Ombudsman: Rehabilitasi Pacandu Narkotika Tak Akan Berhasil jika Tak Ada Sinergitas

Kompas.com - 14/01/2019, 15:55 WIB
Ombudsman RI, Kemenkes, Kemensos, Kemenko PMK, dan BNN menggelar rapat koordinasi monitoring IPWL di Gedung ORI, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (14/1/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comOmbudsman RI, Kemenkes, Kemensos, Kemenko PMK, dan BNN menggelar rapat koordinasi monitoring IPWL di Gedung ORI, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (14/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI (ORI) menilai upaya pencegahan peredaran narkotika dengan cara rehabilitasi di Indonesia tidak akan berhasil jika kementerian dan lembaga terkait tidak memiliki sinergitas yang sama melalui Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL).

Komisioner ORI Adrianus Meliala mengatakan, terdapat perbedaan tata kelola terkait penanganan rehabilitasi pecandu narkotika oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Sosial (Kemensos), dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalaui IPWL.

"Ini tiga lembaga yang memiliki tata kelola (UU) yang berbeda sehingga tidak ada standard yang sama. Kalau tidak ada perbaikan, artinya rehabilitasi pecandu narkotika tidak akan berhasil," ujar Adrianus di Gedung ORI, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (14/1/2019).

Adrianus menjelaskan, tidak adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan mengenai program rehabilitasi menimbulkan tumpang tindih kewenangan di antara Kemenkes, Kemensos, dan BNN.

Baca juga: Dianggap Mubazir, Rehabilitasi Narkoba di Lapas Dihentikan

Tak pelak, lanjutnya, terjadi perbedaan dalam standard biaya program rehabilitasi dan pasca rehabilitasi, aksebilitas terhadap IPWL, dan integrasi data nasional pasien rehabilitasi.

"Rehabilitasi tidak akan jalan sebagai alternatif pengganti pidana sehingga terjadi peningkatan wabah narkotika di Indonesia. Itu karena tidak ada sinergitas antara kementerian dan lembaga terkait," ungkap dia kemudian.

Sebelumnya, ORI menginvestigasi penyelenggaraan pelayanan publik dalam proses rehabilitasi penyalahgunaan narkotika melalui IPWL pada 17-22 Mei 2017.

Salah satu temuan hasil investigasi tersebut, yakni rehabilitasi berbiaya tinggi serta rentan adanya diskriminasi kelas ekonomi.

"Padahal biaya rehabilitasi medis di IPWL telah ditetapkan bahwa tidak dipungut biaya," tutur Adrianus.

Baca juga: Budi Waseso Buka Borok Rehabilitasi Narkoba yang Penuh Praktik Wani Piro

Ketentuan mengenai rehabilitasi tidak dipungut biaya ini telah diatur dalam Pasal 2 (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Halaman:


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sepekan Operasi Yustisi, Pelanggar Protokol Kesehatan Terbanyak Ada di Jakarta Pusat

Sepekan Operasi Yustisi, Pelanggar Protokol Kesehatan Terbanyak Ada di Jakarta Pusat

Nasional
Satgas: Sistem Kesehatan di Indonesia Ambruk jika Masyarakat Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Satgas: Sistem Kesehatan di Indonesia Ambruk jika Masyarakat Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Penetapan Paslon 23 September, Mendagri Sudah Cek dan Berharap Tak Ada Kerumunan

Penetapan Paslon 23 September, Mendagri Sudah Cek dan Berharap Tak Ada Kerumunan

Nasional
Menurut Pakar, Penundaan Pilkada 2020 Tak Butuh Perppu Baru

Menurut Pakar, Penundaan Pilkada 2020 Tak Butuh Perppu Baru

Nasional
Jumlah Pasien Covid-19 Meningkat, Satgas Berupaya Tambah Ambulans

Jumlah Pasien Covid-19 Meningkat, Satgas Berupaya Tambah Ambulans

Nasional
Ketua DPP PKS: Tunda Pilkada jika Kondisi Masih Seperti Ini

Ketua DPP PKS: Tunda Pilkada jika Kondisi Masih Seperti Ini

Nasional
UPDATE 21 September: 108.880 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 21 September: 108.880 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 21 September: Kasus Aktif di Indonesia Capai 58.378

UPDATE 21 September: Kasus Aktif di Indonesia Capai 58.378

Nasional
Satu Komisioner KPU Sembuh dari Covid-19, Dua Masih Dirawat

Satu Komisioner KPU Sembuh dari Covid-19, Dua Masih Dirawat

Nasional
Mendagri Minta KPU Atur Pelanggaran Protokol Covid-19

Mendagri Minta KPU Atur Pelanggaran Protokol Covid-19

Nasional
Mendes Sebut Peraturan Prioritas Dana Desa Dikeluarkan Mengacu pada Amanat Presiden

Mendes Sebut Peraturan Prioritas Dana Desa Dikeluarkan Mengacu pada Amanat Presiden

Nasional
UPDATE 21 September: Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 2.950.173

UPDATE 21 September: Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 2.950.173

Nasional
Polisi Janji Tindak Tegas Pelanggar Maklumat Kapolri soal Pilkada

Polisi Janji Tindak Tegas Pelanggar Maklumat Kapolri soal Pilkada

Nasional
PP Muhammadiyah Minta DPR Tunda Pembahasan RUU Cipta Kerja

PP Muhammadiyah Minta DPR Tunda Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
UPDATE 21 September: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 31 Provinsi, DKI Catat Penambahan Tertinggi

UPDATE 21 September: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 31 Provinsi, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X