Ombudsman Akan Berikan Surat Rekomendasi Penyelesaian Masalah IPWL

Kompas.com - 14/01/2019, 16:37 WIB
Ombudsman RI, Kemenkes, Kemensos, Kemenko PMK, dan BNN menggelar rapat koordinasi monitoring IPWL di Gedung ORI, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (14/1/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comOmbudsman RI, Kemenkes, Kemensos, Kemenko PMK, dan BNN menggelar rapat koordinasi monitoring IPWL di Gedung ORI, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (14/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI (ORI) berencana akan menyerahkan masalah pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik dalam proses rehabilitasi pecandu narkotika melalui Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) kepada Presiden Joko Widodo.

Rencana tersebut dilakukan jika tidak ada komitmen Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Sosial (Kemensos), dan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menyinergikan program rehabilitasi berdasarkan saran ORI yang diberikan pada 28 Juli 2017.

"Kami akan komunikasikan dulu dengan Kantor Staf Kepresidenan (KSP) dan Kementerian Politik, Hukum, dan HAM (Kemenkopolhukam). Jika hingga Maret tidak ada perkembangan dari saran yang kita berikan, maka kita akan berikan surat rekomendasi ke Presiden," kata Komisioner ORI Adrianus Meliala, di Gedung ORI, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (14/1/2019).

Baca juga: Ombudsman Tidak Puas dengan Kinerja 4 Kementerian/Lembaga Ini

Adrianus menjelaskan, Kemenkes, Kemensos, dan BNN tidak memiliki sinergi dalam program rehabilitasi melalui IPWL.

Hal itu dibuktikan dengan adanya perbedaan dalam standard biaya program rehabilitasi dan pasca rehabilitasi, aksebilitas terhadap IPWL, dan integrasi data nasional pasien rehabilitasi.

"Rehabilitasi tidak akan jalan sebagai alternatif pengganti pidana sehingga terjadi peningkatan wabah narkotika di Indonesia. Itu karena tidak ada sinergitas antara kementerian dan lembaga terkait," kata Adrianus.

Adapun berdasarkan hasil investigasi ORI pada 17-22 Mei 2017 menyebutkan, ketidakharmonisan kementerian dan lembaga terkait juga ditunjukkan dengan adanya temuan rehabilitasi berbiaya tinggi serta rentan adanya diskriminasi kelas ekonomi melalui IPWL.

"Padahal biaya rehabilitasi medis di IPWL telah ditetapkan bahwa tidak dipungut biaya," kata Adrianus.

Baca juga: Ombudsman: Rehabilitasi Pacandu Narkotika Tak Akan Berhasil jika Tak Ada Sinergitas

 

Ketentuan mengenai rehabilitasi tidak dipungut biaya ini telah diatur dalam Pasal 2 (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

"Masalah ini sudah kami laporkan kepada Kemensos, Kemenkes, BNN, dan Kemenko PMK. Kemudian di monitoring saran pertama pada Januari 2018 tidak ada perubahan dan di monitoring kedua hari ini juga sama saja. Terakhir, kalau dua bulan lagi tidak ada bentuk konkret dari saran kami, maka kita lepas ke presiden," papar dia.

Adapun, saran ORI kepada BNN adalah untuk meningkatkan intensitas sosialisasi bahwa rehabilitasi melalui IPWL tidak dipungut biaya.

Selain itu, BNN juga disarankan menerapkan standar pelayanan publik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2009.

Kepada Kemenkes, ORI memberikan saran salah satunya memberikan dukungan anggaran bagi pelayanan serta sarana prasarana program rehabilitasi yang mencukupi serta mendukung penyelenggaraan pelayanan publik.

Sementara, kepada Kemensos, ORI meminta Kemensos mengevaluasi pelayanan IPWL baik jumlah IPWL, sumber daya manusia maupun mutu pelayanan di IPWL pemerintah maupun swasta sehingga tidak ditemukan lagi standar yang berbeda kemudian hari.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kukuh Ingin Bentuk Pansus Jiwasraya, Demokrat: Kami Ingin Bongkar

Kukuh Ingin Bentuk Pansus Jiwasraya, Demokrat: Kami Ingin Bongkar

Nasional
Kejagung Sita Perhiasan dan Jam Tangan Tersangka Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Perhiasan dan Jam Tangan Tersangka Kasus Jiwasraya

Nasional
Migrant Care: 8 Perempuan WNI Diduga Jadi Korban Perdagangan Orang di Malaysia

Migrant Care: 8 Perempuan WNI Diduga Jadi Korban Perdagangan Orang di Malaysia

Nasional
Firli Ditantang BW Ramu Strategi Antikorupsi, KPK: Kita Buktikan dengan Kerja

Firli Ditantang BW Ramu Strategi Antikorupsi, KPK: Kita Buktikan dengan Kerja

Nasional
Jimly Asshiddiqie Minta Pendemo Tak Anti Omnibus Law, tetapi Pantau Isinya

Jimly Asshiddiqie Minta Pendemo Tak Anti Omnibus Law, tetapi Pantau Isinya

Nasional
Pelajar Bunuh Begal, Kejagung Sebut Jaksa Tak Bisa Buktikan Pasal Pembunuhan Berencana

Pelajar Bunuh Begal, Kejagung Sebut Jaksa Tak Bisa Buktikan Pasal Pembunuhan Berencana

Nasional
Wakil Komisi III: Kami Tolak Semua Calon Hakim Agung jika Tak Layak

Wakil Komisi III: Kami Tolak Semua Calon Hakim Agung jika Tak Layak

Nasional
Dugaan Keterlibatan Eks Menag, KPK Pelajari Putusan Sidang Romahurmuziy

Dugaan Keterlibatan Eks Menag, KPK Pelajari Putusan Sidang Romahurmuziy

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Heru Hidayat Tak Sembunyikan Aset di Luar Negeri

Kuasa Hukum Sebut Heru Hidayat Tak Sembunyikan Aset di Luar Negeri

Nasional
KPK Dalami Aliran Suap Harun Masiku ke Wahyu Setiawan

KPK Dalami Aliran Suap Harun Masiku ke Wahyu Setiawan

Nasional
Bupati Lebak Libatkan Badan Geologi untuk Relokasi Warga

Bupati Lebak Libatkan Badan Geologi untuk Relokasi Warga

Nasional
Respons Puan Maharani soal Tantangan Jokowi Rampungkan Omnibus Law dalam 100 Hari

Respons Puan Maharani soal Tantangan Jokowi Rampungkan Omnibus Law dalam 100 Hari

Nasional
Bupati Lebak Masih Tunggu Kajian Badan Geologi untuk Relokasi Korban Banjir Bandang

Bupati Lebak Masih Tunggu Kajian Badan Geologi untuk Relokasi Korban Banjir Bandang

Nasional
KPK: Seluruh Menteri dan Wamen yang Baru Sudah Setor LHKPN

KPK: Seluruh Menteri dan Wamen yang Baru Sudah Setor LHKPN

Nasional
Kuasa Hukum Tersangka Kasus Jiwasraya Belum Berencana Ajukan Praperadilan

Kuasa Hukum Tersangka Kasus Jiwasraya Belum Berencana Ajukan Praperadilan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X