Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kubu Prabowo-Sandiaga Klaim Tak Setuju Jika Pertanyaan Diberikan Sepekan Sebelum Debat

Kompas.com - 07/01/2019, 14:33 WIB
Kristian Erdianto,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN) Yandri Susanto menuturkan bahwa pihaknya tidak setuju dengan langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan memberikan daftar pertanyaan kepada kandidat calon presiden dan wakil presiden sepekan sebelum pelaksanaan debat Pilpres 2019.

Menurut Yandri, ketidaksetujuan itu juga disampaikan pada saat rapat dengan KPU dan Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

"Tidak, itu termasuk yang tidak kita bahas secara khusus dan tidak setuju," ujar Yandri saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/1/2019).

Yandri mengatakan, BPN Prabowo-Sandiaga cenderung menyetujui jika pertanyaan tidak diberikan sepekan sebelum debat.

Baca juga: Timses Jokowi: Kubu Prabowo yang Minta Kisi-kisi Pertanyaan Debat

Dengan begitu, pasangan capres dan cawapres dapat diuji kesiapannya dalam menyikapai berbagai persoalan yang akam ditanyakan oleh panelis.

"Kalau kami sih sebaiknya tidak dibocorkan di situlah kita menguji, kita melihat kesiapan pasangan calon untuk melihat sebuah persoalan yang dihadapi," kata Yandri.

Kendati demikian, kata Yandri, pihaknya tidak mempersoalkan dengan keputusan KPU.

Ia mengatakan pasangan Prabowo-Sandiaga siap dalam menghadapi debat dengan situasi apapun.

"Enggak ada masalah karena itu kebijakan KPU. Kami ikut KPU karena KPU yang memutuskan segala regulasi debat capres. Bagi Bang Sandi dibocorkan atau tidak dibocorkan ya kita terima," ucap politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Baca juga: Timses Jokowi Ungkap Cerita Pencoretan BW dan Adnan Topan sebagai Panelis Debat Pilpres

Secara terpisah, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Arya Sinulingga, menyebut langkah KPU yang memberikan daftar pertanyaan kepada kandidat sepekan sebelum debat adalah permintaan dari kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Menurut dia, permintaan itu disampaikan kubu Prabowo dalam rapat tertutup bersama Tim Jokowi dan juga KPU.

"Yang minta pertama kali kisi-kisi itu pihak mereka," kata Arya dalam jumpa pers di Rumah Cemara, Jakarta, Senin (7/1/2019).

Arya pun mengaku geram karena kini pihak Prabowo-Sandi justru mengembangkan opini seolah-olah kubu Jokowi-Ma'ruf-lah yang meminta daftar pertanyaan itu diberikan.

"Ini diputar balik fakta," kata Arya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektare Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektare Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com