Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timses Jokowi Ungkap Cerita Pencoretan BW dan Adnan Topan sebagai Panelis Debat Pilpres

Kompas.com - 07/01/2019, 12:45 WIB
Jessi Carina,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Maruf Amin, Arsul Sani, menceritakan kronologi pencoretan mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto dan Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) sebagai panelis debat Pemilihan Presiden 2019.

Awal mula pencoretan Bambang adalah lantaran adanya keberatan dari TKN Jokowi-Ma'ruf.

"Ketika Mas BW itu diajukan oleh BPN (Badan Pemenangan Nasional) Prabowo-Sandiaga, kami keberatan," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Senin (7/1/2019).

Hal ini karena Bambang pernah menjadi tim pakar calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno ketika mencalonkan diri sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta. Arsul mengatakan, BPN Prabowo-Sandiaga setuju untuk mencoret nama Bambang.

Baca juga: Dicoret dari Panelis Debat Pilpres, Ini Kata Bambang Widjojanto

Namun, TKN Jokowi-Ma'ruf juga harus mencoret satu nama panelis yang mereka ajukan.

"BPN setuju untuk drop nama itu, konsekuensinya kami juga drop Mas Adnan Topan supaya berimbang," ujar Arsul.

Meskipun demikian, kata Arsul, Adnan Topan tidak memiliki masalah terkait latar belakang dukungan politiknya seperti Bambang. Arsul juga menegaskan alasan TKN Jokowi-Ma'ruf meminta nama Bambang dicoret bukan karena kritis terhadap pemerintah.

"Kami tidak melihat itu, tetapi rekam jejak dari personal yang bersangkutan itu pada masa lalu, pernah melekat enggak dengan salah satu paslon," kata dia.

Sebelumnya, Bambang Widjojanto bersama Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo ditarik dari daftar panelis debat calon presiden dan wakil presiden Pilpres 2019.

Menurut Komisioner KPU Wahyu Setiawan, penarikan dua calon panelis ini merupakan permintaan dari tim kampanye pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 dan 02.

"Paslon 01 dan 02 pada rapat tadi memutuskan untuk mengurangi satu panelis usulan mereka sendiri. Nah yang dikurangi adalah Pak BW dan Pak Adnan," kata dia.

Baca juga: Bambang Widjojanto Dicoret dari Panelis Debat, Ini Tanggapan Tim Kampanye Jokowi-Maruf

Wahyu mengatakan, penarikan kedua nama calon panelis ini telah disepakati kedua tim kampanye, baik Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin maupun Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Debat Pilpres 2019 akan digelar lima kali. Debat pertama rencananya digelar pada 17 Januari 2019.

Peserta debat adalah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Tema yang diangkat yaitu hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.

Debat pertama akan disiarkan empat lembaga penyiaran, yaitu TVRI, RRI, KOMPAS TV, dan RTV.

Kompas TV Komisi Pemilihan Umum bersama dua tim kampanye capres cawapres akhirnya menetapkan panelis debat pertama pada 17 Januari mendatang. Dua nama tidak jadi disertakan, yaitu mantan komisioner KPK, Bambang Widjojanto dan Koordinator Indonesia Corruption Watch, Adnan Topan Husodo.<br /> <br /> Menurut KPU, pencoretan dua nama merupakan keputusan dari dua partai pengusung paslon. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan Bambang Widjojanto dicoret oleh paslon 1, sedangkan paslon 2 mencoret Adnan Topan Husodo. Pencoretan itu telah disepakati dua belah pihak.<br /> <br /> Akhirnya tersisa enam panelis untuk debat pertama nanti dengan tema hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com