Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 28/01/2019, 16:30 WIB
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani tidak kaget dengan deklarasi dukungan dari Partai Bulan Bintang (PBB) kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Menurut dia, sejak awal Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra memang sudah berupaya untuk membawa partainya merapat kepada kubu petahana.

"Enggak apa-apa. Kan dari awal sudah dicicil oleh Pak Yusril," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/1/2019).

Baca juga: Perjalanan Politik Yusril dan PBB hingga Akhirnya Dukung Jokowi-Maruf

Muzani mengatakan, upaya Yusril membawa PBB merapat ke kubu petahana terlihat sejak pakar hukum tata negara itu menjadi kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf.

Menurut dia, Yusril kerap membawa pengurus inti PBB kedalam banyak kegiatan Jokowi-Ma'ruf.

Lalu, Muzani juga menyinggung soal Yusril yang gagal membebaskan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir.

"Yang terakhir, Pak Yusril tampil sebagai pengacaranya Jokowi-Ma'ruf tapi membicarakan tentang pembebasannya Abu Bakar Ba'asyir. Padahal Jokowi-Ma'ruf itu calon presiden, pembebasan Ba'asyir itu domain presiden," kata Muzani.

"Katanya (pembebasan) tanpa syarat. Besoknya Pak Jokowi mengatakan harus pakai syarat. Akhirnya sekarang pun belum dibebasin," sambung Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi ini.

Baca juga: Yusril: Caleg PBB 15.000 Lebih, yang Beda Pilihan Cuma 80 Orang

Muzani menegaskan bahwa pihaknya tak khawatir dengan dukungan PBB kepada Jokowi-Ma'ruf ini. Ia meyakini kader dan simpatisan PBB tetap akan mendukung Prabowo-Sandi.

Bahkan, ia mengungkapkan banyak kader parpol koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf yang secara diam-diam mendukung Prabowo-Sandi di Pilpres.

"Jangankan kader PBB, kader partai koalisi di sono juga banyak yang dukung kita, tapi diam posisinya," kata dia.

Baca juga: Meski Beda Pilihan, MS Kaban Hormati Keputusan PBB Dukung Jokowi-Maruf

PBB resmi mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam Rapat Koordinasi Nasional PBB di Ancol, Jakarta Utara, Minggu (27/1/2019).

"Keputusan ini adalah keputusan bulat yang wajib kita tunaikan dan laksanakan bersama dengan tetap hargai perbedaan pendapat," ujar Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra saat pidato di Rakornas PBB.

Menurut Yusril, keputusan ini diambil atas hasil rapat pleno pada 19 Januari 2019. Dalam rapat tersebut, peserta rapat, termasuk majelis syuro PBB, mengutarakan pendapat dan masukan.

Setelah itu, menurut Yusril, keputusan dipertimbangkan secara matang dengan mengakomodasi suara terbanyak dalam rapat pleno.

Hal itu telah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Syarat dan Cara Membuat Akta Kematian Terbaru

Syarat dan Cara Membuat Akta Kematian Terbaru

Nasional
Tanggal 12 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 12 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Tak Hanya Safari ke Golkar, PKS Bakal Sambangi Gerindra dan PKB

Tak Hanya Safari ke Golkar, PKS Bakal Sambangi Gerindra dan PKB

Nasional
Golkar Bilang Tak Ada Manuver Ubah Haluan Dukung Pemilu Proporsional Tertutup

Golkar Bilang Tak Ada Manuver Ubah Haluan Dukung Pemilu Proporsional Tertutup

Nasional
Baleg Setuju Bawa RUU Kesehatan Omnibus Law ke Paripurna sebagai Usulan Inisiatif DPR

Baleg Setuju Bawa RUU Kesehatan Omnibus Law ke Paripurna sebagai Usulan Inisiatif DPR

Nasional
Ramlan Surbakti: KPU Langgar Etika dan Tak Hormati Hukum karena Enggan Tata Ulang Dapil

Ramlan Surbakti: KPU Langgar Etika dan Tak Hormati Hukum karena Enggan Tata Ulang Dapil

Nasional
Anggotanya Diduga Bunuh Sopir Taksi 'Online', Densus 88: Tak Ada Toleransi

Anggotanya Diduga Bunuh Sopir Taksi "Online", Densus 88: Tak Ada Toleransi

Nasional
Pengacara Sebut Ada Korban Obat Praxion di Solo, Alami Demam dan Muntah

Pengacara Sebut Ada Korban Obat Praxion di Solo, Alami Demam dan Muntah

Nasional
BERITA FOTO: Jokowi Jadikan Penurunan Indeks Persepsi Korupsi Masukan Kinerja Pemerintah

BERITA FOTO: Jokowi Jadikan Penurunan Indeks Persepsi Korupsi Masukan Kinerja Pemerintah

Nasional
Survei LSI Denny JA: 7 Partai Lolos Ambang Batas Parlemen

Survei LSI Denny JA: 7 Partai Lolos Ambang Batas Parlemen

Nasional
Hendri Satrio: Dalam Perjanjian, Anies Kembalikan Semuanya jika Kalah, tetapi Selesai jika Menang

Hendri Satrio: Dalam Perjanjian, Anies Kembalikan Semuanya jika Kalah, tetapi Selesai jika Menang

Nasional
Ada Kasus Baru Gagal Ginjal, Kewenangan BPOM Dianggap Perlu Diperkuat seperti FDA

Ada Kasus Baru Gagal Ginjal, Kewenangan BPOM Dianggap Perlu Diperkuat seperti FDA

Nasional
BERITA FOTO: Wapres Kunjungi Smelter Terbesar di Dunia Milik Freeport di Gresik

BERITA FOTO: Wapres Kunjungi Smelter Terbesar di Dunia Milik Freeport di Gresik

Nasional
Tak Hanya ke KIB, Golkar Juga Tawarkan Airlangga sebagai Capres ke Nasdem dan PKS

Tak Hanya ke KIB, Golkar Juga Tawarkan Airlangga sebagai Capres ke Nasdem dan PKS

Nasional
Ketua LPSK: Jika Bharada E Merasa Terancam Bisa Berkoordinasi dengan Kita

Ketua LPSK: Jika Bharada E Merasa Terancam Bisa Berkoordinasi dengan Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.