Ombudsman Tidak Puas dengan Kinerja 4 Kementerian/Lembaga Ini

Kompas.com - 14/01/2019, 14:53 WIB
Komisioner Ombudsman RI (ORI) Adrianus Meliala  di Gedung ORI, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (14/1/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTO Komisioner Ombudsman RI (ORI) Adrianus Meliala di Gedung ORI, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (14/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisioner Ombudsman RI (ORI) Adrianus Meliala mengatakan, Ombudsman tidak puas terhadap kinerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Badan Narkotika Nasional, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial.

Ketidakpuasan itu karena kementerian dan lembaga terkait tidak berkomitmen menjalankan saran ORI terkait pelayanan publik dalam proses rehabilitasi penyalahgunaan narkotika melalui Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL).

"Kami tidak puas dan kinerja keempat lembaga ini tidak optimal. Tidak ada sinergitas, semua bermain sendiri-sendiri dan mengurusi anggarannya sendiri," kata Adrianus di Gedung ORI, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (14/1/2019).

Baca juga: Ini Laporan yang Diterima Ombudsman Terkait Penegak Hukum Selama 2018


 

Sebelumnya, ORI menginvestigasi penyelenggaraan pelayanan publik dalam proses rehabilitasi penyalahgunaan narkotika melalui IPWL.

Hasil investigasi tersebut mengungkapkan adanya rehabilitasi berbiaya tinggi serta rentan adanya diskriminasi kelas ekonomi.

Oleh karena itu, ORI memberikan saran kepada tiga institusi pelayanan rehabilitasi, yaitu Kemenkes, Kemensos, serta BNN.

ORI memberikan saran kepada BNN agar meningkatkan intensitas sosialisasi bahwa rehabilitasi melalui IPWL tidak dipungut biaya.

Baca juga: Ombudsman Ungkap Maraknya Tambang Ilegal dan Keterlibatan Oknum Aparat

Kepada Kemenkes, ORI menyarankan salah satunya memberikan dukungan anggaran bagi pelayanan serta sarana prasarana program rehabilitasi yang mencukupi serta mendukung penyelenggaraan pelayanan publik.

Sementara kepada Kemensos, ORI meminta Kemensos mengevaluasi pelayanan IPWL baik jumlah IPWL, sumber daya manusia, maupun mutu pelayanan di IPWL pemerintah ataupun swasta sehingga tidak ditemukan lagi standar yang berbeda kemudian hari.

"Kami sudah melakukan monitoring pertama pada Juli 2017 di Kantor Menko PMK yang mengoordinasi ketiga lembaga ini, lalu dijanjikan akan dikoordinasikan. Nah, sekarang kami tagih lagi, ternyata Menko PMK tidak berbuat apa-apa untuk menyelesaikan permasalahan ini," kata Adrianus.

Baca juga: Ombudsman Berikan 7 Rekomendasi Perbaikan untuk Seleksi CPNS

Adrianus mengungkapkan, tidak sinerginya kementerian dan lembaga terkait karena adanya tata kelola yang berbeda-beda dalam upaya pencegahan peredaran narkoba dengan cara rehabilitasi.

Menurut dia, saat ini belum terjadi harmonisasi peraturan perundang-undangan mengenai program rehabilitasi.

Tak pelak, hal itu menimbulkan tumpang-tindih kewenangan kementerian atau lembaga terkait.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X