Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisioner KPU: Perwakilan Tim Kampanye Bertanggung Jawab Jelaskan Metode Debat ke Koalisi

Kompas.com - 07/01/2019, 14:42 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, perwakilan tim kampanye pasangan calon yang hadir dalam rapat persiapan debat dengan KPU bertanggung jawab untuk menjelaskan metode debat pilpres ke koalisi mereka.

Hal ini penting, supaya tidak terjadi kesalahpahaman koalisi mengenai metode debat.

Apalagi, wakil tim kampanye pasangan calon yang hadir rapat membawa mandat resmi dari pasangan calon untuk menyampaikan pendapat mereka.

"Seharusnya, wakil-wakil tim kampanye yang hadir di dalam rapat, yang ikut menyepakati hasil rapat itu, punya tanggung jawab menjelaskan ke koalisinya, kepada sesama jubir tim koalisi masing-masing, juga pada konstituennya," kata Pramono di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (7/1/2019).

Baca juga: Kubu Prabowo-Sandiaga Klaim Tak Setuju Jika Pertanyaan Diberikan Sepekan Sebelum Debat

"Menjelaskan kenapa kesepakatan ini diambil, argumennya apa, dan apa kelebihan dan kekurangannya," lanjut dia.

Pramono mengatakan, pertanyaan debat diberikan kepada pasangan calon sebelum debat digelar merupakan kesepakatan antara KPU dengan tim kampanye.

Metode tersebut bukan semata-mata ditentukan oleh KPU secara sepihak.

Pertanyaan diberikan ke paslon sebelum debat agar kandidat benar-benar mengedepankan eksplorasi gagasan, ide, visi dan misi mereka.

Jika pertanyaan diberikan secara spontan, jawaban paslon umumnya artifisal dan kehilangan substansi.

Baca juga: Timses Jokowi: Kubu Prabowo yang Minta Kisi-kisi Pertanyaan Debat

"Biasanya tidak didukung data-data dan angka-angka elaboratif. Padahal itu yang sebenarnya dibutuhkan publik kita untuk menilai sebenarnya visi-misi paslon mana yang lebih baik," ujar Pramono.

Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman menjelaskan, ada dua model lontaran pertanyaan dalam debat Pilpres 2019. Dua model itu, adalah model pertanyaan terbuka dan tertutup.

Model terbuka artinya, pertanyaan sudah lebih dulu diserahkan ke peserta sebelum penyelenggaraan debat.

Model ini memberi kesempatan bagi peserta debat untuk mendalami pertanyaan dan menyiapkan jawaban.

Baca juga: Timses Jokowi Ungkap Cerita Pencoretan BW dan Adnan Topan sebagai Panelis Debat Pilpres

Namun, dari seluruh pertanyaan yang disusun, hanya ada beberapa pertanyaan yang akan dimunculkan dalam debat. Peserta debat sendiri tidak akan diberi tahu pertanyaan yang benar-benar akan muncul.

Selain model terbuka, ada juga pola pertanyaan tertutup. Pada model ini, masing-masing pasangan calon mengajukan pertanyaan ke paslon lainnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com