Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI: 6 Partai Tak Lolos ke DPR, 5 Partai Belum Aman

Kompas.com - 08/01/2019, 18:19 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA per Desember 2018 menunjukkan, ada enam partai peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar empat persen.

Sementara posisi lima partai lainnya masih belum aman untuk lolos ke DPR periode 2019-2024.

Enam parpol yang terancam tak lolos ke DPR, yakni:

  1. Hanura: 0,6 persen
  2. PBB: 0,2 persen
  3. Garuda: 0,2 persen
  4. PSI: 0,1 persen
  5. Berkarya: 0,1 persen
  6. PKPI: 0,1 persen

Baca juga: Berdasarkan 5 Kali Survei, LSI Prediksi PDI-P Juara pada Pemilu 2019

Meski ditambah dengan angka margin of error Survei ini sebesar 2,9 persen, keenam partai tersebut tetap tidak memenuhi ambang batas untuk lolos ke DPR sebesar 4 persen.

Peneliti LSI Ardian Sopa mengatakan, posisi PSI, Berkarya dan Garuda sebagai parpol baru membuat mereka sulit untuk bersaing dengan partai lama.

Sementara Hanura, PBB dan PKPI, meski merupakan partai lama, namun sulit meningkatkan elektabilitas karena tidak mempunyai gagasan besar yang ditawarkan ke publik.

"Ketiga partai ini adalah partai lama, namun tak ada gagasan atau terobosan kampanye yang terdengar masif di publik selama 5 bulan terakhir," kata Ardian saat merilis hasil surveinya di Kantor LSI, Jakarta, Selasa (8/1/2019).

Baca juga: Survei LSI: Gerindra dan Golkar Berebut Runner Up

Sementara itu, lima partai lain yang belum sepenuhnya aman untuk lolos ke Senayan, yakni:

  1. PKS: 3,3 persen
  2. PPP: 3 persen
  3. Nasdem: 2,8 persen
  4. PAN: 1,8 persen
  5. Perindo: 1,9 persen

Elektabilitas kelima partai berdasarkan hasil survei memang masih di bawah ambang batas 4 persen.

Namun, jika ditambah dengan margin of error 2,9 persen, maka kelimanya bisa melampaui ambang batas.

Baca juga: Survei Indikator: Jokowi-Ma’ruf Amin 54,9 Persen, Prabowo-Sandiaga 34,8 Persen

Ardian Sopa menilai, dari keempat partai tersebut, Nasdem dan Perindo diuntungkan karena mempunyai jaringan media massa. Tingkat popularitas ketua umum kedua partai itu juga relatif tinggi.

Sementara PKS juga masih bisa mengandalkan barisan kader dan relawannya yang militan.

"Sementara PPP dan PAN perlu mencari faktor pendongkrak suara jika ingin memastikan aman lolos ke Parlemen," kata Ardian.

Survei LSI ini dilakukan dengan metode multistage random sampling. Jumlah responden sebesar 1200 orang.

Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka responden menggunakan kuesioner. Sementara margin of error survei plus minus 2,9 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com