat semua kader PBB pada akhirnya akan mengikuti keputusan partai.

"Setahu saya, di mana pun keputusan partai, seharusnya diikuti oleh para kadernya," ujar Ace.

"Apalagi, keputusan itu melalui mekanisme rapat pleno partai. Sudah seharusnya setiap kader partai loyal kepada kebijakan partai," tambah dia.

Selain itu, Ace juga yakin Yusril bisa menjelaskan kepada kader mengenai keputusan politik ini kepada kader yang berbeda pendapat.

Dukungan PBB

Sebelumnya, Partai Bulan Bintang (PBB) resmi mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Keputusan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional PBB di Ancol, Jakarta Utara, Minggu (27/1/2019).

"Keputusan ini adalah keputusan bulat yang wajib kita tunaikan dan laksanakan bersama dengan tetap hargai perbedaan pendapat," ujar Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra saat pidato di Rakornas PBB.

Baca juga: Yusril: Caleg PBB 15.000 Lebih, yang Beda Pilihan Cuma 80 Orang

Menurut Yusril, keputusan ini diambil atas hasil rapat pleno pada 19 Januari 2019.

Dalam rapat tersebut, peserta rapat, termasuk majelis syuro PBB, mengutarakan pendapat dan masukan.

Setelah itu, menurut Yusril, keputusan dipertimbangkan secara matang dengan mengakomodasi suara terbanyak dalam rapat pleno.

Hal itu telah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.

"Partai menyerukan pada seluruh fungsionaris dan anggota partai untuk menaati keputusan dengan menghargai perbedaan pendapat," kata Yusril.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Persiapkan Leaders’ Retreat, Menlu Singapura Temui Menko Airlangga Bahas Kerja Sama dan Isu Strategis

Persiapkan Leaders’ Retreat, Menlu Singapura Temui Menko Airlangga Bahas Kerja Sama dan Isu Strategis

Nasional
Pesan Terakhir Pria yang Ditemukan Tewas di Kontrakan Depok, Minta Jasadnya Dikremasi

Pesan Terakhir Pria yang Ditemukan Tewas di Kontrakan Depok, Minta Jasadnya Dikremasi

Nasional
Profil Mooryati Soedibyo: Mantan Wakil Ketua MPR dan Pendiri Mustika Ratu yang Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Profil Mooryati Soedibyo: Mantan Wakil Ketua MPR dan Pendiri Mustika Ratu yang Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Nasional
Pendiri Mustika Ratu, Mooryati Soedibyo, Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Pendiri Mustika Ratu, Mooryati Soedibyo, Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Nasional
Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Nasional
Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Nasional
MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com