TKN Bantah Jokowi Inkonsisten soal Pembebasan Ba'asyir

Kompas.com - 23/01/2019, 16:10 WIB
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin, Abdul Kadir Karding di Posko Cemara, Rabu (5/12/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin, Abdul Kadir Karding di Posko Cemara, Rabu (5/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin membantah Presiden Joko Widodo inkonsisten dalam proses pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir.

Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding menilai, Jokowi tengah menunjukkan kehati-hatiannya dalam mengambil kebijakan.

"Setiap pembebasan seseorang tentu ada prosedur dan mekanisme hukumnya. Jadi tentu harus dipelajari secara hati-hati," ujar Karding dalam pesan singkat, Rabu (23/1/2019).

Pada Jumat (18/1/2019) pekan lalu, Presiden Jokowi menyatakan ia telah menyetujui pembebasan Ba'asyir demi kemanusiaan.

Baca juga: Menhan: Baasyir Harus Berjanji Tidak Ajak Orang Lain Melawan Negara

Belakangan, Jokowi menegaskan bahwa Ba'asyir harus memenuhi sejumlah syarat yang diatur, termasuk menandatangani surat pernyataan setia pada Pancasila dan NKRI.

Karding mengatakan, kehati-hatian dalam pembebasan Ba'asyir diperlukan agar tidak ada pelanggaran hukum.

Meski demikian, politisi PKB ini menilai, Jokowi sejatinya sangat setuju dengan pembebasan Ba'asyir. Alasannya, mempertimbangkan Ba'asyir yang sudah tua dan sakit-sakitan selama menjalani hukuman di penjara.

Juru Bicara TKN Arya Sinulingga mengatakan, sejak awal Jokowi sudah menegaskan pembebasan Ba'asyir karena alasan kemanusiaan.

Baca juga: Rapat dengan Menkumham, Komisi III Akan Bahas Polemik Pembebasan Baasyir

Akan tetapi, Jokowi meminta pembebasan itu harus sejalan dengan syarat pembebasan narapidana yang berlaku, di antaranya mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila.

"Pak Jokowi itu sudah jelas mengatakan sejak awal rencana pembebasan itu atas dasar kemanusiaan, artinya bisa bebas Ba'asyir. Tapi ada syarat yang harus dipenuhi Ba'asyir soal kepatuhan kepada NKRI dan Pancasila," ujar Arya.

Arya menegaskan tidak ada muatan politik dalam pembebasan terhadap Ba'asyir.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Perjalanan Hukum Ba'asyir



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Nasional
KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

Nasional
UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
Jajaran KPU Positif Covid-19, Penetapan Paslon Pilkada Tetap Digelar 23 September

Jajaran KPU Positif Covid-19, Penetapan Paslon Pilkada Tetap Digelar 23 September

Nasional
UPDATE 20 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 57.796

UPDATE 20 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 57.796

Nasional
UPDATE 20 September: Ada 107.370 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 20 September: Ada 107.370 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Pasien Sembuh Covid-19 Bertambah 2.977, Total 177.327 Orang

UPDATE: Pasien Sembuh Covid-19 Bertambah 2.977, Total 177.327 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 105, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Capai 9.553

UPDATE: Bertambah 105, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Capai 9.553

Nasional
UPDATE:  Bertambah 3.989, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 244.676

UPDATE: Bertambah 3.989, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 244.676

Nasional
LPSK Minta Saksi Tak Khawatir Beri Keterangan Soal Kebakaran Kejagung

LPSK Minta Saksi Tak Khawatir Beri Keterangan Soal Kebakaran Kejagung

Nasional
Antisipasi Lonjakan Pasien, Satgas Covid-19 Siapkan Tower 4 Wisma Atlet

Antisipasi Lonjakan Pasien, Satgas Covid-19 Siapkan Tower 4 Wisma Atlet

Nasional
Banyak Pejabat Positif Covid-19, Pemerintah Dinilai Belum Siap Hadapi Pandemi

Banyak Pejabat Positif Covid-19, Pemerintah Dinilai Belum Siap Hadapi Pandemi

Nasional
Politisi Nasdem: Ahok Punya Wewenang di Pertamina, Harusnya Selesaikan Masalah di Internal

Politisi Nasdem: Ahok Punya Wewenang di Pertamina, Harusnya Selesaikan Masalah di Internal

Nasional
Meski Catat Rekor Harian Tinggi, Epidemiologi Sebut Indonesia Belum Capai Puncak Pandemi

Meski Catat Rekor Harian Tinggi, Epidemiologi Sebut Indonesia Belum Capai Puncak Pandemi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X